Hasto Tetap Sekjen, Megawati Tunjuk Risma Ketua DPP PDIP

DENPASAR - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Perjuangan Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri telah memilih kader-kader terbaik partai berlambang banteng moncong putih untuk menduduki kursi struktural partai di DPP Periode 2019-2024.

Dalam susunan partai yang baru, Megawati kembali mempercayakan kepada Hasto Kristiyanto untuk menduduki kursi sekretaris jenderal (sekjen). Ini merupakan sejarah baru di tubuh PDIP posisi sekjen dipegang sosok yang sama selama dua periode kepengurusan.

Sejak era Reformasi 1998, jabatan sekjen selalu berganti setiap periode lima tahun kepengurusan. Hasto yang menjabat sebagai sekjen sejak 2014, tugasnya diperpanjang lagi hingga 2024. Megawati memastikan jumlah struktur DPP tetap 27 orang.

Posisi struktural partai lainnya yang menarik perhatian adalah masuknya nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma sebagai Ketua DPP Ketua Bidang Kebudayaan.

Megawati mengaku bahwa dirinya mencoba menghubungi seseorang sejak tadi malam. Dan ketika ditawari ternyata bersedia.

“Saya pikir ajaib juga, kok mau ya? Tapi orangnya saat ini sedang membongkar sekolah. Ketua DPP Bidang Kebudayaan adalah Tri Rismaharini," kata Megawati dalam Penutupan Kongres V yang berlangsung di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (10/8/2019) siang.

Selain nama Hasto dan Risma, Megawati juga menyebut satu persatu nama pengurus baru dan penilaiannya terhadap masing-masing sosok yang dipilih.

Untuk Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai adalah Komaruddin Watubun. Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi adalah Djarot Saiful Hidayat yang pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Blitar.

Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu diserahkan kepada Bambang Wuryanto. Ketua DPP Bidang Keanggotaan dan Organisasi Sukur Nababan. Ketua DPP Bidang Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan diserahkan kepada sang putri yang juga Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Sementara Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan dipercayakan kepada Yasonna Laoly yang juga menjabat Menteri Hukum dan HAM dalam Kabinet Indonesia Kerja. "Dia nanti saya suruh urusi bukan soal HAKI saja, tapi juga hukum Indonesia yang menurut saya sekarang makin amburadul pada tingkat tertentu. Mesti ditata ulang," kata Megawati soal Yasonna.

Ketua DPP Bidang Perekonomian diserahkan kepada Said Abdullah. Ketua Bidang Pangan, Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup adalah I Made Urip. Ketua DPP Bidang Kelautan dan Perikanan adalah Rokhmin Dahuri.

Megawati juga membentuk bidang baru yakni Bdang Luar Negeri. Posisi ini diserahkan kepada Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI yang sebelumnya menjabat Wakil Sekjen DPP PDIP. Ketua DPP bidang Penanggulangan Bencana adalah Ribka Tjiptaning.

Ketua DPP Bidang Industri, Tenaga Kerja, dan Jaminan Sosial adalah Nusyirwan Soejono. Ketua DPP Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak adalah Sri Rahayu. Ketua DPP Bidang Koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat adalah Mindo Sianipar.

Ketua DPP Bidang Pariwisata adalah Wiryanti Sukamdani. Ketua DPP Bidang Pemuda dan Olahraga adalah Eriko Sotarduga. Ketua DPP Bidang Keagamaan dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah Prof Hamka Haq.

Ketua DPP Bidang UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital adalah Mohammad Prananda yang tak lain adalah putra Megawati. Wakil Sekjen Bidang Internal adalah Utut Adianto. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan adalah Arif Wibowo.

Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan adalah Sadarestuwati yang disebut Megawati sebagai sosok rajin di Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP. Bendahara Umum adalah Olly Dondokambey. Olly bersama Wakil Bendahara Internal Rudianto Tjen dan Wakil Bendahara Bidang Program Juliari Batubara.