Jokowi Malu Karhutla Kembali Asapi Negara Tetangga
Selasa, 06 Agustus 2019 - 16:21 WIB
Jokowi Malu Karhutla Kembali Asapi Negara Tetangga
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa malu karena asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sampai ke negara tetangga. Asap kali ini memang tidak separah tahun 2015, tapi tetap saja mulai ada lagi.
Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2019 di Istana Negara, Selasa (6/8/2019). Menurut Jokowi, dalam minggu ini akan berkunjung ke Malaysia dan Singapura terkait masalah asap.
"Minggu kemarin sudah jadi headline. Jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa? Ternyata asap. Hati-hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini. Mereka sudah senang empat tahun ga ada jerebu," kata Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan, bahwa kerugian dampak karhutla pada tahun 2015 mencapai Rp221 triliun. Di mana seingatnya lahan yang terbakar sekitar 2,67 juta hektare.
"Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi. Dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81%, kalau dibandingkan dengan 2015. Tetapi, kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," tegasnya.
Dia meminta gubernur, pangdam, kapolda saling berkerja sama dan berkolaborasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dia juga memastikan bahwa pemerintah pusat, panglima TNI, Kapolri BNPP, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) turut membantu.
"Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak. Api sekecil apapun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung," tuturnya.
Pada kesmepatan itu, mantan Wali Kota Solo itu memperingatkan, bahwa aturan sanksi masih sama seperti tahun 2015. Jika jajaran di bawah tidak dapat menangani kebarakan hutam akan dicopot.
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan adalah jangan meremehkan titik-titik api. Dia meminta agar memprioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini. Sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau.
“Mungkin bagian BRG, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut betul-betul, kalau musimnya panas gini cek. Dan harus lakukan secara konsisten. Tinggi permukaan air, tanah, agar gambut tetap basah, dijaga terus, terutama di musim kering," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa langkah water bombing dapat dilakukan jika sudah api terlanjur besar. Dia juga upaya penegakan hukum terus dilakukan. "Saya lihat sudah berjalan cukup baik. Saya pantau, saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi," pungkasnya.
Hal ini dikatakan Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan 2019 di Istana Negara, Selasa (6/8/2019). Menurut Jokowi, dalam minggu ini akan berkunjung ke Malaysia dan Singapura terkait masalah asap.
"Minggu kemarin sudah jadi headline. Jerebu masuk lagi ke negara tetangga kita. Saya cek jerebu ini apa? Ternyata asap. Hati-hati malu kita kalau enggak bisa menyelesaikan ini. Mereka sudah senang empat tahun ga ada jerebu," kata Jokowi.
Jokowi kembali mengingatkan, bahwa kerugian dampak karhutla pada tahun 2015 mencapai Rp221 triliun. Di mana seingatnya lahan yang terbakar sekitar 2,67 juta hektare.
"Oleh sebab itu, peristiwa itu jangan sampai terjadi lagi. Dibandingkan 2015, tahun ini memang turun 81%, kalau dibandingkan dengan 2015. Tetapi, kalau dibandingkan dengan 2018, tahun ini naik lagi. Ini yang tidak boleh. Harusnya tiap tahun turun, turun, turun terus. Menghilangkan total memang sulit tetapi harus tekan turun," tegasnya.
Dia meminta gubernur, pangdam, kapolda saling berkerja sama dan berkolaborasi untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. Dia juga memastikan bahwa pemerintah pusat, panglima TNI, Kapolri BNPP, dan Badan Restorasi Gambut (BRG) turut membantu.
"Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak. Api sekecil apapun segera padamkan. Kerugian gede sekali kalau kita hitung," tuturnya.
Pada kesmepatan itu, mantan Wali Kota Solo itu memperingatkan, bahwa aturan sanksi masih sama seperti tahun 2015. Jika jajaran di bawah tidak dapat menangani kebarakan hutam akan dicopot.
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi, 3 atau 4 hari yang lalu kepada Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebakaran hutan dan lahan," tegasnya.
Menurutnya, hal itu perlu diperhatikan adalah jangan meremehkan titik-titik api. Dia meminta agar memprioritaskan pencegahan melalui patroli terpadu deteksi dini. Sehingga kondisi harian di lapangan selalu terpantau.
“Mungkin bagian BRG, penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut betul-betul, kalau musimnya panas gini cek. Dan harus lakukan secara konsisten. Tinggi permukaan air, tanah, agar gambut tetap basah, dijaga terus, terutama di musim kering," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa langkah water bombing dapat dilakukan jika sudah api terlanjur besar. Dia juga upaya penegakan hukum terus dilakukan. "Saya lihat sudah berjalan cukup baik. Saya pantau, saya monitor di lapangan, dilakukan tanpa kompromi," pungkasnya.
(maf)
