Strategi Pencegahan Korupsi Lewat Penerapan Continuous Auditing dan Monitoring
Strategi Pencegahan Korupsi Lewat Penerapan Continuous Auditing dan Monitoring
A
A
A
JAKARTA - Tiada hari tanpa berita korupsi yang melibatkan seluruh representasi lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Terbentang dari pemerintah pusat dan daerah termasuk keterlibatan pihak swasta.
Salah satu faktor penyebabnya adalah belum efektifnya pengawasan intern. Penerapan Continuous Auditing (CA) dan Continuous Monitoring (CM) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern pemerintah.
Materi ini akan dipaparkan Slamet Soedarsono dalam Sidang Promosi Doktor yang dipimpin oleh Plt Rektor UNPAD Prof Dr Rina Indiastuti, Sabtu 10 Agustus 2019. Sedangkan Ketua Tim Promotor adalah Prof Dr Sri Mulyani, Ak, CA.
CA adalah sistem dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan laporan audit secara terus menerus. Sedangkan CM adalah pemantauan terus menerus terhadap proses bisnis, sistem dan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern.
Riset ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan literatur. Referensi terdahulu fokusnya arsitektur teknologi, sedangkan berdasarkan survey pendahuluan dan focus group of discussion (FGD) ternyata peran dukungan manajemen dan kompetensi pengguna sangat penting dan krusial.
"Disertasi ini bertujuan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna, dukungan manajemen dan kualitas informasi terhadap penerapan CA dan CM serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian intern pemerintah," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (8/8/2019).
Metodologinya adalah survei dengan menggunakan kuesioner (online dan offline) dengan pendekatan Likert berskala 4 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Survei dilengkapi dengan wawancara dan FGD.
Hasil riset dijelaskan secara deskriptif dan causal-explanatory. Analisis data menggunakan statistik inferensial yang dilengkapi dengan pengujian model Structural Equation Modelling (SEM).
Hasil penelitian mendedahkan bahwa kompetensi pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan konsep CA. Hal ini terjadi karena kehadiran teknologi informasi dengan protokol yang ketat dapat mengkompensasi kompetensi auditor (APIP).
Di samping itu, penugasan pada unit audit relatif lebih spesifik dan fokus, rekruitmen lebih selektif dan pengembangan profesi berkelanjutan yang lebih mapan, sehingga kompetensi pengguna relatif kurang signifikan pengaruhnya terhadap CA.
"Penerapan konsep CA saat ini lebih memerlukan dukungan manajemen dalam bentuk ketersediaan regulasi dan dukungan sistem aplikasi terintegrasi yang mampu menghasilkan informasi atau data berkualitas untuk memenuhi kebutuhan audit yang lebih efektif," tuturnya.
Sementara itu, dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan CA. Pengaruh tersebut dalam hal benefit awareness yaitu
pemahaman yang baik dari pimpinan atas manfaat penerapan konsep CA, antara lain dengan menyediakan tenaga ahli pendamping (provide expertise) untuk proses percepatan penerapan. Juga menyediakan dukungan finansial yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan membangun sistem aplikasi yang andal.
Menurutnya, dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan CM. Pengaruh tersebut dalam bentuk ketersediaan data secara lengkap (data completeness) yang disajikan oleh unit pengampu data. Unit-unit teknis masih bermasalah dalam hal kesiapan data (data readiness).
Penerapan konsep CA berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian intern pemerintah. Pengaruh tersebut diperkuat dengan penerapan automation of audit procedure, yaitu prosedur audit secara otomatis melalui standardisasi pengumpulan data dan formalisasi kebijakan pengendalian. Sejalan dengan itu, efektivitas pengendalian intern dapat diperkuat oleh penerapan CA dengan sample extend.
"Artinya, K/L secara bertahap mengubah metode dari audit berbasis sampel menjadi audit berbasis populasi," ucap Slamet.
Studi ini menyarankan antara lain DPR dan BPK hendaknya mendorong pemerintah menerapkan CACM. Saran DPR melalui Rapat Dengar Pendapat sangat efektif, karena akan ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Demikian pula BPK dengan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan, mujarab untuk menjamin tindak lanjut.
Saran lain adalah perlunya dikaji ulang remunerasi yang selama ini berbasis institusi, diarahkan pada basis fungsi. Inspektorat di seluruh K/L hendaknya berada dalam grading system yang sama. Dengan demikian membuka peluang rotasi dan mutasi auditor antar K/L. Ini sangat ampuh untuk menegakkan independensi yang merupakan mahkota auditor.
Masih kata Slamet, riset ini juga menyarankan peningkatan pendidikan profesi berkelanjutan dengan penekanan pada pemecahan masalah. Auditor tidak hanya cakap dan tajam dalam mengidentifikasi risiko atau penyimpangan, melainkan juga harus memiliki kapasitas dalam merumuskan opsi kebijakan untuk memitigasi risiko.
"Kemanfaatan riset ini secara ilmu pengetahuan telah memperkaya literatur penerapan CACM khususnya di pemerintah, sebelumnya pembahasan CACM umumnya di dunia swasta," tutur dia.
Kemanfaatan operasional, hasil riset ini apabila disertai perluasan penerapan CACM maka dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern pemerintah. Pada gilirannya akan mengurangi celah korupsi sekaligus dapat meningkatkan kinerja di segala sektor. Riset ini sangat sejalan kebijakan terkini dlm bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data.
Riset ini merupakan buah karya Slamet Soedarsono yang bekerja sekitar 12 tahun di inspektorat (sebagai eselon 2 dan eselon 1) dan kini mendapat amanat sebagai Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bidang Polhukhankam sejak Februari 2017.Penulis yang menyandang sertifikat audit nasional dan internasional ini juga pernah menjadi Ketua Kompartemen Profesional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Penulis juga merupakan peserta peringkat atas saat mengikuti Lemhanas 2010 dengan predikat Andalan, serta Diklat Kepemimpinan II dengan predikat Makarti Bhakti Nagari 2006. Bersumber dari Kajian ini ditulis dua artikel yg telah diterima oleh dua jurnal internasional terindeks scopus Q2 dan Q3.
Salah satu faktor penyebabnya adalah belum efektifnya pengawasan intern. Penerapan Continuous Auditing (CA) dan Continuous Monitoring (CM) diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern pemerintah.
Materi ini akan dipaparkan Slamet Soedarsono dalam Sidang Promosi Doktor yang dipimpin oleh Plt Rektor UNPAD Prof Dr Rina Indiastuti, Sabtu 10 Agustus 2019. Sedangkan Ketua Tim Promotor adalah Prof Dr Sri Mulyani, Ak, CA.
CA adalah sistem dalam mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data untuk penyusunan laporan audit secara terus menerus. Sedangkan CM adalah pemantauan terus menerus terhadap proses bisnis, sistem dan kinerja organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian intern.
Riset ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan literatur. Referensi terdahulu fokusnya arsitektur teknologi, sedangkan berdasarkan survey pendahuluan dan focus group of discussion (FGD) ternyata peran dukungan manajemen dan kompetensi pengguna sangat penting dan krusial.
"Disertasi ini bertujuan menguji seberapa besar pengaruh kompetensi pengguna, dukungan manajemen dan kualitas informasi terhadap penerapan CA dan CM serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian intern pemerintah," ujarnya dalam rilis yang diterima SINDOnews, Kamis (8/8/2019).
Metodologinya adalah survei dengan menggunakan kuesioner (online dan offline) dengan pendekatan Likert berskala 4 yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Survei dilengkapi dengan wawancara dan FGD.
Hasil riset dijelaskan secara deskriptif dan causal-explanatory. Analisis data menggunakan statistik inferensial yang dilengkapi dengan pengujian model Structural Equation Modelling (SEM).
Hasil penelitian mendedahkan bahwa kompetensi pengguna tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan konsep CA. Hal ini terjadi karena kehadiran teknologi informasi dengan protokol yang ketat dapat mengkompensasi kompetensi auditor (APIP).
Di samping itu, penugasan pada unit audit relatif lebih spesifik dan fokus, rekruitmen lebih selektif dan pengembangan profesi berkelanjutan yang lebih mapan, sehingga kompetensi pengguna relatif kurang signifikan pengaruhnya terhadap CA.
"Penerapan konsep CA saat ini lebih memerlukan dukungan manajemen dalam bentuk ketersediaan regulasi dan dukungan sistem aplikasi terintegrasi yang mampu menghasilkan informasi atau data berkualitas untuk memenuhi kebutuhan audit yang lebih efektif," tuturnya.
Sementara itu, dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan CA. Pengaruh tersebut dalam hal benefit awareness yaitu
pemahaman yang baik dari pimpinan atas manfaat penerapan konsep CA, antara lain dengan menyediakan tenaga ahli pendamping (provide expertise) untuk proses percepatan penerapan. Juga menyediakan dukungan finansial yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, dan membangun sistem aplikasi yang andal.
Menurutnya, dukungan manajemen berpengaruh positif terhadap penerapan CM. Pengaruh tersebut dalam bentuk ketersediaan data secara lengkap (data completeness) yang disajikan oleh unit pengampu data. Unit-unit teknis masih bermasalah dalam hal kesiapan data (data readiness).
Penerapan konsep CA berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian intern pemerintah. Pengaruh tersebut diperkuat dengan penerapan automation of audit procedure, yaitu prosedur audit secara otomatis melalui standardisasi pengumpulan data dan formalisasi kebijakan pengendalian. Sejalan dengan itu, efektivitas pengendalian intern dapat diperkuat oleh penerapan CA dengan sample extend.
"Artinya, K/L secara bertahap mengubah metode dari audit berbasis sampel menjadi audit berbasis populasi," ucap Slamet.
Studi ini menyarankan antara lain DPR dan BPK hendaknya mendorong pemerintah menerapkan CACM. Saran DPR melalui Rapat Dengar Pendapat sangat efektif, karena akan ditanyakan pada kesempatan berikutnya. Demikian pula BPK dengan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan, mujarab untuk menjamin tindak lanjut.
Saran lain adalah perlunya dikaji ulang remunerasi yang selama ini berbasis institusi, diarahkan pada basis fungsi. Inspektorat di seluruh K/L hendaknya berada dalam grading system yang sama. Dengan demikian membuka peluang rotasi dan mutasi auditor antar K/L. Ini sangat ampuh untuk menegakkan independensi yang merupakan mahkota auditor.
Masih kata Slamet, riset ini juga menyarankan peningkatan pendidikan profesi berkelanjutan dengan penekanan pada pemecahan masalah. Auditor tidak hanya cakap dan tajam dalam mengidentifikasi risiko atau penyimpangan, melainkan juga harus memiliki kapasitas dalam merumuskan opsi kebijakan untuk memitigasi risiko.
"Kemanfaatan riset ini secara ilmu pengetahuan telah memperkaya literatur penerapan CACM khususnya di pemerintah, sebelumnya pembahasan CACM umumnya di dunia swasta," tutur dia.
Kemanfaatan operasional, hasil riset ini apabila disertai perluasan penerapan CACM maka dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern pemerintah. Pada gilirannya akan mengurangi celah korupsi sekaligus dapat meningkatkan kinerja di segala sektor. Riset ini sangat sejalan kebijakan terkini dlm bentuk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data.
Riset ini merupakan buah karya Slamet Soedarsono yang bekerja sekitar 12 tahun di inspektorat (sebagai eselon 2 dan eselon 1) dan kini mendapat amanat sebagai Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bidang Polhukhankam sejak Februari 2017.Penulis yang menyandang sertifikat audit nasional dan internasional ini juga pernah menjadi Ketua Kompartemen Profesional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Penulis juga merupakan peserta peringkat atas saat mengikuti Lemhanas 2010 dengan predikat Andalan, serta Diklat Kepemimpinan II dengan predikat Makarti Bhakti Nagari 2006. Bersumber dari Kajian ini ditulis dua artikel yg telah diterima oleh dua jurnal internasional terindeks scopus Q2 dan Q3.
(kri)
Explore More