PN Jakarta Timur Gelar Sidang Gugatan Kivlan Zen Terhadap Wiranto

Kamis, 15 Agustus 2019 - 09:01 WIB
PN Jakarta Timur Gelar...
PN Jakarta Timur Gelar Sidang Gugatan Kivlan Zen Terhadap Wiranto
A A A
JAKARTA - Sidang perdana gugatan yang diajukan Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen terhadap Jenderal (Purn) Wiranto terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (PAM) Swakarsa 1998 digelar hari ini.

Pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta Singarimbun mengatakan, sidang gugatan perdana yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur rencananya berlangsung pukul 10.00 WIB.

"Kalau lawan enggak datang mungkin bisa ditunggu sampai pukul 14.00 WIB," kata Tonin, Kamis (15/8/2019).

Menurut dia, perwakilan pihak penggugat dan tergugat harus hadir dalam persidangan guna dilakukan mediasi terkait gugatan perdata. Selanjutnya, Majelis Hakim nantinya akan melakukan mediasi kedua belah pihak terkait perkara yang diajukan kliennya.

"Dalam gugatan jelas, tapi kalau ada perdamaian, beda nanti kan. Ada mediasi nanti, kalau perdamaiankan di luar apa yang dituntut. Kalau mediasi nanti ya tergantung," ujarnya.

Perihal bantahan Wiranto atas dana pembentukan Pam Swakarasa 1998 yang disebut Tonin membuat kliennya merugi.

Dia menyebut, benar atau tidaknya Wiranto yang kala itu menjabat Panglima ABRI menerima uang sebesar Rp10 miliar untuk pembentukan Pam Swakarasa bakal terungkap di meja hijau.

"Kalau dia bilang enggak benar, dijawaban dia akan terbukti. Tanya aja dulu Pak (Mantan Presiden) Habibie, pernah enggak kasih Rp10 miliar? Tanya saja dulu," tuturnya.

Gugatan yang diajukan Kivlan Zen berawal pada 1998 saat dia diperintahkan Wiranto membentuk Pam Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998.

Saat itu, mantan Presiden Habibie memberi dana Rp10 miliar terkait pembiayaan operasional anggota Pam Swakarasa. Namun Wiranto hanya menyerahkan Rp400 juta sehingga Kivlan disebut Tonin harus berhutang ke berbagai pihak memenuhi kebutuhan akomodasi Pam Swakarasa.

"Karena peristiwa itu, Pak Kivlan dirugikan karena buat Pam Swakarsa dikasih uang Rp400 juta, padahal butuh Rp8 miliar. Habis uangnya (Kivlan) sampai dia jual rumah, utang di mana-mana, tidak dibayar-bayar," ungkap Tonin.
(cip)
Berita Terkait
Rakornas Penegakan Hukum...
Rakornas Penegakan Hukum Terpadu Jelang Pemilu 2024
Pembagian Macam-Macam...
Pembagian Macam-Macam Hukum di Indonesia
Hukum di antara Akal...
Hukum di antara Akal dan Nurani
Penegakan Hukum Sontoloyo
Penegakan Hukum Sontoloyo
Demi Penegakan Hukum...
Demi Penegakan Hukum yang Lebih Luas, LQ Lawfirm Terus Berbenah
Survei Polling Institute:...
Survei Polling Institute: Kondisi Penegakan Hukum Perlu Perbaikan
Berita Terkini
Ketum All Cipayung Nusantara...
Ketum All Cipayung Nusantara Berharap Sidang Kasus Ijazah Jokowi Digelar Terbuka
Tersangka Kasus Ijazah...
Tersangka Kasus Ijazah Jokowi Desak Polisi Buat Kepastian Hukum
Pengacara Roy Suryo:...
Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi
Kecam Ketimpangan Layanan...
Kecam Ketimpangan Layanan Dialisis, KPCDI Desak Pemerintah Benahi Sistem
Pengacara Jokowi: Ada...
Pengacara Jokowi: Ada Dugaan Manipulasi Bukti Elektronik dalam Kasus Ijazah Jokowi
PKS Sebut Sinergi Pemerintah,...
PKS Sebut Sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, hingga Masyarakat Kunci Jaga Stabilitas
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Menggelar Car Free Day di Rasuna Said
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved