PKB Usul Jokowi Bentuk Kementerian Urusan Bencana
Senin, 08 Juli 2019 - 20:42 WIB
PKB Usul Jokowi Bentuk Kementerian Urusan Bencana
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk membentuk Kementerian Urusan Bencana sebagai nomenklatur baru di kabinet.
Kementerian ini dinilai penting mengingat Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik. Potensi untuk kena musibah letusan gunung api aktif sangat besar. Tsunami di Banten pada Desember 2018 adalah contoh akibatnya.
"Kementerian Urusan Bencana menjadi perlu ada karena situasi geografis dan geologis kita yang rawan bencana. Negeri kita ini berdiri di atas pertemuan tiga lempeng sekaligus, yaitu Pasifik, Eurasia dan Indo Australia. Bayangkan kalau lempengnya gerak sedikit saja, gempa bumi seperti Lombok dan Palu 2018 akan terulang," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari, di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Menurut dia, siapa pun tidak mengharapkan adanya bencana. Tapi kalaupun terjadi, semua pihak harus siap.
"Siap secara anggaran, kelembagaan, regulasi, koordinasi, sampai langkah pencegahan dan tindakan pasca bencana. Keberadaan BNPB selama ini sudah cukup baik, namun karena statusnya hanya Badan, dia kurang kuat dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain yang terkait. Harus dinaikkan menjadi Kementerian," tutur mantan aktivis buruh ini.
Dita menjelaskan, nantinya Kementerian Bencana akan menyatukan BMKG dan Basarnas sebagai direktorat-direktorat jenderalnya setingkat eselon 1. Juga ada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Dirjen Pasca Bencana. Anggaran-anggaran pencegahan dan tanggap darurat dari kementerian lain pun bisa difokuskan di sini sehingga satu pintu dan efektif.
"Koordinasi itu mudah dalam kata-kata tapi susahnya minta ampun dalam tindakan. Menghadapi bencana kan harus gerak kilat, jangan lagi kita dipusingkan dengan koordinasi antar lembaga yang, maaf, sering bertele-tele dan sectoral minded. Kementerian Bencana akan memotong kompas rapat-rapat koordinasi dan segera siap bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa korban. Kegiatan sosialisasi mitigasi bencana pun bisa dikerjakan secara lebih massif di sekolah-sekolah dasar oleh Kementerian ini," tutur Dita.
Kementerian ini dinilai penting mengingat Indonesia terletak di kawasan Cincin Api Pasifik. Potensi untuk kena musibah letusan gunung api aktif sangat besar. Tsunami di Banten pada Desember 2018 adalah contoh akibatnya.
"Kementerian Urusan Bencana menjadi perlu ada karena situasi geografis dan geologis kita yang rawan bencana. Negeri kita ini berdiri di atas pertemuan tiga lempeng sekaligus, yaitu Pasifik, Eurasia dan Indo Australia. Bayangkan kalau lempengnya gerak sedikit saja, gempa bumi seperti Lombok dan Palu 2018 akan terulang," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari, di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Menurut dia, siapa pun tidak mengharapkan adanya bencana. Tapi kalaupun terjadi, semua pihak harus siap.
"Siap secara anggaran, kelembagaan, regulasi, koordinasi, sampai langkah pencegahan dan tindakan pasca bencana. Keberadaan BNPB selama ini sudah cukup baik, namun karena statusnya hanya Badan, dia kurang kuat dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga lain yang terkait. Harus dinaikkan menjadi Kementerian," tutur mantan aktivis buruh ini.
Dita menjelaskan, nantinya Kementerian Bencana akan menyatukan BMKG dan Basarnas sebagai direktorat-direktorat jenderalnya setingkat eselon 1. Juga ada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Dirjen Pasca Bencana. Anggaran-anggaran pencegahan dan tanggap darurat dari kementerian lain pun bisa difokuskan di sini sehingga satu pintu dan efektif.
"Koordinasi itu mudah dalam kata-kata tapi susahnya minta ampun dalam tindakan. Menghadapi bencana kan harus gerak kilat, jangan lagi kita dipusingkan dengan koordinasi antar lembaga yang, maaf, sering bertele-tele dan sectoral minded. Kementerian Bencana akan memotong kompas rapat-rapat koordinasi dan segera siap bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa korban. Kegiatan sosialisasi mitigasi bencana pun bisa dikerjakan secara lebih massif di sekolah-sekolah dasar oleh Kementerian ini," tutur Dita.
(dam)
