Tak Mau Kehilangan Kursi Ketua MPR, Golkar Siapkan Sejumlah Nama
Rabu, 17 Juli 2019 - 15:06 WIB
Tak Mau Kehilangan Kursi Ketua MPR, Golkar Siapkan Sejumlah Nama
A
A
A
JAKARTA - Perebutan kursi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dipastikan berlangsung cukup dinamis.
Setidaknya dua partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar sama-sama ngotot untuk menduduki posisi kursi ketua MPR.
Politikus senior Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, sebagai parpol peraih suara terbesar kedua setelah PDIP, Golkar berhak mendapatkan jatah kursi ketua MPR.
Bahkan, menurut dia, Golkar sudah menyiapkan sejumlah nama kandidat. Di antaranya Bambang Soesatyo (Bamsoet), Azis Syamsuddin, Zainuddin Amali, Muhidin, dan dirinya sendiri.
"Itu disampaikan dalam rapat Dewan Pakar pada Juni lalu. (Nama-nama-red) itu di Golkar dilihat dari senioritas. Saya termasuk yang senior di Senayan ini karena sudah sejak 1997 zaman Orde Baru sebagai anggota MPR Utusan Daerah Jawa Timur dari Golkar," ujar Ridwan, Rabu (17/7/2019).
Ditanya menggenai langkah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang cukup agresif dalam melakukan langkah politik untuk mendapatkan jatah kursi ketua MPR, termasuk dengan mendatangi kediaman wakil presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin, politikus asal Surabaya ini mengatakan dirinya pun melakukan hal serupa.
"Saya juga silaturahmi ke Kiai Ma'ruf. Malah putrinya Kiai Ma'ruf bilang, 'Abah, Ridwan Hisjam itu juga sama-sama NU'," ujarnya.
Politikus yang djuduk di Komisi VII DPR ini mengatakan, tugas parpol KIK pendukung Jokowi- Ma'ruf bukan hanya untuk memenangkan pasangan calon 01 itu dalam Pilpres 2019. Namun, koalisi ini harus dijaga untuk mengawal pemerintahan sampai dengan 2024.
"Nah kalau mau mengawal sampai 2024 maka harus ada pembicaraan di antara parpol koalisi. Jangan sampai kita sudah menang (pilpres), habis itu lupa. Sama dengan pada saat itu Perang Uhud. Setelah pasukan (Islam) menang, tapi begitu ada rampasan perang, rebutan sendiri akhirnya kalah. Kita menang, terus kita ribut sendiri di dalam. Padahal in adalah awal perjalanan Jokowi di periode kedua. Jadi bukan akhir, kita menang terus habis itu rebutan, tidak," tuturnya.
Karena itu, Ridwan menyarankan agar soal perebutan kursi di MPR ataupun alat kelengkapan dewan lainnya ditata dengan baik di antara parpol koalisi sesuai dengan porsinya."Kalau bicara koalisi ya otomatis (kursi ketua MPR-red) Golkar. Di situ nanti PKB dalam posisi yang lain, boleh-boleh saja," katanya.
Menurut dia, parpol koalisi harus menjaga kebersamaan. Jangan sampai di antara anggota parpol koalisi ada yang merasa lebih berperan dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf."Kalau ada yang sudah merasa lebih besar perannya, itu kan hanya pendapat. Tapi karena kita ini pemilu, hasilnya adalah perolehan kursi," katanya.
Setidaknya dua partai politik (parpol) yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung pasangan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Golkar sama-sama ngotot untuk menduduki posisi kursi ketua MPR.
Politikus senior Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, sebagai parpol peraih suara terbesar kedua setelah PDIP, Golkar berhak mendapatkan jatah kursi ketua MPR.
Bahkan, menurut dia, Golkar sudah menyiapkan sejumlah nama kandidat. Di antaranya Bambang Soesatyo (Bamsoet), Azis Syamsuddin, Zainuddin Amali, Muhidin, dan dirinya sendiri.
"Itu disampaikan dalam rapat Dewan Pakar pada Juni lalu. (Nama-nama-red) itu di Golkar dilihat dari senioritas. Saya termasuk yang senior di Senayan ini karena sudah sejak 1997 zaman Orde Baru sebagai anggota MPR Utusan Daerah Jawa Timur dari Golkar," ujar Ridwan, Rabu (17/7/2019).
Ditanya menggenai langkah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang cukup agresif dalam melakukan langkah politik untuk mendapatkan jatah kursi ketua MPR, termasuk dengan mendatangi kediaman wakil presiden terpilih, KH Ma'ruf Amin, politikus asal Surabaya ini mengatakan dirinya pun melakukan hal serupa.
"Saya juga silaturahmi ke Kiai Ma'ruf. Malah putrinya Kiai Ma'ruf bilang, 'Abah, Ridwan Hisjam itu juga sama-sama NU'," ujarnya.
Politikus yang djuduk di Komisi VII DPR ini mengatakan, tugas parpol KIK pendukung Jokowi- Ma'ruf bukan hanya untuk memenangkan pasangan calon 01 itu dalam Pilpres 2019. Namun, koalisi ini harus dijaga untuk mengawal pemerintahan sampai dengan 2024.
"Nah kalau mau mengawal sampai 2024 maka harus ada pembicaraan di antara parpol koalisi. Jangan sampai kita sudah menang (pilpres), habis itu lupa. Sama dengan pada saat itu Perang Uhud. Setelah pasukan (Islam) menang, tapi begitu ada rampasan perang, rebutan sendiri akhirnya kalah. Kita menang, terus kita ribut sendiri di dalam. Padahal in adalah awal perjalanan Jokowi di periode kedua. Jadi bukan akhir, kita menang terus habis itu rebutan, tidak," tuturnya.
Karena itu, Ridwan menyarankan agar soal perebutan kursi di MPR ataupun alat kelengkapan dewan lainnya ditata dengan baik di antara parpol koalisi sesuai dengan porsinya."Kalau bicara koalisi ya otomatis (kursi ketua MPR-red) Golkar. Di situ nanti PKB dalam posisi yang lain, boleh-boleh saja," katanya.
Menurut dia, parpol koalisi harus menjaga kebersamaan. Jangan sampai di antara anggota parpol koalisi ada yang merasa lebih berperan dalam kemenangan Jokowi-Ma'ruf."Kalau ada yang sudah merasa lebih besar perannya, itu kan hanya pendapat. Tapi karena kita ini pemilu, hasilnya adalah perolehan kursi," katanya.
(dam)
