Koalisi Kawal Capim KPK Buka Pos Pengaduan Pantau Rekam Jejak Kandidat
Selasa, 16 Juli 2019 - 18:59 WIB
Koalisi Kawal Capim KPK Buka Pos Pengaduan Pantau Rekam Jejak Kandidat
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Kawal Capim KPK membuka pos pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak para kandidat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Koalisi Kawal Capim KPK terdiri dari Indonesian Corruption Watch (ICW), Kontras, PSHK, LBH Jakarta, YLBHI, MaPPI FH UI, LBH Pers, Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK), Perludem.
"Pos yang bersifat independen ini diharapkan dapat menjadi rumah bagi aduan masyarakat. Dari pengaduan ini akan rutin disampaikan oleh koalisi agar dapat dijadikan pegangan oleh pansel serta pemahaman bagi publik terkait isu pemilihan pimpinan KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantor LBH Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Kurnia menjelaskan, pos pengaduan itu dibuat untuk memastikan proses pemilihan pimpinan KPK berlangsung secara transparan dan dapat menghasilkan komisioner yang benar-benar diharapkan masyarkat. Pos pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak calon pimpinan KPK dibuka sejak 16 Juli hingga 30 Agustus 2019 melalui: http://bit.ly/pengaduancapimkpk.
"Masyarakat dapat melaporkan kasus yang pernah dialami atau diketahui pada saat calon pimpinan KPK menjabat di instansi terkait," tuturnya.
Sebelumnya, pada 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.
"Pos yang bersifat independen ini diharapkan dapat menjadi rumah bagi aduan masyarakat. Dari pengaduan ini akan rutin disampaikan oleh koalisi agar dapat dijadikan pegangan oleh pansel serta pemahaman bagi publik terkait isu pemilihan pimpinan KPK," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di kantor LBH Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Kurnia menjelaskan, pos pengaduan itu dibuat untuk memastikan proses pemilihan pimpinan KPK berlangsung secara transparan dan dapat menghasilkan komisioner yang benar-benar diharapkan masyarkat. Pos pengaduan masyarakat terhadap rekam jejak calon pimpinan KPK dibuka sejak 16 Juli hingga 30 Agustus 2019 melalui: http://bit.ly/pengaduancapimkpk.
"Masyarakat dapat melaporkan kasus yang pernah dialami atau diketahui pada saat calon pimpinan KPK menjabat di instansi terkait," tuturnya.
Sebelumnya, pada 11 Juli lalu Panitia Seleksi Pimpinan KPK telah resmi mengumumkan para pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dari 376 pendaftar, setidaknya 192 orang berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.
Latar belakang pekerjaan pun beragam, mulai dari penegak hukum, aparatur sipil negara, advokat, hingga sektor swasta turut mencoba peruntungan untuk menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.
(cip)
