Kunjungi Malaysia, Menaker Bicarakan Kerja Sama Pelatihan Vokasi
Rabu, 07 Agustus 2019 - 18:52 WIB
Kunjungi Malaysia, Menaker Bicarakan Kerja Sama Pelatihan Vokasi
A
A
A
MALAYSIA - Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengadakan pertemuan khusus dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, Kula Segaran di Shah Alam, Selangor, Malaysia, Selasa (6/8/2019).
Kedua Menteri tersebut membahas kerja sama pertukaran informasi kebijakan dan program, strategi menghadapi perubahan teknologi dan industri 4.0 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan serta peningkatan kapasitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi.
Dalam pertemuan tersebut, Menaker Hanif menyatakan pihaknya terus menggenjot pelatihan vokasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan SDM pada tahun 2019.
“Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Menaker Hanif.
Menaker Hanif mengatakan keterampilan vokasi sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi free movement bagi pekerja terampil, profesional dan talenta di kedua negara pada khususnya, dan di kawasan ASEAN pada umumnya.
Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan pelatihan vokasi dalam bentuk delivering hard and soft skills. Kedua bentuk pelatihan itu, diberikan secara masif tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan untuk menjamin adanya triple skilling yakni skilling, upskilling, dan reskilling bagi sumber daya manusia Indonesia; maupun pemagangan serta sertifikasi uji kompetensi.
“Massifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill dan re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru, “ ujarnya.
Hanif menegaskan untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, dan meningkat menjadi 75 BLK di tahun 2018. “Tahun 2019 kembali melonjak menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren, “ katanya.
Dalam pertemuan di Shah Alam itu, Hanif Dhakiri didampingi oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto; Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono; Staf Khusus Nurhuda; Ketua BNSP Kunjung Masehat; Karo Kerja sama Luar Negeri, Indah Anggoro Putri dan Antonius J. Supit, Tajuddin, Mafirion, Sugeng Bahagijo, Kun Wardhana (Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional).
Sedangkan delegasi Malaysia hadir Datuk Khir Razman (Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia); Tuan Haji Zaihan (Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran; Encik Mat Setia (Jabatan Tenaga Manusia) dan Wakil dari Bahagian Dasar dan Bahagian Antar Bangsa.
Sedangkan Anton J. Supit mengatakan lembaga pendidikan bertugas mencetak orang/lulusan pencari kerja serta mendukung tugas pokok Kemnaker adalah skilling, upskilling dan reskilling.
“Pelatihan vokasi adalah tanggung jawab semua pihak. Jangan semua seakan-akan, kalau orang yang tidak dapat pekerjaan, menyalahkan Kemnaker, itu tidak benar. Kita semua harus mendukung pekerjaan Kemnaker itu untuk skilling, upskilling dan reskilling, “ kata Anton.
Kedua Menteri tersebut membahas kerja sama pertukaran informasi kebijakan dan program, strategi menghadapi perubahan teknologi dan industri 4.0 yang berdampak pada sektor ketenagakerjaan serta peningkatan kapasitas dan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan vokasi.
Dalam pertemuan tersebut, Menaker Hanif menyatakan pihaknya terus menggenjot pelatihan vokasi sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo yang memprioritaskan pembangunan SDM pada tahun 2019.
“Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skill dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi," ujar Menaker Hanif.
Menaker Hanif mengatakan keterampilan vokasi sangat diperlukan sebagai upaya pemerintah untuk memfasilitasi free movement bagi pekerja terampil, profesional dan talenta di kedua negara pada khususnya, dan di kawasan ASEAN pada umumnya.
Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan pelatihan vokasi dalam bentuk delivering hard and soft skills. Kedua bentuk pelatihan itu, diberikan secara masif tanpa memandang usia, latar belakang pendidikan untuk menjamin adanya triple skilling yakni skilling, upskilling, dan reskilling bagi sumber daya manusia Indonesia; maupun pemagangan serta sertifikasi uji kompetensi.
“Massifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skill. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skill dan re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru, “ ujarnya.
Hanif menegaskan untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, dan meningkat menjadi 75 BLK di tahun 2018. “Tahun 2019 kembali melonjak menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren, “ katanya.
Dalam pertemuan di Shah Alam itu, Hanif Dhakiri didampingi oleh Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto; Dirjen Binalattas Bambang Satrio Lelono; Staf Khusus Nurhuda; Ketua BNSP Kunjung Masehat; Karo Kerja sama Luar Negeri, Indah Anggoro Putri dan Antonius J. Supit, Tajuddin, Mafirion, Sugeng Bahagijo, Kun Wardhana (Anggota Komite Pelatihan Vokasi Nasional).
Sedangkan delegasi Malaysia hadir Datuk Khir Razman (Ketua Pengarah Jabatan Tenaga Manusia); Tuan Haji Zaihan (Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Kemahiran; Encik Mat Setia (Jabatan Tenaga Manusia) dan Wakil dari Bahagian Dasar dan Bahagian Antar Bangsa.
Sedangkan Anton J. Supit mengatakan lembaga pendidikan bertugas mencetak orang/lulusan pencari kerja serta mendukung tugas pokok Kemnaker adalah skilling, upskilling dan reskilling.
“Pelatihan vokasi adalah tanggung jawab semua pihak. Jangan semua seakan-akan, kalau orang yang tidak dapat pekerjaan, menyalahkan Kemnaker, itu tidak benar. Kita semua harus mendukung pekerjaan Kemnaker itu untuk skilling, upskilling dan reskilling, “ kata Anton.
(alf)
