PDIP Sebut Paket Ideal Pimpinan MPR Gabungan Parpol KIK-KAM

JAKARTA - Komposisi pemilihan paket pimpinan MPR periode 2019-2024 terus menjadi perdebatan hangat sejumlah elite partai politik (parpol). Apalagi setelah Partai Gerindra juga ikut mengincar kursi ketua MPR.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah menyebutkan, karena MPR adalah lembaga majelis, maka yang ideal pemilihan pimpinan MPR harus dilaksanakan dengan cara-cara musyawarah mufakat.

Hal itu dikatakan Basarah di sela Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI dengan tema ”Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya” di Kantor DPP Persatuan Alumni GMNI, Jakarta, Senin (22/7/2019).

"Yang artinya cukup satu paket calon pimpinan MPR yang mencerminkan seluruh perwakilan aspirasi spektrum politik dan DPD dalam proses pilpres kemarin. Artinya komposisi yang ideal itu ada unsur-unsur dari perwakilan partai politik KIK dan ada juga unsur perwakilan Koalisi Adil Makmur (KAM), dan satu lagi dari DPD," kata Basarah.

Nah, kata Basarah, jika komprominya untuk menghadirkan unsure-unsur spektrum politik di Pilpres 2019 lalu dalam komposisi 5 orang pimpinan MPR maka kemungkinan besar dalam pemilihan pimpinan MPR itu akan terjadi secara aklamasi, artinya musyawarah untuk mufakat.

"Namun jika komposisi ideal itu tidak terwujud maka terpaksa kemungkinan akan terjadi dua paket. Yang artinya kemungkinan akan terjadi pemilihan paket pimpinan MPR di sidang paripurna (voting)," tuturnya.

Basarah mengaku belum bisa memastikan apakah jika ada dua paket nantinya pertarungan akan berlangsung layaknya pilpres, artinya parpol KIK dan KAM akan bertarung lagi ataukah ada opsi lainnya.

"Saya belum bisa pastikan kalau terjadi dua paket itu komposisinya apakah hanya akan terdiri dari satu unsur koalisi, entah KIK atau Koalisi Adil Makmur saja, atau bisa jadi terjadi regrouping. Artinya partai yang ada di Koalisi Adil Makmur bergabung dalam calon paket pimpinan MPR yangg diusung KIK. Bagaimana jadinya kita masaih lihat dinamika politiknya akan seperti apa," tuturnya.

Basarah mengatakan, bahwa saat ini sosok ketua MPR yang dibutuhkan adalah yang bisa memastikan agenda MPR 5 tahun ke depan, terutama menyangkut agenda strategis, bisa dilaksanakan.

Misalnya rencana amandemen terbatas UUD 1945 khusus untuk memberi kembali wewenang MPR menetapkan GBHN. Agenda kedua, menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat memandu lembaga lain untuk mencapai tujuan negara bersama-sama.

"Ketiga, agenda MPR untuk menjadi mitra kerja BPIP. Yang mana tugas sosialisasi dan pembangunan ideologi bangsa itu tidak bisa dilakukan oleh satu cabang kekuasaan saja, antara oleh BPIP saja atau MPR saja. Kedua lembaga harus dipastikan bisa bersinergi, bekerja sama agar ada kesamaan persepsi," tuturnya.