UMKM Dilirik Pelaku Fintech

Pemerintah mengklaim keberpihakan terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tak diragukan lagi. Benarkah? Pemerintah berpatokan pada kesuksesan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terus meningkat belakangan ini.

Pemerintah telah menggelontorkan KUR sebesar Rp65,5 triliun hingga akhir Mei 2019 atau 46,8% dari target sebesar Rp140 triliun hingga akhir tahun ini. Skema KUR yang dikucurkan didominasi oleh UMKM sebesar 65,1%. Sementara itu realisasi penyaluran KUR sejak Agustus 2015 hingga 31 Mei 2019 mencapai Rp398,9 triliun. Adapun KUR yang masuk kategori bermasalah hanya sekitar 1,35%.

Berdasarkan wilayah penyerap KUR, terbesar didominasi tiga pulau, yakni Pulau Jawa dengan porsi 55,5%, Pulau Sumatera sekitar 20,2%, dan Pulau Sulawesi 9,9%. Dilihat dari porsi penyaluran KUR untuk sektor produksi, hal itu telah mencapai 42,9% hingga akhir Mei lalu dari target sebesar 60% pada tahun ini, meliputi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, pariwisata, dan jasa.

Untuk tahun depan diusulkan anggaran subsidi bunga KUR dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp13,77 triliun. Anggaran subsidi bunga tersebut berangkat dari asumsi perhitungan plafon KUR tahun depan sebesar Rp150 triliun. Selain itu pembiayaan akan diperluas untuk KUR syariah dengan akad musyarakah, ijarah, dan mudarabah sepanjang tidak mengubah proses bisnis KUR.

Menarik dicermati bahwa sumber pembiayaan UMKM belakangan ini tidak lagi sepenuhnya tergantung pada KUR. Sejumlah penyedia jasa financial technologi (fintech) peer to peer lending atau pendanaan digital kini berlomba-lomba membidik UMKM untuk diguyur dana pinjaman. Sebut saja Group Modalku--salah satu penyedia jasa pendanaan digital--telah menargetkan pendanaan UMKM hingga Rp10 triliun sepanjang tahun ini.

Hanya saja angka yang sangat besar itu akan digelontorkan ke sejuta UMKM di Asia Tenggara, di antaranya Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Meski demikian porsi pembiayaan tetap lebih besar bila dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Dicontohkan dari 750.000 UMKM yang telah menikmati dana Modalku, sebanyak 700.000 UMKM berlokasi di Indonesia.

Langkah serupa juga akan ditempuh Akulaku. Manajemen penyedia jasa pendanaan digital itu akan mengembangkan bisnis peminjaman UMKM pada tahun ini setelah sukses menggarap consumer loan sejak tiga tahun lalu. Untuk besaran pembiayaan, manajemen Akulaku membedakan angka untuk consumer loan dan UMKM. Manajemen Akulaku mematok angka maksimal Rp50 juta, sedangkan consumer loan lebih tinggi. Misalnya untuk pembiayaan pembelian mobil lebih besar karena memiliki jaminan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil.

Memang diakui atau tidak UMKM salah satu motor penggerak ekonomi di negeri ini. Kementerian Koperasi dan UKM mengklaim UMKM berkontribusi besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB). Sayangnya berbagai kendala masih terus membelit pelaku UMKM.

Setidaknya terdapat enam masalah yang terlihat jelas. Pertama , produk UMKM sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan pasar. Kedua , kreativitas dan inovasi pelaku UMKM masih sedikit dan terlalu cepat puas. Ketiga , pelaku UMKM masih banyak yang bingung mengatur dan mencari pendanaan usaha. Keempat , jaringan usaha masih kurang. Kelima , belum maksimal memanfaatkan jaringan internet untuk bisnis daring. Keenam , pengetahuan bisnis UMKM masih minim.

Untuk saat ini persoalan klasik UMKM satu per satu mulai terpecahkan. Soal pembiayaan UMKM kini mulai dilirik penyedia jasa peminjaman digital dan pemanfaatan jaringan internet untuk bisnis online terus digalakkan. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, sebanyak 3,79 juta UMKM telah memanfaatkan platform daring ( online ) untuk memasarkan produknya. Angka tersebut masih sangat minim bila dibandingkan dengan total UMKM yang mencapai 60 jutaan.

Melihat peran UMKM yang begitu besar, Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dengan menggandeng para pelaku e-commerce menggagas program bertajuk "8 Juta UMKM Go Online ". Program tersebut sebagai upaya pemerintah dalam mempercepat transformasi UMKM di Indonesia menuju bisnis digital.

Bagi UMKM, pemanfaatan teknologi digital untuk pengembangan usaha sudah menjadi keharusan, tetapi tetap harus dibarengi produk yang seiring dengan kebutuhan pasar yang selama ini menjadi salah satu kelemahan pelaku UMKM. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia pada 2017, sebagaimana dipublikasi Badan Pusat Statistik (BPS), menembus 64,41% atau mencapai Rp 850 triliun per tahun terhadap PDB.