Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kabinet Jilid 2, Jokowi Diminta Benar-benar Cermat Pilih Menteri
Kabinet Jilid 2, Jokowi Diminta Benar-benar Cermat Pilih Menteri
A
A
A
JAKARTA - Presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin diminta harus benar-benar cermat dalam mengangkat para menteri di kabinetnya nanti.
Jokowi dinilai harus benar-benar melihat rekam jejak calon menterinya, terutama sikap keberpihakannya terhadap kepentingan bangsa.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengingatkan jangan sampai mengangkat sosok menteri yang memiliki motif urusan bisnis.
"Jangan karena hubungan bisnis, bangsa ini tergadaikan," ujar Said dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi? di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Konsultan Senior Political and constitutional law consulting (Postulat) ini pun sepakat jika menteri muda tidak merujuk pada usia. Dari segi hukum tata negara, menteri muda terbagi dua.
"Pertama, menteri muda merujuk pada nama jabatan dan menteri muda merujuk pada pemegang jabatan," ungkap Pemerhati Pemilu, Politik, dan Kenegaraan ini.
Dia mengungkapkan, menteri muda merujuk pada nama jabatan itu bukan hanya di era Soeharto. "Di kabinet Syahrir dan Soekarno sudah ada yang namanya nomenklatur memang disebut menteri muda," kata Said.
Jokowi dinilai harus benar-benar melihat rekam jejak calon menterinya, terutama sikap keberpihakannya terhadap kepentingan bangsa.
Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahuddin mengingatkan jangan sampai mengangkat sosok menteri yang memiliki motif urusan bisnis.
"Jangan karena hubungan bisnis, bangsa ini tergadaikan," ujar Said dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Menteri Muda, Rekonsiliasi atau Balas Budi? di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/8/2019).
Konsultan Senior Political and constitutional law consulting (Postulat) ini pun sepakat jika menteri muda tidak merujuk pada usia. Dari segi hukum tata negara, menteri muda terbagi dua.
"Pertama, menteri muda merujuk pada nama jabatan dan menteri muda merujuk pada pemegang jabatan," ungkap Pemerhati Pemilu, Politik, dan Kenegaraan ini.
Dia mengungkapkan, menteri muda merujuk pada nama jabatan itu bukan hanya di era Soeharto. "Di kabinet Syahrir dan Soekarno sudah ada yang namanya nomenklatur memang disebut menteri muda," kata Said.
(cip)
Explore More