Lantik Praja IPDN Jadi CPNS, Wapres Minta Tak Persulit Rakyat
Lantik Praja IPDN Jadi CPNS, Wapres Minta Tak Persulit Rakyat
A
A
A
SUMEDANG - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melantik 744 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Pada kesempatan itu JK meminta agar saat menjadi CPNS, para praja tidak mempersulit rakyat dalam memberikan pelayanan.
“Sebagai pamong praja, anda mempunyai kewajiban yang baik. Yang paling pertama, anda mempunyai kewajiban melayani masyarakat secara cepat, secara sederhana, mudah dan tuntas. Dan yang penting adil untuk semua,” katanya di Kampus IPDN, Selasa (6/8/2019).
Dia meminta agar saat ditempatkan di instansi pusat maupun daerah, para praja bekerja secara cepat. Dia menegaskan jangan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak berbelit-belit, tidak bekerja tidak tuntas dan mengecewakan masyarakat. Karena pelayanan itu adalah tugas utama anda semua,” ungkapnya.
JK juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini ingin meningkatkan ekonomi masyarakat dan investasi. Dia menilai hal tersebut membutuhkankan suatu birokrasi yang baik dan cepat. Maka dari itu menjadi CPNS yang cepat adalah suatu keharusan.
“Dan birokrasi yang mendorong pembangunan itu sendiri. Tentunya juga bagaimana menata APBN dan APBD masing-masing sesuai fokus. Agar dapat menjalankan sesuai sasaran-sasaran. Sehingga APBN dan APBD dapat berfungsi bagi memajukan masyarakat dan bangsa secata keseluruhan,” paparnya.
Menurutnya saat Indonesia berusia satu abad, para praja ini akan menjadi pemimpin-pemimin muda. Maka dari itu dia berharap para praja memiliki pengetahuan dan pengabdian yang baik untuk masa depan.
“Anda pemimpin muda yang kita harapkan pada ulang tahun satu abad republik ini anda akan menempati posisi yang penting di kebangsaan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa 744 praja ini merupakan lulusan IPDN angkatan XXVI yang terdiri dari Putra 479 orang dan Putri 265 orang. Dimana dalam pendidikannya, Kampus IPDN melakukan berbagai kolaborasi.
“Dalam proses pendidikan telah belajar dan berlatih bersama dengan Taruna TNI dan Taruna Kepolisian.Termasuk juga pemahaman mengenai bahaya narkotika, penanggulangan terorisme, dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.
“Sebagai pamong praja, anda mempunyai kewajiban yang baik. Yang paling pertama, anda mempunyai kewajiban melayani masyarakat secara cepat, secara sederhana, mudah dan tuntas. Dan yang penting adil untuk semua,” katanya di Kampus IPDN, Selasa (6/8/2019).
Dia meminta agar saat ditempatkan di instansi pusat maupun daerah, para praja bekerja secara cepat. Dia menegaskan jangan berbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tidak berbelit-belit, tidak bekerja tidak tuntas dan mengecewakan masyarakat. Karena pelayanan itu adalah tugas utama anda semua,” ungkapnya.
JK juga mengingatkan bahwa pemerintah saat ini ingin meningkatkan ekonomi masyarakat dan investasi. Dia menilai hal tersebut membutuhkankan suatu birokrasi yang baik dan cepat. Maka dari itu menjadi CPNS yang cepat adalah suatu keharusan.
“Dan birokrasi yang mendorong pembangunan itu sendiri. Tentunya juga bagaimana menata APBN dan APBD masing-masing sesuai fokus. Agar dapat menjalankan sesuai sasaran-sasaran. Sehingga APBN dan APBD dapat berfungsi bagi memajukan masyarakat dan bangsa secata keseluruhan,” paparnya.
Menurutnya saat Indonesia berusia satu abad, para praja ini akan menjadi pemimpin-pemimin muda. Maka dari itu dia berharap para praja memiliki pengetahuan dan pengabdian yang baik untuk masa depan.
“Anda pemimpin muda yang kita harapkan pada ulang tahun satu abad republik ini anda akan menempati posisi yang penting di kebangsaan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa 744 praja ini merupakan lulusan IPDN angkatan XXVI yang terdiri dari Putra 479 orang dan Putri 265 orang. Dimana dalam pendidikannya, Kampus IPDN melakukan berbagai kolaborasi.
“Dalam proses pendidikan telah belajar dan berlatih bersama dengan Taruna TNI dan Taruna Kepolisian.Termasuk juga pemahaman mengenai bahaya narkotika, penanggulangan terorisme, dan pencegahan korupsi,” pungkasnya.
(pur)
Explore More