PDIP: Jaksa Agung Sebaiknya dari Internal
Kamis, 01 Agustus 2019 - 14:33 WIB
PDIP: Jaksa Agung Sebaiknya dari Internal
A
A
A
JAKARTA - PDIP memberikan sinyal bahwa jabatan Jaksa Agung ke depan sebaiknya berasal dari jaksa karir yang diambilkan dari internal Kejaksaan Agung.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jaksa Agung yang berasal dari lembaga Kejaksaan bisa menciptakan stabilitas dalam sistem di lembaga tersebut.
"Ya kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam kementerian, manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Selama ini, jabatan Jaksa Agung menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan apakah sebaiknya diambilkan dari jaksa karir atau boleh dari kalangan partai politik (parpol). Sejumlah kalangan mengkhawatirkan jika posisi Jaksa Agung kembali diambilkan dari parpol maka independensi penegakan hukumnya dipertanyakan.
PDIP mendengarkan berbagai aspirasi yang diberikan publik terkait posisi jaksa agung agar dipimpin oleh jaksa karir dari internal kejaksaan. Hal ini diperlukan agar jaksa memiliki dedikasi dalam membangun sistem dan komitmen seluruh elemen aparat Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. "Itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, seorang Jaksa Agung harus mengedepankan penegakan prinsip hukum secara berkeadilan sehingga esensi keadilan yang bertanggung jawab kepada aspek kemanusiaan sesuai dengan tata tertib hukum benar-benar terjaga.
"Gak boleh melakukan pelanggaran, apalagi hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu, itu enggak boleh. Di sini diperlukan kedewasaan, di sini diperlukan sebuah tanggung jawab, integritas dari aparat penegak hukum," katanya.
Berdasarkan pengalaman selama ini, kekuasaan tidak bisa dibangun melalui jalan pintas dengan menggunakan instrumen hukum. ”Mari seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka yang punya tanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu,” ucapnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, Jaksa Agung yang berasal dari lembaga Kejaksaan bisa menciptakan stabilitas dalam sistem di lembaga tersebut.
"Ya kalau kita mendorong stabilitas sebuah sistem termasuk di dalam kementerian, manakala kita juga memberikan ruang bagi kader-kader dari internal lembaga kementerian negara tersebut untuk mendapatkan ruang jabatan yang tertinggi," ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (1/8/2019).
Selama ini, jabatan Jaksa Agung menjadi perbincangan hangat di berbagai kalangan apakah sebaiknya diambilkan dari jaksa karir atau boleh dari kalangan partai politik (parpol). Sejumlah kalangan mengkhawatirkan jika posisi Jaksa Agung kembali diambilkan dari parpol maka independensi penegakan hukumnya dipertanyakan.
PDIP mendengarkan berbagai aspirasi yang diberikan publik terkait posisi jaksa agung agar dipimpin oleh jaksa karir dari internal kejaksaan. Hal ini diperlukan agar jaksa memiliki dedikasi dalam membangun sistem dan komitmen seluruh elemen aparat Kejaksaan Agung dalam menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. "Itu juga ditangkap oleh PDIP dan kami memberikan dukungan terhadap aspirasi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, seorang Jaksa Agung harus mengedepankan penegakan prinsip hukum secara berkeadilan sehingga esensi keadilan yang bertanggung jawab kepada aspek kemanusiaan sesuai dengan tata tertib hukum benar-benar terjaga.
"Gak boleh melakukan pelanggaran, apalagi hukum hanya ditegakkan untuk kepentingan politik tertentu, itu enggak boleh. Di sini diperlukan kedewasaan, di sini diperlukan sebuah tanggung jawab, integritas dari aparat penegak hukum," katanya.
Berdasarkan pengalaman selama ini, kekuasaan tidak bisa dibangun melalui jalan pintas dengan menggunakan instrumen hukum. ”Mari seluruh upaya di dalam penempatan jabatan strategis terhadap mereka yang punya tanggung jawab dalam menegakkan hukum yang berkeadilan itu betul-betul dapat menjalankan tugasnya dengan baik, tanpa intervensi politik kekuasaan dari pihak tertentu,” ucapnya.
(cip)
