PPP Sepakat Pimpinan MPR Dipilih lewat Musyawarah
PPP Sepakat Pimpinan MPR Dipilih lewat Musyawarah
A
A
A
JAKARTA - PPP sebagai salah satu partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin mendorong agar pemilihan paket pimpinan MPR dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat.
Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengatakan, bagi PPP tidak menjadi masalah Ketua MPR nantinya dari partai manapun sejauh itu disepakati oleh parpol lainnya dan juga anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD).
“Kita coba duduk bersama dengan teman-teman DPD untuk mencari format musyawarah. Kalau sebagian besar sudah bermusyawarah, mengapa harus pakai paket-paketan?” tutur Arwani dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan Tema "MPR Rumah Kebangsaan" di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengatakan, semua kekuatan politik yang ada harus duduk bersama, apakah cara pandangya dengan mempersilakan parpol pemenang pemilu dari KIK untuk memimpin MPR ke depan, atau ada format lain.
“Kembali pada musyawarah mufakat ke depan. Kalau kita mulai dalam musyawarah mufakat, saya kira itu menjadi lebih elegan ke depan sehingga tidak ada narasi yang kita kembangkan MPR ini kita jadikan tempat untuk rebutan jabatan semata,” tuturnya.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, ada tugas yang lebih penting daripada sekadar rebutan jabatan pimpinan MPR. “Saya menggunakan istilah rebutan karena sedemikian massifnya pembicaraan tentang bagaimana mendapatkan kepemimpinan di MPR ini,” tuturnya.
Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi mengatakan, bagi PPP tidak menjadi masalah Ketua MPR nantinya dari partai manapun sejauh itu disepakati oleh parpol lainnya dan juga anggota Dewan perwakilan Daerah (DPD).
“Kita coba duduk bersama dengan teman-teman DPD untuk mencari format musyawarah. Kalau sebagian besar sudah bermusyawarah, mengapa harus pakai paket-paketan?” tutur Arwani dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan Tema "MPR Rumah Kebangsaan" di Media Center, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2019).
Wakil Ketua Umum DPP PPP ini mengatakan, semua kekuatan politik yang ada harus duduk bersama, apakah cara pandangya dengan mempersilakan parpol pemenang pemilu dari KIK untuk memimpin MPR ke depan, atau ada format lain.
“Kembali pada musyawarah mufakat ke depan. Kalau kita mulai dalam musyawarah mufakat, saya kira itu menjadi lebih elegan ke depan sehingga tidak ada narasi yang kita kembangkan MPR ini kita jadikan tempat untuk rebutan jabatan semata,” tuturnya.
Anggota Komisi I DPR ini mengatakan, ada tugas yang lebih penting daripada sekadar rebutan jabatan pimpinan MPR. “Saya menggunakan istilah rebutan karena sedemikian massifnya pembicaraan tentang bagaimana mendapatkan kepemimpinan di MPR ini,” tuturnya.
(cip)
Explore More