PDIP Minta Paling Banyak, Pengamat: Bicara Jatah Menteri Sensitif
Senin, 12 Agustus 2019 - 07:39 WIB
PDIP Minta Paling Banyak, Pengamat: Bicara Jatah Menteri Sensitif
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri meminta kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar partainya diberi kursi menteri terbanyak pada saat sambutan Kongres di Bali, mengingat PDIP sebagai partai pemenang pemilu.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Infonesia, Adi Prayitno mengganggap, pernyataan Megawati tersebut adalah perkara yang biasa.
"Problemnya, obrolan jatah kursi kabinet sangat sensitif diumbar ke publik. Mengingat bangunan koalisi Jokowi selama ini tanpa syarat," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (12/8/2019).
Adi menilai, sebenarnya soal jatah menteri itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih yang tak bisa diintervensi siapapun. Menurutnya, di periode kedua Jokowi harus lebih menunjukkan orisinalitasnya sebagai presiden pilihan rakyat yang tak terbelenggu oleh partai mananpun.
"Pemilih jokowi bukan hanya PDIP tapi seluruh rakyat indonesia," tutur Analis Politik asal UIN Jakarta ini.
(Baca juga: Hasto Tetap Sekjen, Megawati Tunjuk Risma Ketua DPP PDIP)
Adi menuturkan, pernyataan Megawati bisa dimaknai sebagai perasaan superior di banding partai yang lain bahwa PDIP memiliki invetasi paling banyak terhadap kemenangan Jokowi.
Pada kata Adi, level tertentu ini berpotensi menimbulkan gejolak di internal koalisi, karena hubungan yang dibangun selama ini berdasarkan asas kesetaraan, bukan yang lain.
Selain itu, Adi menganggap, ada cara pandang berbeda antara PDIP dengan partai pengusung Jokowi lainnya. PDIP masih melihat Jokowi sebagai petugas partai yang kebijakan politiknya bisa diintervensi.
"Sementara 4 partai lainnya memosisikan Jokowi sebagai presiden RI yang sangat otoritatif memilih calon pembantunya," tandasnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Infonesia, Adi Prayitno mengganggap, pernyataan Megawati tersebut adalah perkara yang biasa.
"Problemnya, obrolan jatah kursi kabinet sangat sensitif diumbar ke publik. Mengingat bangunan koalisi Jokowi selama ini tanpa syarat," kata Adi saat dihubungi SINDOnews, Senin (12/8/2019).
Adi menilai, sebenarnya soal jatah menteri itu hak prerogatif Jokowi sebagai presiden terpilih yang tak bisa diintervensi siapapun. Menurutnya, di periode kedua Jokowi harus lebih menunjukkan orisinalitasnya sebagai presiden pilihan rakyat yang tak terbelenggu oleh partai mananpun.
"Pemilih jokowi bukan hanya PDIP tapi seluruh rakyat indonesia," tutur Analis Politik asal UIN Jakarta ini.
(Baca juga: Hasto Tetap Sekjen, Megawati Tunjuk Risma Ketua DPP PDIP)
Adi menuturkan, pernyataan Megawati bisa dimaknai sebagai perasaan superior di banding partai yang lain bahwa PDIP memiliki invetasi paling banyak terhadap kemenangan Jokowi.
Pada kata Adi, level tertentu ini berpotensi menimbulkan gejolak di internal koalisi, karena hubungan yang dibangun selama ini berdasarkan asas kesetaraan, bukan yang lain.
Selain itu, Adi menganggap, ada cara pandang berbeda antara PDIP dengan partai pengusung Jokowi lainnya. PDIP masih melihat Jokowi sebagai petugas partai yang kebijakan politiknya bisa diintervensi.
"Sementara 4 partai lainnya memosisikan Jokowi sebagai presiden RI yang sangat otoritatif memilih calon pembantunya," tandasnya.
(maf)
