Oposisi Sulit Raih Kursi Pimpinan MPR

JAKARTA - Peluang partai politik (parpol) oposisi untuk meraih kursi pimpinan MPR diperkirakan kecil terjadi.

Sebab parpol pendukung pemerintah tidak akan memberikan celah untuk parpol oposisi menduduki posisi itu.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengatakan, jika di lihat dari perkembangan politik yang ada sekarang, kemungkinan besar perebutan paket pimpinan di MPR justru akan dikuasai kubu parpol pendukung pemerintah.

Pertarungan justru akan terjadi di lingkup internal parpol di mana PKB maupun Golkar juga berminat memperebutkan posisi ketua MPR.

“Kubu 01 tidak akan memberikan celah atau ruang, tidak mungkin akan meng ga bung kan parpol oposisi sehingga du gaan saya akan dimenangi 01. Tapi mereka harus kompromi siapa paketnya, apakah posisi ke tua MPR dari Golkar atau PKB,” ungkap Ujang di Jakarta kemarin.

Ujang mengatakan bahwa saat ini kemungkinan besar sedang digodok di kubu 01 komposisi pembagiannya. Baik di struktur pimpinan MPR, alat kelengkapan dewan di parlemen, maupun pembagian di kursi kabinet.

“Kompromi akan terjadi di antara kubu 01. Nanti akan dibagi secara proporsional apakah di MPR siapa yang ketua, apakah PKB atau Golkar. Di kabinetnya seperti apa, di DPR seperti apa, saya rasa sekarang sedang disusun,” katanya.

Mengenai rekonsiliasi politik, Ujang mengatakan bahwa pembahasan rekonsiliasi pasti akan beriringan dengan pembagian kursi kabinet (powersharing).

“Sederhana saja, ada power sharing di eksekutif dan legislatif. Kalau eksekutif kan kabinet atau wantimpres. Dilegislatif ada alat kelengkapan dewan, dibagi secara proporsional. Bicara power sharing, di mana-mana pasti ada yang harus dibagi.

Kalau rekonsiliasi mak nanya bukan power sharing, itu menafikan makna politik itu sendiri. Jadi sesungguhnya kalau bersepakat, harus ada jabatan yang diberikan ke kubu 02,” ungkapnya.

Sementara itu Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menyatakan komposisi susunan pimpinan DPR sudah jelas diatur berdasarkan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Dalam aturan itu parpol pemenang pemilu berhak mendapatkan jatah ketua DPR. Artinya PDIP jelas akan men duduki kursi ketua DPR, sedangkan pemenang kedua hingga kelima berhak atas kursi wakil ketua yang akan diduduki Partai Golkar, Partai Gerindra, NasDem, dan PKB.

Muhaimin mengakui dinamika justru akan terjadi dalam pembahasan komposisi pimpinan MPR yang dibuat dalam sistem paket. Dia pun menyebutkan bahwa parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin solid.

Karena itu, menurut dia, peluang parpol oposisi untuk masuk dalam paket pimpinan ketua MPR bersama parpol KIK sudah tertutup.

“Kayaknya untuk peluang pimpinan MPR sudah tertutup. Karena koalisi (KIK) solid. Kalau koalisi solid, jadi (soal) siapa ketua MPR itu proses,” tandas Muhaimin yang akrab dengan sapaan Cak Imin ini saat bertandang ke kediaman calon wakil presiden (cawapres) terpilih KH Ma’ruf Amin di Menteng, Jakarta, kemarin.

Menurut dia, jika nantinya parpol yang sebelumnya mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ingin bergabung ke KIK, bagi-bagi kursi (power sharing) bisa dilakukan di kabinet atau alat kelengkapan dewan.

“Ya di kabinet boleh. Tapi tentu ini masih (pendapat) pribadi. Nanti keputusan ada di Pak Jokowi,” ujarnya.

Cak Imin mengatakan bahwa parpol KIK masih berbeda-beda dalam menyikapi kemungkinan bergabungnya PAN, Partai Demokrat, dan Partai Gerindra dalam KIK pendukung pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf ke depan.

Terkait dengan keinginan Cak Imin itu, KH Ma’ruf Amin pun menyambut positif dan siap untuk mendukungnya. Namun karena pengajuan jabatan ketua MPR merupakan satu paket dengan posisi para wakil ketua, hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut dengan parpol KIK.

“Ya kita nanti bicarakan dengan Presiden, dengan parpol koalisi. Tentu sebagai orang yang dekat dengan saya, saya dukung (langkah Cak Imin),” tandas Ma’ruf Amin. (Abdul Rochim)