Putusan Dismissal Sesi 2, MK Hentikan 23 Perkara
Senin, 22 Juli 2019 - 15:04 WIB
Putusan Dismissal Sesi 2, MK Hentikan 23 Perkara
A
A
A
JAKARTA - Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menyatakan sesi kedua putusan dismissal yang dibacakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menghentikan 23 perkara persidangan.
"Jika dibandingkan panel 1 ada peningkatan perkara yang dismissal tidak dilanjutkan. Di panel 2 ada 23 perkara yang tidak dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya meliputi 14 parpol 1 PDIP, Nasdem, PKS, Gerindra, Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, PKPI, Hanura, PKB dan PSI jadi 14 parpol dari 23 perkara tidak lanjut," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurutnya, dari 260 perkara yang diregister MK, yang dismissal sampai pada sesi 2 ada 37 perkara. "Sampai saat ini masih lanjut 223 perkara tapi nanti kita liat perkembangan pada sesi 3 karena sangat mungkin ada yang dismissal," jelasnya.
Dia mengatakan KPU akan segera menghadirkan saksi sesuai dengan permintaan dari persidangan. Pihaknya masih butuh penjelasan MK besok apa agenda Pemohon.
"Apa langsung dengan Termohon, kalau langsung berarti kami harus siapkan saksi yang dihadirkan. Tapi pada intinya KPU sejak pekan lalu sudah konsolidasi dengan kuasa hukum dan KPU provinsi untuk hal ini. Sekiranya diperlukan saksi untuk hadir memberikan keterangan itu H-1 harus didaftarkan," tegasnya.
"Jika dibandingkan panel 1 ada peningkatan perkara yang dismissal tidak dilanjutkan. Di panel 2 ada 23 perkara yang tidak dilanjutkan pemeriksaan selanjutnya meliputi 14 parpol 1 PDIP, Nasdem, PKS, Gerindra, Golkar, Berkarya, PPP, PAN, Demokrat, Perindo, PKPI, Hanura, PKB dan PSI jadi 14 parpol dari 23 perkara tidak lanjut," ujarnya di Gedung MK Jakarta, Senin (22/7/2019).
Menurutnya, dari 260 perkara yang diregister MK, yang dismissal sampai pada sesi 2 ada 37 perkara. "Sampai saat ini masih lanjut 223 perkara tapi nanti kita liat perkembangan pada sesi 3 karena sangat mungkin ada yang dismissal," jelasnya.
Dia mengatakan KPU akan segera menghadirkan saksi sesuai dengan permintaan dari persidangan. Pihaknya masih butuh penjelasan MK besok apa agenda Pemohon.
"Apa langsung dengan Termohon, kalau langsung berarti kami harus siapkan saksi yang dihadirkan. Tapi pada intinya KPU sejak pekan lalu sudah konsolidasi dengan kuasa hukum dan KPU provinsi untuk hal ini. Sekiranya diperlukan saksi untuk hadir memberikan keterangan itu H-1 harus didaftarkan," tegasnya.
(kri)
