Kemendagri Imbau Masyarakat Tak Unggah Data Kependudukan di Medsos

JAKARTA - Kemendagri mengimbau masyarakat tidak mudah mengunggah data kependudukan, seperti kartu tanda kependudukan elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), ataupun kartu identitas anak (KIA) ke media sosial (medsos).

Dengan mengunggah data kependudukan akan rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Banyaknya gambar e-KTP dan KK yang tersebar di Google menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah saat dihubungi, Minggu (27/7/2019).

Dia mengungkapkan, selama ini banyak sekali gambar data kependudukan yang bertebaran di medsos dan laman pencarian Google.

"Sekadar contoh, ketik KTP elektronik di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas. Begitu juga ketika ketik clue 'Kartu Keluarga' di google, maka dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK," ungkapnya.

Zudan juga menyebut, masyarakat sering kali dengan mudah menyerahkan kopian data kependudukan untuk mengurus berbagai hal. Misalnya saja mengurus SIM melalui biro jasa. Begitu juga ketika mengisi ulang pulsa di konter atau warung kerap diminta menulis sendiri nomor HP di sebuah buku.

"Data e-KTP dan nomor handphone kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," tuturnya.

Zudan menegaskan data kependudukan yang diperjualbelikan bukan berasal dari Dukcapil. Menurutnya data kependudukan yang tersimpan di Dukcapil aman tersimpan. Pasalnya sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis. Dalam hal ini harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari buat yang mau masuk ke data center. Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator.

"Jadi kalau bocor dari dalam sangat kecil kemungkinannya. Yang paling memungkinkan adalah penyalahgunaan data yang beredar luas di Google tadi dan dikumpulkan serta diolah oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Apalagi UU Perlindungan Data Pribadi saat masih digodok pemerintah. penyalahgunaan data kependudukan via medsos jadi sangat liar,” kata dia.