PKS Akui Revolusi Mental Tak Jalan di Periode Pertama Jokowi

JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai, Revolusi Mental yang menjadi jargon Presiden Joko Widodo (Jokowi) di awal pemerintahannya, ternyata tidak berjalan di periode pertama.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui, bahwa ada kesuksesan yang perlu dilanjutkan di periode kedua nanti. "Evaluasi periode pertama, jargon Revolusi Mental tidak jalan," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada SINDOnews di Jakarta, Senin (29/7/2019).

Mardani memaparkan, banyak hal yang membuat dia menilai bahwa jargon Revolusi Mental ini hanya ungkapan semata. Di antaranya, Persepsi Indeks Korupsi Indonesia masih tinggi, kualitas pendidikan masih jauh dari harapan, peredaran narkoba terus merebak.

"Dan banyak elite masih bermasalah dengan hukum," ucap Mardani.

Kemudian lanjut Wakil Ketua Komisi II DPR itu, di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi masih stagnan di angka 5% padahal, targetnya 7%. Bahkan fenomena deindustrialisasi masih terjadi.

(Baca juga: DPR Dukung Larangan Eks Koruptor Maju Jadi Calon Kepala Daerah)

Sementara kata Mardani, defisit neraca perdagangan terus meningkat, dan pengelolaan energi dan pangan belum menuju pada kedaulatan. "(Jokowi) Perlu berbenah dengan mencari figur utama di bidang ekonomi," ujar Mardani.

Selain itu sambung Mardani, kondisi demokrasi juga masih prosedural dan belum menyentuh hal yang substansial. Politik uang dan politik dinasti masih terus berjalan baik di pusat maupun di daerah-daerah.

"Kualitas pemilu kita masih jauh dari harapan," tegasnya.

Namun demikian, Mardani mengakui sejumlah hal di pemerintahan Jokowi yang sudah berjalan dengan baik. Di antaranya, urusan hubungan Luar Negeri, infrastruktur hingga urusan pertanahan berjalan dengan baik.

"Untuk periode kedua, lanjutkan yang sudah baik dan fokus pada tiga hal yakni ekonomi, pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan hingga merapihkan kualitas demokrasi," tandas Mardani.