Wacanakan Presiden Dipilih MPR, Pengamat: Politisi Diminta Jangan Asal Usul
Selasa, 13 Agustus 2019 - 23:04 WIB
Wacanakan Presiden Dipilih MPR, Pengamat: Politisi Diminta Jangan Asal Usul
A
A
A
JAKARTA - Wacana agar pemilihan Presiden kembali menjadi kewenangan MPR yang dilontarkan Ketua DPR Bambang Soesatyo dinilai tidak punya dasar. Pengamat politik menyatakan, wacana itu justru bertentangan dengan kehendak rakyat.
Sebelumnya, Bamsoet menyatakan, Pemilu Presiden perlu dikaji untuk kembali ke tangan Majelis Permusyawaratan. Dia berdalih sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan agar Bamsoet tidak memaksakan keinginannya itu. Karyono menyatakan, dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung. Selain lebih demokratis, juga transparan.
“Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung," kata Karyono ketika dihubungi wartawan, Selasa (13/8).
Argumentasi Bamsoet yang menyebut bahwa pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA, tak bisa menjadi alasan. Menurut Karyono, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak.
Adapun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi. “Kalau ada kendala di Undang-undangnya sehingga Pemilu menimbulkan politik uang, politisiasi SARA dan sebagainya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya," kritik dia.
Karyono menyarankan, para politisi tidak asal bicara tanpa data dan fakta. Akan lebih baik, usul itu berdasar kajian. Ada ukuran jelas, lebih efisien mana di antara pemilihan langsung atau kembali ke MPR.
“Jangan sembarangan kalau usul. Hanya bikin gaduh saja. Kaji dulu baru sampaikan sesuai kajian itu,” tegasnya. “Sebaiknya, politisi dalam membuat usulan mengkaji dari banyak sisi, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak asal usul,” tambah Karyono.
Jangan sampai, pernyataan pemilihan presiden oleh MPR justru kontra produktif dan hanya membuat gaduh dan menuai polemik tak produktif. Sebaiknya, politisi justru mengikuti apa yang diinginkan publik. Tak kalah penting, ada evaluasi jelas. Baik dari stekaholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei. Tidak bisa asal bicara.
Analis politik Jerry Sumampouw juga mempertanyakan wacana Bamsoet karena terlalu buru-buru dan tidak ada urgensinya. Ia curiga, ada motif politik lain. Untuk menaikkan posisi tawar. “Wajar kalau kemudian orang ada kepentingan politik," kata dia ketika dihubungi wartawan.
Karena itu, ia melihat usul itu tak relevan dengan semangat publik yang ingin transparan dalam demokrasi. Karena jika benar diterapkan, sebuah kemunduran politik jika hak pemilihan langsung masyarakat hilang kemudian dialihkan ke MPR yang rentan penyimpangan, seperti pernah terjadi di era Orde Baru.
Sebelumnya, Bamsoet menyatakan, Pemilu Presiden perlu dikaji untuk kembali ke tangan Majelis Permusyawaratan. Dia berdalih sistem pemilihan presiden yang berlaku saat ini menghabiskan biaya besar.
Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengingatkan agar Bamsoet tidak memaksakan keinginannya itu. Karyono menyatakan, dari berbagai riset dan survei, mayoritas publik tetap menginginkan pemilihan langsung. Selain lebih demokratis, juga transparan.
“Mayoritas responden dalam berbagai survei justru banyak menginginkan pemilihan langsung," kata Karyono ketika dihubungi wartawan, Selasa (13/8).
Argumentasi Bamsoet yang menyebut bahwa pemilihan langsung menimbulkan sentimen SARA, tak bisa menjadi alasan. Menurut Karyono, ada instrumen hukum lain yang bisa menangani. Tinggal dipertegas saja jika ada perilaku SARA yang merusak, maka aparat hukum bisa bertindak.
Adapun soal biaya besar, masih banyak celah lain untuk efisiensi. “Kalau ada kendala di Undang-undangnya sehingga Pemilu menimbulkan politik uang, politisiasi SARA dan sebagainya, tinggal dipertegas saja dari sisi hukumannya," kritik dia.
Karyono menyarankan, para politisi tidak asal bicara tanpa data dan fakta. Akan lebih baik, usul itu berdasar kajian. Ada ukuran jelas, lebih efisien mana di antara pemilihan langsung atau kembali ke MPR.
“Jangan sembarangan kalau usul. Hanya bikin gaduh saja. Kaji dulu baru sampaikan sesuai kajian itu,” tegasnya. “Sebaiknya, politisi dalam membuat usulan mengkaji dari banyak sisi, ekonomi, sosial, dan budaya. Tidak asal usul,” tambah Karyono.
Jangan sampai, pernyataan pemilihan presiden oleh MPR justru kontra produktif dan hanya membuat gaduh dan menuai polemik tak produktif. Sebaiknya, politisi justru mengikuti apa yang diinginkan publik. Tak kalah penting, ada evaluasi jelas. Baik dari stekaholder, DPR, tokoh politik, akademisi, lembaga survei. Tidak bisa asal bicara.
Analis politik Jerry Sumampouw juga mempertanyakan wacana Bamsoet karena terlalu buru-buru dan tidak ada urgensinya. Ia curiga, ada motif politik lain. Untuk menaikkan posisi tawar. “Wajar kalau kemudian orang ada kepentingan politik," kata dia ketika dihubungi wartawan.
Karena itu, ia melihat usul itu tak relevan dengan semangat publik yang ingin transparan dalam demokrasi. Karena jika benar diterapkan, sebuah kemunduran politik jika hak pemilihan langsung masyarakat hilang kemudian dialihkan ke MPR yang rentan penyimpangan, seperti pernah terjadi di era Orde Baru.
(pur)
