Tunjangan Pengangguran Dialokasikan Rp10 Triliun
Senin, 15 Juli 2019 - 21:44 WIB
Tunjangan Pengangguran Dialokasikan Rp10 Triliun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah berencana menganggarkan tunjangan pengangguran sebesar Rp10 triliun yang direalisasikan berupa Kartu Prakerja. Penerbitan kartu ini sesuai dengan janji Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2019.
Kartu Prakerja ini, salah satu dari tiga kartu yang dijanjikan akan diterbitkan. Dua kartu lainnya yakni, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Ketiga tunjangan tersebut di alokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. “Pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari Presiden waktu itu,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Presiden Senin (15/7/2019).
Sri Mulyani mengatakan untuk Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk 2 juta penerima kartu Prakerja. “Kita juga akan mendesain Rp10,3 triliun untuk Kartu Prakerja yaitu, 1 juta (penerima) melalui pelatihan digital dan 1 juta (penerima) pelatihan reguler. Saat ini, desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinator Menko Perekonomian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam waktu empat tahun mendatang setidaknya 780.000 mahasiswa yang akan menerima KIP kuliah. “Ini adalah menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp4,8 triliun dengan tambahan Rp7,6 triliun. Nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020 startnya Rp4,8 triliun. Nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah enrollmentnya juga akan meningkat,” jelasnya.
Sementara berkaitan dengan kartu sembako murah akan meredesain program beras sejahtera (rastra) yang ada saat ini. Dia memastikan jumlah rumah tangga maupun penerima manfaat akan ditingkatkan. “Untuk Kartu Sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun, mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat,” katanya.
Sri Mulyani menambahkan untuk belanja pegawai baik gaji ke-13 ataupun tunjangan hari raya (THR) akan dipertahankan namun belum dapat dipastikan jumlahnya. “Seperti beberapa tahun kita akan lihat jumlahnya mencakup seluruh gaji pokok dan tunjangan kinerja (tukin), kita tetap akan pertahankan itu,” paparnya.
Sementara itu, saat membuka rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2020, Presiden Jokowi meminta jajaranya mempersiapkan RAPBN 2020 yang dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global. "RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga agar tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Dia mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusunan RAPBN. Pertama ialah mengenai prioritas pemanfaatan anggaran dalam RAPBN 2020 yang menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapannya pada dunia usaha yang juga mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi.
"RAPBN 2020 terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Juga memberikan stimulus rangsangan meningkatkan ekspor dan investasi. Ini penting sekali," tuturnya.
Kedua, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5% di bidang kesehatan.. Anggaran ini diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. "Yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.
Kartu Prakerja ini, salah satu dari tiga kartu yang dijanjikan akan diterbitkan. Dua kartu lainnya yakni, Kartu Sembako Murah dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Ketiga tunjangan tersebut di alokasikan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2020. “Pada 2020 ada beberapa belanja yang merupakan janji dari Presiden waktu itu,” kata Menkeu Sri Mulyani di Kantor Presiden Senin (15/7/2019).
Sri Mulyani mengatakan untuk Kartu Prakerja, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp10 triliun untuk 2 juta penerima kartu Prakerja. “Kita juga akan mendesain Rp10,3 triliun untuk Kartu Prakerja yaitu, 1 juta (penerima) melalui pelatihan digital dan 1 juta (penerima) pelatihan reguler. Saat ini, desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinator Menko Perekonomian,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan dalam waktu empat tahun mendatang setidaknya 780.000 mahasiswa yang akan menerima KIP kuliah. “Ini adalah menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp4,8 triliun dengan tambahan Rp7,6 triliun. Nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020 startnya Rp4,8 triliun. Nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah enrollmentnya juga akan meningkat,” jelasnya.
Sementara berkaitan dengan kartu sembako murah akan meredesain program beras sejahtera (rastra) yang ada saat ini. Dia memastikan jumlah rumah tangga maupun penerima manfaat akan ditingkatkan. “Untuk Kartu Sembako, jumlah alokasinya diperkirakan mencapai Rp25,7 triliun, mencapai lebih dari 15,6 juta keluarga penerima manfaat,” katanya.
Sri Mulyani menambahkan untuk belanja pegawai baik gaji ke-13 ataupun tunjangan hari raya (THR) akan dipertahankan namun belum dapat dipastikan jumlahnya. “Seperti beberapa tahun kita akan lihat jumlahnya mencakup seluruh gaji pokok dan tunjangan kinerja (tukin), kita tetap akan pertahankan itu,” paparnya.
Sementara itu, saat membuka rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2020, Presiden Jokowi meminta jajaranya mempersiapkan RAPBN 2020 yang dapat mengantisipasi dinamika ekonomi global. "RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga agar tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya.
Dia mengingatkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengusunan RAPBN. Pertama ialah mengenai prioritas pemanfaatan anggaran dalam RAPBN 2020 yang menyasar pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapannya pada dunia usaha yang juga mampu memberikan stimulus bagi peningkatan ekspor dan investasi.
"RAPBN 2020 terutama kita prioritaskan untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia baik melalui pendidikan, kesehatan, dan pelatihan-pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri. Juga memberikan stimulus rangsangan meningkatkan ekspor dan investasi. Ini penting sekali," tuturnya.
Kedua, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 5% di bidang kesehatan.. Anggaran ini diharapkan dapat benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh Tanah Air. "Yang paling penting pemberantasan stunting, kurang gizi, keselamatan ibu hamil saat melahirkan, dan program imunisasi ini betul-betul harus menjadi fokus kita dalam pembangunan sumber daya manusia," tuturnya.
(cip)
