Jokowi Diyakini Tak Ingin Punya Menteri Lebih Tua Darinya
Kamis, 08 Agustus 2019 - 17:08 WIB
Jokowi Diyakini Tak Ingin Punya Menteri Lebih Tua Darinya
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diyakini tidak ingin memiliki menteri yang usianya lebih tua darinya. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meyakini bahwa batas usia menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin adalah 50 tahun.
"Ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan mengangkat menteri-menteri muda, yang saya tangkap sebenarnya adalah Jokowi pengin sekali memiliki menteri yang senior di partai dan berusia maksimal 50 tahun, itu gambaran bagi yang ingin jadi menteri dari partai," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Syaifullah Tamliha dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Dengan adanya batas usia menteri tersebut, dia yakin bahwa Presiden Jokowi ingin bisa bekerja keras pada lima tahun ke depan. "Tanpa kendala di lapangan oleh menterinya," kata Anggota Komisi I DPR RI dari.
Di samping itu, dia menilai Presiden Jokowi tidak ingin terlalu banyak partai di Parlemen yang dihadapinya ke depan. Sehingga, jumlah anggota Koalisi Indonesia Kerja diyakininya akan bertambah.
"Jadi tidak menutup kemungkinan adanya koalisi dari partai yang bukan pendukung Jokowi ketika pilpres yang lalu," tuturnya.
"Ada yang mengatakan bahwa Pak Jokowi akan mengangkat menteri-menteri muda, yang saya tangkap sebenarnya adalah Jokowi pengin sekali memiliki menteri yang senior di partai dan berusia maksimal 50 tahun, itu gambaran bagi yang ingin jadi menteri dari partai," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PPP Syaifullah Tamliha dalam diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019).
Dengan adanya batas usia menteri tersebut, dia yakin bahwa Presiden Jokowi ingin bisa bekerja keras pada lima tahun ke depan. "Tanpa kendala di lapangan oleh menterinya," kata Anggota Komisi I DPR RI dari.
Di samping itu, dia menilai Presiden Jokowi tidak ingin terlalu banyak partai di Parlemen yang dihadapinya ke depan. Sehingga, jumlah anggota Koalisi Indonesia Kerja diyakininya akan bertambah.
"Jadi tidak menutup kemungkinan adanya koalisi dari partai yang bukan pendukung Jokowi ketika pilpres yang lalu," tuturnya.
(kri)
