Soal Jatah Ketua MPR, Hasto: Berpolitik Harus dengan Rule of The Game
Soal Jatah Ketua MPR, Hasto: Berpolitik Harus dengan Rule of The Game
A
A
A
JAKARTA - DPP PDI Perjuangan meminta seluruh parpol harus berpolitik dengan 'rule of the game' terkait 'jatah' Ketua MPR yang diperebutkan Koalisi Pengusung Jokowi-KH Ma'ruf Amin.
"Harus dengan aturan main. Undang-undang MD3 sudah mengatur dan setiap partai tentu saja akan melakukan lobi-lobi politik dan menempatkan kader terbaiknya," ungkap Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Hasto mengatakan, terkait posisi Ketua MPR, PDIP juga mempunyai orang yang cocok untuk menempati kursi tersebut. PDIP mengaku akan membahas komposisi pimpinan MPR bersama partai koalisi.
Bicara komposisi Pimpinan MPR, lanjut Hasto, maka terdapat anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, pimpinan MPR harus melihat aspek tantangan ke depan, termasuk aspek representasi yang harus diwujudkan.
"Kita juga tidak menutup mata bahwa dari sisi suara PDI Perjuangan tertinggi dan kemudian diikuti Gerindra. Tapi dari sisi kursi PDI perjuangan tertinggi dan diikuti Golkar," katanya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menambahkan, soal siapa yang bakal didorong untuk menjadi Ketua MPR belum dibahas bersama dengan partai koalisi."Kita hanya bicara struktur terlebih dahulu, kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik, dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu," ucapnya.
"Harus dengan aturan main. Undang-undang MD3 sudah mengatur dan setiap partai tentu saja akan melakukan lobi-lobi politik dan menempatkan kader terbaiknya," ungkap Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Minggu (21/7/2019).
Hasto mengatakan, terkait posisi Ketua MPR, PDIP juga mempunyai orang yang cocok untuk menempati kursi tersebut. PDIP mengaku akan membahas komposisi pimpinan MPR bersama partai koalisi.
Bicara komposisi Pimpinan MPR, lanjut Hasto, maka terdapat anggota DPR dan DPD. Dengan demikian, pimpinan MPR harus melihat aspek tantangan ke depan, termasuk aspek representasi yang harus diwujudkan.
"Kita juga tidak menutup mata bahwa dari sisi suara PDI Perjuangan tertinggi dan kemudian diikuti Gerindra. Tapi dari sisi kursi PDI perjuangan tertinggi dan diikuti Golkar," katanya.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf ini menambahkan, soal siapa yang bakal didorong untuk menjadi Ketua MPR belum dibahas bersama dengan partai koalisi."Kita hanya bicara struktur terlebih dahulu, kita bicara berapa jumlah komposisi yang ideal dari pimpinan yang merupakan representasi dari DPR, partai politik, dan sekaligus DPD. Itu skala prioritas kami bahas terlebih dahulu," ucapnya.
(whb)
Explore More