Aspataki Berharap Jokowi Kembali Pilih Hanif Jadi Menaker
Aspataki Berharap Jokowi Kembali Pilih Hanif Jadi Menaker
A
A
A
JAKARTA - Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki) berkirim surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Isinya meminta agar Jokowi kembali pilih M Hanif Dhakiri sebagai menaker periode 2019-2024.
Aspataki berpendapat pada masa kepemimpinan Hanif Dhakiri banyak muncul ide-ide kreatif yang mendorong skill pekerja usia milenial. "Hasil rakernas DPP Aspataki di Yogyakarta 7-8 Agustus mendukung kembali Pak Hanif untuk kembali menjadi menteri ketenagakerjaan," Kata Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud dalam keterangan persnya, Kamis (15/8).
Saiful berpendapat, Hanif ramah, cerdas dan lincah dalam melaksanakan tugas-tugas ketenagakerjaan. Hanif juga ikut mengawal lahirnya UU No 18/2017 yang akan dilaksanakan secara keseluruhan pada 22 November 2019. "UU 18/2017 sangat berbeda jauh dengan UU 30/2004, yaitu peran pemerintah daerah yang sangat besar untuk menyiapkan PMI (pekerja migrant Indonesia) kompeten sebelum bekerja ke luar negeri," ujarnya.
Selain itu ada perubahan penyiapan prapenempatan (pelatihan dan kompeten sebagai jati diri). Selama ini hal itu dikerjakan swasta hingga penempatan. Dalam UU 18/2017 dilaksanakan pemerintah.
Oleh karenanya, Aspataki membutuhkan figur menteri yang sama mengawal lahirnya UU 18/2017. Orang itu tak lain adalah Hanif Dhakiri. "Akan tetapi apabila Pak Hanif Dhakiri oleh Presiden dibutuhkan di intansi lain maka sepenuhnya kami mendukung keputusan itu," tuturnya.
Aspataki berpendapat pada masa kepemimpinan Hanif Dhakiri banyak muncul ide-ide kreatif yang mendorong skill pekerja usia milenial. "Hasil rakernas DPP Aspataki di Yogyakarta 7-8 Agustus mendukung kembali Pak Hanif untuk kembali menjadi menteri ketenagakerjaan," Kata Ketua Umum Aspataki, Saiful Mashud dalam keterangan persnya, Kamis (15/8).
Saiful berpendapat, Hanif ramah, cerdas dan lincah dalam melaksanakan tugas-tugas ketenagakerjaan. Hanif juga ikut mengawal lahirnya UU No 18/2017 yang akan dilaksanakan secara keseluruhan pada 22 November 2019. "UU 18/2017 sangat berbeda jauh dengan UU 30/2004, yaitu peran pemerintah daerah yang sangat besar untuk menyiapkan PMI (pekerja migrant Indonesia) kompeten sebelum bekerja ke luar negeri," ujarnya.
Selain itu ada perubahan penyiapan prapenempatan (pelatihan dan kompeten sebagai jati diri). Selama ini hal itu dikerjakan swasta hingga penempatan. Dalam UU 18/2017 dilaksanakan pemerintah.
Oleh karenanya, Aspataki membutuhkan figur menteri yang sama mengawal lahirnya UU 18/2017. Orang itu tak lain adalah Hanif Dhakiri. "Akan tetapi apabila Pak Hanif Dhakiri oleh Presiden dibutuhkan di intansi lain maka sepenuhnya kami mendukung keputusan itu," tuturnya.
(poe)
Explore More