BSSN Sebut Ancaman Siber Semakin Tinggi
Rabu, 31 Juli 2019 - 21:19 WIB
BSSN Sebut Ancaman Siber Semakin Tinggi
A
A
A
JAKARTA - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan, ancaman siber semakin tinggi karena pemanfaatan teknologi pada seluruh aspek kehidupan masyarakat. Untuk itu, BSSN sebagai institusi pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghadapi ancaman tersebut.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Pol Dharma Pongrekun saat melantik tujuh pejabat tinggi, administrator dan pengawas BSSN di Auditorium Roeniono Kertopati, Gedung BSSN, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam sambutannya yang dibacakan Dharama Pongrekun menyatakan, pelantikan ini menandakan semakin lengkapnya pemenuhan jabatan di BSSN dan menjadi penguatan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang keamanan siber.
Menurutnya, BSSN sebagai salah satu institusi pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya guna kemajuan bangsa dan negara melalui tugas dan fungsi yang diembannya.
"Tugas dan fungsi tersebut tidaklah mudah untuk diemban, mengingat bahwa pemanfaatan teknologi siber pada hampir seluruh aspek kehidupan memunculkan ancaman siber yang semakin tinggi," kata Dharma.
Menghadapi kondisi tersebut, kata Dharma, Presiden Jokowi telah memberikan tugas dan amanat agar BSSN menjadi badan siber kelas dunia. Menurutnya, penjabaran dari amanah tersebut telah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan visi roadmap BSSN sehingga visi BSSN saat ini adalah membangun kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
”Pencapaian visi tersebut membutuhkan kontribusi dari seluruh komponen di BSSN termasuk kontribusi yang optimal dari pejabat BSSN termasuk pejabat yang baru saja diambil sumpahnya,” katanya.
Menurutnya, Kepala BSSN telah memberikan arahan beberapa program prioritas yang harus dapat berjalan pada akhir 2019 meliputi, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahahanan siber; evaluasi roadmap BSSN 2018-2045 dan penyusunan rancangan rencana strategis BSSN 2019–2024.
Selain itu, restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara; pembangunan national security operation center dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas serta penataan gedung perkantoran BSSN.
Menurut Dharma, pelaksanaan lima program tersebut telah mulai dilakukan secara simultan. Dalam kesempatan ini Dharma yang juga Capim KPK kembali menegaskan agar seluruh pejabat struktural BSSN dalam memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
"Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil kita pikul dan emban bersama, melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar unit kerja BSSN, kelima program kerja di atas akan dapat berjalan dengan sukses," katanya.
Hal itu diungkapkan Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Irjen Pol Dharma Pongrekun saat melantik tujuh pejabat tinggi, administrator dan pengawas BSSN di Auditorium Roeniono Kertopati, Gedung BSSN, Jakarta, Rabu (31/7/2019).
Kepala BSSN Hinsa Siburian dalam sambutannya yang dibacakan Dharama Pongrekun menyatakan, pelantikan ini menandakan semakin lengkapnya pemenuhan jabatan di BSSN dan menjadi penguatan organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam bidang keamanan siber.
Menurutnya, BSSN sebagai salah satu institusi pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk dapat memberikan kontribusi terbaiknya guna kemajuan bangsa dan negara melalui tugas dan fungsi yang diembannya.
"Tugas dan fungsi tersebut tidaklah mudah untuk diemban, mengingat bahwa pemanfaatan teknologi siber pada hampir seluruh aspek kehidupan memunculkan ancaman siber yang semakin tinggi," kata Dharma.
Menghadapi kondisi tersebut, kata Dharma, Presiden Jokowi telah memberikan tugas dan amanat agar BSSN menjadi badan siber kelas dunia. Menurutnya, penjabaran dari amanah tersebut telah menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan visi roadmap BSSN sehingga visi BSSN saat ini adalah membangun kedaulatan siber Indonesia berkelas dunia.
”Pencapaian visi tersebut membutuhkan kontribusi dari seluruh komponen di BSSN termasuk kontribusi yang optimal dari pejabat BSSN termasuk pejabat yang baru saja diambil sumpahnya,” katanya.
Menurutnya, Kepala BSSN telah memberikan arahan beberapa program prioritas yang harus dapat berjalan pada akhir 2019 meliputi, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahahanan siber; evaluasi roadmap BSSN 2018-2045 dan penyusunan rancangan rencana strategis BSSN 2019–2024.
Selain itu, restrukturisasi organisasi Badan Siber dan Sandi Negara; pembangunan national security operation center dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas serta penataan gedung perkantoran BSSN.
Menurut Dharma, pelaksanaan lima program tersebut telah mulai dilakukan secara simultan. Dalam kesempatan ini Dharma yang juga Capim KPK kembali menegaskan agar seluruh pejabat struktural BSSN dalam memberikan kontribusinya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
"Saya yakin dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil kita pikul dan emban bersama, melalui koordinasi, kolaborasi dan sinergi antar unit kerja BSSN, kelima program kerja di atas akan dapat berjalan dengan sukses," katanya.
(cip)
