Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dikaji Komprehensif
Selasa, 06 Agustus 2019 - 23:04 WIB
Rencana Pemindahan Ibu Kota Harus Dikaji Komprehensif
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan perlu dikaji secara komprehensif dan matang.
Hal ini karena ada beberapa negara yang dianggap berhasil dan juga kurang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya. Selain itu, banyak aspek yang harus dipersiapkan karena pemindahan ibu kota akan berdampak besar secara sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. (Baca juga: Tukar Guling Aset Jadi Skema Membiayai Pemindahan Ibu Kota Negara)
Anggota Komisi V DPR Intan Fauzi menjelaskan, dalam konteks negara maju, pemisahan antara ibu kota bisnis (business capital) dan ibukota administratif (administrative capital) sudah dilakukan beberapa negara.
Dengan pemisahan fungsi ibu kota negara maka tata kelola dan tata bisnis menjadi terpisah.
"Akan tetapi, dalam sejarahnya, ada negara yang berhasil dan ada pula negara yang kurang berhasil saat melakukan pemindahan ibukota negaranya,” katanya di Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Negara yang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya di antaranya Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Australia, India, Brazil, Polandia, Italia, Yunani, Jerman, Finlandia dan Saudi Arabia.
Sedangkan negara yang kurang berhasil memindahkan ibu kota negaranya yakni Tanzania, Pantai Gading, Sudan, Srilanka, Malaysia, Thailand, Vietnam, Pakistan, Laos, Oman, Bhutan, dan Botswana.
“Intinya, tidak semua proses pemindahan ibu kota negara semua sukses. Urgensi pemindahan ibu kota bukan sekedar urusan memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan saja, namun harus mempertimbangkan segala aspek yang ditimbulkan dalam konteks pembangunan nasional,” pinta politikus PAN itu.
Dia memaparkan, ada sejumlah persyaratan yang perlu menjadi pertimbangan mendasar dalam memindahkan ibukota yakni, lokasi, konstitusional, stabilitas ekonomi, tahapan teknis detail perencanaan, feasibility study (FS), migrasi penduduk, prioritas pembangunan, sumber dana, sumber daya manusia (SDM) dan aspek lainnya.
Rencana ini akan mempengaruhi berbagai lini kehidupan dan negara. Sehingga harus dipikirkan secara matang dan dikaji secara komprehensif.
"Karena pemindahan ini akan mempengaruhi banyak aspek, terutama kepastian usaha dan perekonomian di Indonesia. Harus dipastikan pemindahkan ibu kota ini membawa benefit yang besar bagi bangsa ini kedepan,” tuturnya.
Intan menambahkan, hal penting lainnya yaitu pemindahan ibu kota akan berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan.
Terlepas dari seberapa besar urgensi pemindahan ibukota ini, akan tetapi masalah biaya juga harus diperhatikan. Sebab, ongkos pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan mencapai hampir Rp500 triliun.
Menurut Intan, sumber dana untuk memindahkan ibu kota ini harus dijelaskan pemerintah. "Apakah 100% murni dari APBN atau pinjaman/utang dari luar negeri. Sebab sampai sekarang, pemerintah belum membahas dengan DPR soal biaya pemindahan ibu kota ini," katanya.
Selain itu, DPR juga belum diberitahu oleh pemerintah besaran anggaran untuk melakukan kajian ilmiah atau feasibility study (FS). "Saya khawatir, ini hanya populis saja. Apalagi, dalam perjalannya, saya menangkap kesan ada proses yang tidak transparan,” pungkasnya.
Hal ini karena ada beberapa negara yang dianggap berhasil dan juga kurang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya. Selain itu, banyak aspek yang harus dipersiapkan karena pemindahan ibu kota akan berdampak besar secara sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan. (Baca juga: Tukar Guling Aset Jadi Skema Membiayai Pemindahan Ibu Kota Negara)
Anggota Komisi V DPR Intan Fauzi menjelaskan, dalam konteks negara maju, pemisahan antara ibu kota bisnis (business capital) dan ibukota administratif (administrative capital) sudah dilakukan beberapa negara.
Dengan pemisahan fungsi ibu kota negara maka tata kelola dan tata bisnis menjadi terpisah.
"Akan tetapi, dalam sejarahnya, ada negara yang berhasil dan ada pula negara yang kurang berhasil saat melakukan pemindahan ibukota negaranya,” katanya di Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Negara yang berhasil dalam memindahkan ibu kotanya di antaranya Amerika Serikat, Rusia, Kanada, Australia, India, Brazil, Polandia, Italia, Yunani, Jerman, Finlandia dan Saudi Arabia.
Sedangkan negara yang kurang berhasil memindahkan ibu kota negaranya yakni Tanzania, Pantai Gading, Sudan, Srilanka, Malaysia, Thailand, Vietnam, Pakistan, Laos, Oman, Bhutan, dan Botswana.
“Intinya, tidak semua proses pemindahan ibu kota negara semua sukses. Urgensi pemindahan ibu kota bukan sekedar urusan memindahkan dari Jakarta ke Kalimantan saja, namun harus mempertimbangkan segala aspek yang ditimbulkan dalam konteks pembangunan nasional,” pinta politikus PAN itu.
Dia memaparkan, ada sejumlah persyaratan yang perlu menjadi pertimbangan mendasar dalam memindahkan ibukota yakni, lokasi, konstitusional, stabilitas ekonomi, tahapan teknis detail perencanaan, feasibility study (FS), migrasi penduduk, prioritas pembangunan, sumber dana, sumber daya manusia (SDM) dan aspek lainnya.
Rencana ini akan mempengaruhi berbagai lini kehidupan dan negara. Sehingga harus dipikirkan secara matang dan dikaji secara komprehensif.
"Karena pemindahan ini akan mempengaruhi banyak aspek, terutama kepastian usaha dan perekonomian di Indonesia. Harus dipastikan pemindahkan ibu kota ini membawa benefit yang besar bagi bangsa ini kedepan,” tuturnya.
Intan menambahkan, hal penting lainnya yaitu pemindahan ibu kota akan berpengaruh terhadap kesiapan masyarakat secara sosial, budaya dan politik serta pertahanan dan keamanan.
Terlepas dari seberapa besar urgensi pemindahan ibukota ini, akan tetapi masalah biaya juga harus diperhatikan. Sebab, ongkos pemindahan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan diperkirakan mencapai hampir Rp500 triliun.
Menurut Intan, sumber dana untuk memindahkan ibu kota ini harus dijelaskan pemerintah. "Apakah 100% murni dari APBN atau pinjaman/utang dari luar negeri. Sebab sampai sekarang, pemerintah belum membahas dengan DPR soal biaya pemindahan ibu kota ini," katanya.
Selain itu, DPR juga belum diberitahu oleh pemerintah besaran anggaran untuk melakukan kajian ilmiah atau feasibility study (FS). "Saya khawatir, ini hanya populis saja. Apalagi, dalam perjalannya, saya menangkap kesan ada proses yang tidak transparan,” pungkasnya.
(shf)
