SMRC Harap Jokowi Pilih Menkumham dan Jaksa Agung dari Luar Parpol
Minggu, 04 Agustus 2019 - 19:23 WIB
SMRC Harap Jokowi Pilih Menkumham dan Jaksa Agung dari Luar Parpol
A
A
A
JAKARTA - Peneliti Saiful Mujani Research & Consultant (SMRC), Saiful Mujani menyarankan kepada Presiden Jokowi agar memilih menteri dari luar partai politik (parpol). Hal tersebut guna membantu kinerja maksimal lima tahun ke depan.
"Terutama ya aspek-aspek yang langsung berhubungan dengan perlindungan terhadap warga itu kalau bisa menteri-menterinya tidak direkrut dari partai politik, dia harus dari orang yang relatif lihat dari recordnya," ujar Saiful di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).
Menurut Saiful, selama ini menteri dari partai politik lebih banyak mengikuti agenda partainya sendiri. Saiful pun mencontohkan, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM yang seharusnya berasal dari luar partai politik.
"Jaksa misalnya, itu harus orang yang tidak partisan demikian juga Menkumham bukan dari orang yang partisan," jelasnya.
Selain itu, kata Saiful, Presiden Jokowi tidak memiliki beban elektoral untuk lima tahun ke depan. Maka dari situlah, Jokowi memiliki peluang yang sangat besar untuk membangun sebuah legacy.
"Yang utama di sini adalah komitmen tadi, komitmen terhadap kesetaraan dan perlindungan bagi semua warga negara, berlaku sama," tuturnya.
"Terutama ya aspek-aspek yang langsung berhubungan dengan perlindungan terhadap warga itu kalau bisa menteri-menterinya tidak direkrut dari partai politik, dia harus dari orang yang relatif lihat dari recordnya," ujar Saiful di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Minggu (4/8/2019).
Menurut Saiful, selama ini menteri dari partai politik lebih banyak mengikuti agenda partainya sendiri. Saiful pun mencontohkan, Jaksa Agung serta Menteri Hukum dan HAM yang seharusnya berasal dari luar partai politik.
"Jaksa misalnya, itu harus orang yang tidak partisan demikian juga Menkumham bukan dari orang yang partisan," jelasnya.
Selain itu, kata Saiful, Presiden Jokowi tidak memiliki beban elektoral untuk lima tahun ke depan. Maka dari situlah, Jokowi memiliki peluang yang sangat besar untuk membangun sebuah legacy.
"Yang utama di sini adalah komitmen tadi, komitmen terhadap kesetaraan dan perlindungan bagi semua warga negara, berlaku sama," tuturnya.
(cip)
