Kementerian PPPA Komitmen Turunkan Angka Kekerasan Perempuan di Papua
Minggu, 11 Agustus 2019 - 15:52 WIB
Kementerian PPPA Komitmen Turunkan Angka Kekerasan Perempuan di Papua
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) berkomitmen menurunkan angka kekerasan perempuan di Tanah Papua. Menteri PPPA, Yohana Yembise mengungkapkan pihaknya akan menggandeng Dewan Adat Papua.
Yohana mengungkapkan saat membuka Pertemuan Dewan Adat Papua dalam rangka Peringatan Kebangkitan Masyarakat Pribumi di Tanah Papua, di Jayapura, bahwa untuk memulai suatu perubahan di tanah Papua terutama pada kualitas hidup perempuan dan anak bukan hanya komitmen dari pimpinan atau pemerintah saja. Hasil dari pertemuan itu berupa deklarasi yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi dari Dewan Adat Papua, yakni penyelamatan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua.
“Perubahan di tanah Papua tidak hanya melalui pemerintah, tapi juga harus menjadi peran dari tingkat bawah yaitu mulai dari Keret atau Marga–Dewan Adat Daerah–Dewan Adat Wilayah. Membangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat adat dan tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima SINDOnews, Minggu (11/8/2019).
Sadar bahwa untuk menyelesaikan masalah perempuan dan anak harus melalui kerja sama dan sinergis oleh seluruh pihak, Kementerian PPPA mencoba memasukkan perspektif adat dan agama dalam upayanya. Kegiatan tersebut dilakukan khususnya pada wilayah timur Indonesia, yaitu NTT dan Tanah Papua. Bermula dari pertemuan dengar pendapat masyarakat adat Papua dengan pemerintah daerah tentang perempuan dan anak.
“Perlu ada perhatian serius dari pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang tidak dapat terpisahkan dari tujuan penyelamatan manusia papua. Perempuan adalah harta atau kekayaan yang di miliki sedangkan anak adalah masa depan, jadi perempuan dan anak adalah kekayaan dan masa depan suatu bangsa. Besar harapan agar kerja sama Kemen PPPA dengan Dewan Adat Papua dapat mewujudkan perempuan di Tanah Papua yang berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan responsif gender,” tutur Yohana.
Yohana menambahkan pada beberapa wilayah, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari nilai adat setempat. Perilaku masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dibentuk oleh nilai-nilai adat dan agama yang dianut.
Apalagi, kata Yohana jumlah perempuan yang mencapai setengah dari penduduk Indonesia merupakan potensi dalam melaksanakan pembangunan jika mereka mempunyai kualitas yang baik. “Dalam hal ini perempuan dapat menjadi mitra laki-laki saat mengambil perannya dalam keluarga. Namun kualitas hidup perempuan yang buruk malah akan menjadi beban pembangunan,” kata Yohana.
Ketua Umum Dewan Adat Papua, Yan Pieter Mananwir Yarangga mengungkapkan visi yang diemban oleh Dewan Adat Papua untuk menyelamatkan manusia menjadi bagian yang sama dengan tujuan dari Kementerian PPPA untuk mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia.
“Deklarasi yang sudah dibuat secara konkrit ditindaklanjuti dengan pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tujuh wilayah adat dengan keterlibatan Dewan Adat Papua. Perubahan yang terjadi harus diterima dengan baik sehingga akan berdampak baik juga bagi manusia. Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Adat Papua dalam hal ini menjadi sangat penting dan relevan,” tutupnya.
Yohana mengungkapkan saat membuka Pertemuan Dewan Adat Papua dalam rangka Peringatan Kebangkitan Masyarakat Pribumi di Tanah Papua, di Jayapura, bahwa untuk memulai suatu perubahan di tanah Papua terutama pada kualitas hidup perempuan dan anak bukan hanya komitmen dari pimpinan atau pemerintah saja. Hasil dari pertemuan itu berupa deklarasi yang dilakukan oleh Dewan Adat Papua untuk melakukan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan visi dari Dewan Adat Papua, yakni penyelamatan manusia, tanah, dan sumber daya alam Papua.
“Perubahan di tanah Papua tidak hanya melalui pemerintah, tapi juga harus menjadi peran dari tingkat bawah yaitu mulai dari Keret atau Marga–Dewan Adat Daerah–Dewan Adat Wilayah. Membangun sinergi antara pemerintah dengan masyarakat adat dan tokoh agama diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima SINDOnews, Minggu (11/8/2019).
Sadar bahwa untuk menyelesaikan masalah perempuan dan anak harus melalui kerja sama dan sinergis oleh seluruh pihak, Kementerian PPPA mencoba memasukkan perspektif adat dan agama dalam upayanya. Kegiatan tersebut dilakukan khususnya pada wilayah timur Indonesia, yaitu NTT dan Tanah Papua. Bermula dari pertemuan dengar pendapat masyarakat adat Papua dengan pemerintah daerah tentang perempuan dan anak.
“Perlu ada perhatian serius dari pemerintah daerah, tokoh adat, dan tokoh agama terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan yang tidak dapat terpisahkan dari tujuan penyelamatan manusia papua. Perempuan adalah harta atau kekayaan yang di miliki sedangkan anak adalah masa depan, jadi perempuan dan anak adalah kekayaan dan masa depan suatu bangsa. Besar harapan agar kerja sama Kemen PPPA dengan Dewan Adat Papua dapat mewujudkan perempuan di Tanah Papua yang berkualitas, berkarakter, berbudaya, dan responsif gender,” tutur Yohana.
Yohana menambahkan pada beberapa wilayah, pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak bisa dipisahkan dari nilai adat setempat. Perilaku masyarakat baik laki-laki maupun perempuan dibentuk oleh nilai-nilai adat dan agama yang dianut.
Apalagi, kata Yohana jumlah perempuan yang mencapai setengah dari penduduk Indonesia merupakan potensi dalam melaksanakan pembangunan jika mereka mempunyai kualitas yang baik. “Dalam hal ini perempuan dapat menjadi mitra laki-laki saat mengambil perannya dalam keluarga. Namun kualitas hidup perempuan yang buruk malah akan menjadi beban pembangunan,” kata Yohana.
Ketua Umum Dewan Adat Papua, Yan Pieter Mananwir Yarangga mengungkapkan visi yang diemban oleh Dewan Adat Papua untuk menyelamatkan manusia menjadi bagian yang sama dengan tujuan dari Kementerian PPPA untuk mewujudkan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia.
“Deklarasi yang sudah dibuat secara konkrit ditindaklanjuti dengan pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tujuh wilayah adat dengan keterlibatan Dewan Adat Papua. Perubahan yang terjadi harus diterima dengan baik sehingga akan berdampak baik juga bagi manusia. Oleh karena itu, keterlibatan Dewan Adat Papua dalam hal ini menjadi sangat penting dan relevan,” tutupnya.
(kri)
