DPP Golkar Usul Rombak Pengurus Jelang Munas, BPPG: Mungkin Takut Kalah Voting
Minggu, 21 Juli 2019 - 14:55 WIB
DPP Golkar Usul Rombak Pengurus Jelang Munas, BPPG: Mungkin Takut Kalah Voting
A
A
A
JAKARTA - Tensi politik partai Golkar sempat menurun, pasca pertemuan politisi Senior Golkar Luhut Binsar Pandjaitan yang akrab disapa LBP dengan Airlangga Hartarto serta Bambang Soesatyo (Bamsoet), terkait pencalonan mereka sebagai Caketum pada perhelatan Munas Golkar mendatang.
Namun, Kordinator Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz menilai, komitmen untuk membuat suasana tetap tenang nampaknya kurang diindahkan oleh kubu Airlangga sebagai petahana.
Sebab DPP Golkar malah mengusulkan perubahan Pengurus kepada Kementerian Hukum dan HAM, padahal hal tersebut dapat menimbulkan spekulasi tersendiri, karena hal tersebut sangat tidak lazim dilakukan menjelang Musyawarah Nasional (Munas)
“Sekarang sudah masuk fase pra Munas, menurut saya tidak ada urgensinya (perubahan pengurus) bagi Golkar, hal itu justru hanya akan membuat tensi semakin panas dan tingkat kepercayaan terhadap DPP akan semakin tergerus, ini blunder,” ujar Abdul Aziz di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Aziz menambahkan bahwa perubahan kepengurusan tersebut hanya akan memperkeruh suasana menjelang Munas partai Golkar. Seharusnya, kata Aziz, DPP Golkar fokus menggelar tahapan tahapan pra Munas.
"Seperti menggelar Rapat Pleno dan Rapimnas, bukan malah main rombak susunan pengurus, ini kan indikasi DPP akan main kayu di Rapat Pleno, mungkin takut kalah voting di Pleno," jelasnya.
Selain alasan pelanggaran prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT), lanjut Aziz, seharusnya perubahan struktur pengurus baik Pusat maupun Daerah menjelang Munas ini harus dihindari.
"Karena hal ini semakin melegitimasi bahwa kepemimpinan Golkar di bawah Airlangga sangat otoriter dan jauh dari kesan demokratis, ini sangat buruk untuk citra Golkar," ungkap Aziz.
Waketum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini pun memprediksi akan ada kegaduhan jika DPP Golkar tetap melalukan perubahan kepengurusan sebelum Munas.
“Saya melihat kalau DPP mengedepankan cara cara seperti ini malah akan memperkeruh suasana Pra Munas ini, ke depan fase pra Munas ini gak akan Smooth, rentan sekali konflik," tuturnya.
Sebelumnya, Bamsoet meminta kepada semua pihak untuk dapat saling menahan ego dan mengedepankan komitmen agar tidak terjadi kegaduhan pada internal Golkar.
“Untuk Munas saya katakan dengan tegas, kami akan menjaga komitmen. Karena 20 Oktober pelantikan presiden, maka jangan ada kegaduhan. Saya pribadi berpandangan munas kita lakukan setelah pelantikan presiden," kata Bamsoet, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
Namun, Kordinator Barisan Pemuda Partai Golkar (BPPG) Abdul Aziz menilai, komitmen untuk membuat suasana tetap tenang nampaknya kurang diindahkan oleh kubu Airlangga sebagai petahana.
Sebab DPP Golkar malah mengusulkan perubahan Pengurus kepada Kementerian Hukum dan HAM, padahal hal tersebut dapat menimbulkan spekulasi tersendiri, karena hal tersebut sangat tidak lazim dilakukan menjelang Musyawarah Nasional (Munas)
“Sekarang sudah masuk fase pra Munas, menurut saya tidak ada urgensinya (perubahan pengurus) bagi Golkar, hal itu justru hanya akan membuat tensi semakin panas dan tingkat kepercayaan terhadap DPP akan semakin tergerus, ini blunder,” ujar Abdul Aziz di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Aziz menambahkan bahwa perubahan kepengurusan tersebut hanya akan memperkeruh suasana menjelang Munas partai Golkar. Seharusnya, kata Aziz, DPP Golkar fokus menggelar tahapan tahapan pra Munas.
"Seperti menggelar Rapat Pleno dan Rapimnas, bukan malah main rombak susunan pengurus, ini kan indikasi DPP akan main kayu di Rapat Pleno, mungkin takut kalah voting di Pleno," jelasnya.
Selain alasan pelanggaran prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT), lanjut Aziz, seharusnya perubahan struktur pengurus baik Pusat maupun Daerah menjelang Munas ini harus dihindari.
"Karena hal ini semakin melegitimasi bahwa kepemimpinan Golkar di bawah Airlangga sangat otoriter dan jauh dari kesan demokratis, ini sangat buruk untuk citra Golkar," ungkap Aziz.
Waketum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ini pun memprediksi akan ada kegaduhan jika DPP Golkar tetap melalukan perubahan kepengurusan sebelum Munas.
“Saya melihat kalau DPP mengedepankan cara cara seperti ini malah akan memperkeruh suasana Pra Munas ini, ke depan fase pra Munas ini gak akan Smooth, rentan sekali konflik," tuturnya.
Sebelumnya, Bamsoet meminta kepada semua pihak untuk dapat saling menahan ego dan mengedepankan komitmen agar tidak terjadi kegaduhan pada internal Golkar.
“Untuk Munas saya katakan dengan tegas, kami akan menjaga komitmen. Karena 20 Oktober pelantikan presiden, maka jangan ada kegaduhan. Saya pribadi berpandangan munas kita lakukan setelah pelantikan presiden," kata Bamsoet, di Jakarta, Kamis (18/7/2019).
(pur)
