Pengamat: Posisi Gerindra Bergantung Jokowi
Pengamat: Posisi Gerindra Bergantung Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu 13 Juli 2019. Mereka pun turun di Stasiun MRT Senayan.
Di stasiun itu, kepada Presiden Jokowi, Prabowo Subianto menyatakan siap membantu jika diperlukan. "Ketika Prabowo berkata 'kami siap membantu jika diperlukan', itu artinya Prabowo sudah mengoper bola kepada Jokowi. Jadi kalau nanti Jokowi bilang 'saya ingin ada kader Gerindra di kabinet', maka Prabowo tak bisa lagi berkata 'kami akan menjadi oposisi',"ujar Pemerhati Pemilu, Politik, dan Kenegaraan, Said Salahudin kepada SINDOnews, Selasa (16/7/2019).
Dia berpendapat, apa yang disampaikan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo pada saat keduanya bertemu di MRT itu tidak bisa ditafsir lain, kecuali sebagai isyarat bahwa Partai Gerindra siap bergabung di pemerintahan baru Jokowi.
"Itu kan kode keras dari Prabowo. Ketika dia menggunakan diksi 'siap membantu', itu artinya Prabowo sudah menyatakan komitmen bahwa partai yang dipimpinnya bersedia memberi sokongan kepada Jokowi supaya pemerintahan barunya nanti menjadi pemerintahan yang kuat," ujar Said yang juga sebagai Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini.
Dia melanjutkan, soal dimana sokongan itu akan diberikan, ya tentu saja di ranah eksekutif dan legislatif. Dia menambahkan, tidak ada ceritanya suatu partai yang memiliki kursi legislatif bersedia menunjang Presiden dengan maksud agar pemerintahan yang dipimpinnya menjadi kuat, sementara tidak ada perwakilan dari parpol itu yang duduk di suatu posisi eksekutif. Dia berpendapat, hal tersebut kemustahilan politik.
"Jadi, dari pernyataan Prabowo itu sudah tegas maksudnya adalah Gerindra bersedia berkoalisi, bukan beroposisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebab tidak mungkin ada opisisi yang berkomitmen ingin memperkuat pemerintah,"kata Konsultan Senior Political and constitutional law consulting (Postulat) ini.
Maka itu, menurut dia, tawaran Prabowo tersebut akan dipertimbangkan secara masak oleh Jokowi. "Bahkan soal itu saya yakin akan dibahas pula oleh Jokowi pada saat melakukan pertemuan dengan parpol koalisi pendukungnya," kata Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilihan Umum (Puskum Pemilu) ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika karena suatu hal pada akhirnya tidak ada kader Gerindra yang diangkat sebagai menteri atau didudukan pada posisi lain di pemerintahan baru Jokowi, maka di situ lah Prabowo dapat saja mengubah strateginya menjadi oposisi dan menarik kembali komitmennya dengan alasan Gerindra ternyata 'tidak diperlukan' oleh Jokowi.
"Jadi, dimana posisi Gerindra pada periode pemerintahan baru nanti sebetulnya sangat bergantung pada keputusan Jokowi, bukan lagi pada Prabowo. Sebab jika Jokowi bilang: saya ingin ada kader Gerindra di kabinet, maka Prabowo tak bisa lagi berkata: kami akan menjadi oposisi,"imbuhnya.
"Kendali atas posisi Gerindra baru akan kembali ditentukan Prabowo jika tawaran 'siap membantu' itu dijawab Jokowi dengan cara tidak memasukkan kader Gerindra di dalam kabinetnya," pungkasnya.
Di stasiun itu, kepada Presiden Jokowi, Prabowo Subianto menyatakan siap membantu jika diperlukan. "Ketika Prabowo berkata 'kami siap membantu jika diperlukan', itu artinya Prabowo sudah mengoper bola kepada Jokowi. Jadi kalau nanti Jokowi bilang 'saya ingin ada kader Gerindra di kabinet', maka Prabowo tak bisa lagi berkata 'kami akan menjadi oposisi',"ujar Pemerhati Pemilu, Politik, dan Kenegaraan, Said Salahudin kepada SINDOnews, Selasa (16/7/2019).
Dia berpendapat, apa yang disampaikan Prabowo Subianto kepada Joko Widodo pada saat keduanya bertemu di MRT itu tidak bisa ditafsir lain, kecuali sebagai isyarat bahwa Partai Gerindra siap bergabung di pemerintahan baru Jokowi.
"Itu kan kode keras dari Prabowo. Ketika dia menggunakan diksi 'siap membantu', itu artinya Prabowo sudah menyatakan komitmen bahwa partai yang dipimpinnya bersedia memberi sokongan kepada Jokowi supaya pemerintahan barunya nanti menjadi pemerintahan yang kuat," ujar Said yang juga sebagai Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) ini.
Dia melanjutkan, soal dimana sokongan itu akan diberikan, ya tentu saja di ranah eksekutif dan legislatif. Dia menambahkan, tidak ada ceritanya suatu partai yang memiliki kursi legislatif bersedia menunjang Presiden dengan maksud agar pemerintahan yang dipimpinnya menjadi kuat, sementara tidak ada perwakilan dari parpol itu yang duduk di suatu posisi eksekutif. Dia berpendapat, hal tersebut kemustahilan politik.
"Jadi, dari pernyataan Prabowo itu sudah tegas maksudnya adalah Gerindra bersedia berkoalisi, bukan beroposisi dengan pemerintahan Jokowi. Sebab tidak mungkin ada opisisi yang berkomitmen ingin memperkuat pemerintah,"kata Konsultan Senior Political and constitutional law consulting (Postulat) ini.
Maka itu, menurut dia, tawaran Prabowo tersebut akan dipertimbangkan secara masak oleh Jokowi. "Bahkan soal itu saya yakin akan dibahas pula oleh Jokowi pada saat melakukan pertemuan dengan parpol koalisi pendukungnya," kata Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilihan Umum (Puskum Pemilu) ini.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika karena suatu hal pada akhirnya tidak ada kader Gerindra yang diangkat sebagai menteri atau didudukan pada posisi lain di pemerintahan baru Jokowi, maka di situ lah Prabowo dapat saja mengubah strateginya menjadi oposisi dan menarik kembali komitmennya dengan alasan Gerindra ternyata 'tidak diperlukan' oleh Jokowi.
"Jadi, dimana posisi Gerindra pada periode pemerintahan baru nanti sebetulnya sangat bergantung pada keputusan Jokowi, bukan lagi pada Prabowo. Sebab jika Jokowi bilang: saya ingin ada kader Gerindra di kabinet, maka Prabowo tak bisa lagi berkata: kami akan menjadi oposisi,"imbuhnya.
"Kendali atas posisi Gerindra baru akan kembali ditentukan Prabowo jika tawaran 'siap membantu' itu dijawab Jokowi dengan cara tidak memasukkan kader Gerindra di dalam kabinetnya," pungkasnya.
(pur)
Explore More