ISNU Dorong Percepat Penanggulangan Kemiskinan
ISNU Dorong Percepat Penanggulangan Kemiskinan
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Ali Masykur Musa, mendorong pentingnya Penguatan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dengan disertai intervensi penuh negara untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.
Hal itu disampaikan Ali Masykur dalam Diskusi terbatas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia dalam Negara Kesejahteraan Pancasila, yang dihelat Master C 19, di Jalan Cirebon 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/2019).
Ali Masykur yang pernah menjabat Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2009-2014, mengatakan, ABEI yang digagas oleh K.H Ma’ruf Amin, sangat selaras dengan prinsip dan nilai ekonomi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945.
“ABEI ini mendorong penerapan azas kekeluargaan dan gotong royong, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Juga azas Wellfare, yang mengamanatkan agar segala kebijakan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat, sesuai pasal 23 UUD 1945. Prinsip kebijakan bottom up yang sering disampaikan Kiai Ma’ruf juga mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi. Semua itu, bisa diterapkan di antaranya dengan penguatan TNP2K,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro mengungkap perlunya sosialisasi dan penyadaran seluruh stakeholder tentang agenda penerapan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) dalam kebijakan pemerintah. Menurut Juri, ABEI bisa memoderasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Dalam paparannya, Juri, mendorong perlunya strategi transisi dalam penerapan ABEI. "ABEI selalu menekankan perlunya penguatan masyarakat yang lemah ekonominya, tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip moderasi ini bisa mengurai ketimpangan ekonomi," ujarnya
Hal itu disampaikan Ali Masykur dalam Diskusi terbatas tentang Arus Baru Ekonomi Indonesia dalam Negara Kesejahteraan Pancasila, yang dihelat Master C 19, di Jalan Cirebon 19, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (10/2019).
Ali Masykur yang pernah menjabat Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2009-2014, mengatakan, ABEI yang digagas oleh K.H Ma’ruf Amin, sangat selaras dengan prinsip dan nilai ekonomi Pancasila yang diamanatkan UUD 1945.
“ABEI ini mendorong penerapan azas kekeluargaan dan gotong royong, sesuai Pasal 33 UUD 1945. Juga azas Wellfare, yang mengamanatkan agar segala kebijakan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran rakyat, sesuai pasal 23 UUD 1945. Prinsip kebijakan bottom up yang sering disampaikan Kiai Ma’ruf juga mengisyaratkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menyusun kerangka kebijakan ekonomi. Semua itu, bisa diterapkan di antaranya dengan penguatan TNP2K,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Juri Ardiantoro mengungkap perlunya sosialisasi dan penyadaran seluruh stakeholder tentang agenda penerapan Arus Baru Ekonomi Indonesia (ABEI) dalam kebijakan pemerintah. Menurut Juri, ABEI bisa memoderasi ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Dalam paparannya, Juri, mendorong perlunya strategi transisi dalam penerapan ABEI. "ABEI selalu menekankan perlunya penguatan masyarakat yang lemah ekonominya, tanpa melemahkan yang kuat. Prinsip moderasi ini bisa mengurai ketimpangan ekonomi," ujarnya
(cip)
Explore More