Pengamat: Komposisi Menteri Harus Berdasarkan Kompetensi dan Komitmen
Kamis, 01 Agustus 2019 - 09:38 WIB
Pengamat: Komposisi Menteri Harus Berdasarkan Kompetensi dan Komitmen
A
A
A
JAKARTA - Direktur Wain Advisory Indonesia, Sulthan Muhammad Yus menganggap, dinamika politik hari ini banyak diwarnai oleh 'tarik menarik' jatah dan komposisi calon menteri kabinet baik dari partai politik maupun mereka yang merasa sudah berkeringat dalam memenangkan pasangan Jokowi-KH. Ma'ruf Amin.
Sulthan menilai, koalisi Jokowi-Ma'ruf tampak kosong karena yang muncul di permukaan hanya perebutan atau bagi-bagi jatah kursi kabinet.
"Apalagi selain memperebutkan 'harta rampasan perang', masing-masing partai politik tidak berhenti bermanuver, tanda sinyal pada Jokowi tentang eksistensi mereka dalam pemenangan silam," kata Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (1/8/2019).
Sulthan menuturkan, dari 10 partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf ada 5 partai yang tidak dapat menempatkan kadernya di Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen yaitu, Perindo, Hanura, PSI, PBB, dan PKPI. Idelanya kata Sulthan, jumlah kursi menteri tidak semata-mata ditentukan oleh perangkingan masing-masing partai di DPR.
"Lebih dari itu kompetensi dan komitmen kenegaraannya yang perlu jadi pertimbangan. Apalagi kini partai politik yang di pilpres lalu jelas berseberangan ikutan bermanuver untuk kursi menteri dengan tema rekonsiliasi," ujarnya.
Pengamat Politik asal UIN Jakarta ini mengaku tidak melihat urgensi pembagian kursi menteri yang seimbang. Apalagi sejak 2014 Jokowi telah mempopulerkan politik tanpa syarat. Sehingga, kini waktu yang tepat bagi presiden terpilih untuk membuktikan bisa bekerja maksimal tanpa beban, apalagi tersandera secara politik.
Alumni S2 Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai, bagi-bagi "harta rampasan perang" tersebut jangan sampai membebankan, apalagi menyandera pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya.
"Perlu pembuktian pada rakyat bahwa negara dan segala kekayaan di dalamnya harus bisa dikelola dan digunakan murni untuk mensejahterakan segenap tumpah darah Indonesia. Bukan segenap kelompok dan partisan pemenang," tandasnya.
Sulthan menilai, koalisi Jokowi-Ma'ruf tampak kosong karena yang muncul di permukaan hanya perebutan atau bagi-bagi jatah kursi kabinet.
"Apalagi selain memperebutkan 'harta rampasan perang', masing-masing partai politik tidak berhenti bermanuver, tanda sinyal pada Jokowi tentang eksistensi mereka dalam pemenangan silam," kata Sulthan saat dihubungi SINDOnews, Kamis (1/8/2019).
Sulthan menuturkan, dari 10 partai pengusung dan pendukung Jokowi-Ma'ruf ada 5 partai yang tidak dapat menempatkan kadernya di Senayan karena tidak memenuhi ambang batas parlemen yaitu, Perindo, Hanura, PSI, PBB, dan PKPI. Idelanya kata Sulthan, jumlah kursi menteri tidak semata-mata ditentukan oleh perangkingan masing-masing partai di DPR.
"Lebih dari itu kompetensi dan komitmen kenegaraannya yang perlu jadi pertimbangan. Apalagi kini partai politik yang di pilpres lalu jelas berseberangan ikutan bermanuver untuk kursi menteri dengan tema rekonsiliasi," ujarnya.
Pengamat Politik asal UIN Jakarta ini mengaku tidak melihat urgensi pembagian kursi menteri yang seimbang. Apalagi sejak 2014 Jokowi telah mempopulerkan politik tanpa syarat. Sehingga, kini waktu yang tepat bagi presiden terpilih untuk membuktikan bisa bekerja maksimal tanpa beban, apalagi tersandera secara politik.
Alumni S2 Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menilai, bagi-bagi "harta rampasan perang" tersebut jangan sampai membebankan, apalagi menyandera pemerintahan Jokowi di periode terakhirnya.
"Perlu pembuktian pada rakyat bahwa negara dan segala kekayaan di dalamnya harus bisa dikelola dan digunakan murni untuk mensejahterakan segenap tumpah darah Indonesia. Bukan segenap kelompok dan partisan pemenang," tandasnya.
(pur)
