Parpol Koalisi Berebut Kursi Menteri, PDIP: Wajar Saja Tak Ada yang Keliru
Parpol Koalisi Berebut Kursi Menteri, PDIP: Wajar Saja Tak Ada yang Keliru
A
A
A
JAKARTA - Sejumlah partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) telah mengajukan proposal menteri untuk mengisi kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), misalnya menyodorkan 10 nama calon menteri baik dari kader partai maupun tokoh eksternal. Seperti tak mau kalah, Partai Nasdem bahkan siap mengajukan 11 nama calon menteri.
Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari pengajuan proposal menteri yang dilakukan parpol KIK. "Boleh saja. Itu kan masing-masing hak dari masing-masing partai kalau misalnya PKB minta 10 menteri atau ada NasDem minta 11 menteri, wajar saja. Tidak ada yang keliru dalam hal itu. Namanya juga permintaan. Tetapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing-masing partai dan keadaulatan dari masing-masing partai," ujar Eriko di sela acara Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Eriko mengatakan meski pengajuan nama menjadi hak masing-masing partai politik namun keputusan ada di tangan Jokowi. "Dan itu sudah kita sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak prerogatif. Apalagi kami sebagai partai yang mengusung. Apalagi seperti PDIP, beliau sebagai kader utama, kader terbaik, kami tentunya kami sangat men-support apa yang beliau putuskan," paparnya.
Menurutnya, Jokowi memiliki sikap sebagai negawaran yang mempunyai etika luar biasa karena selalu membicarakan soal posisi menteri dengan para ketua umum, termasuk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jika PKB akan mengajukan 10 menteri dan Nasdem siap menyodorkan 11 nama menteri. Bagaimana dengan PDIP sendiri? Eriko mengatakan bahwa dalam sejarahnya PDIP tidak pernah meminta jatah menteri.
"Belum pernah setahu saya, dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta, tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena memang beliau juga datang dari PDI Perjuangan."
"Sama juga seperti Ibu Ketua Umum kami punya satu sikap yang memang memberikan hak sepenuhnya kepada beliau. Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapapun atau berapa orang," sambungnya.
Namun, Eriko meyakini bahwa dalam memilih menterinya, Jokowi tidak akan mendikotomikan antara yang disebut profesional yang datang dari partai politik atau tidak datang dari partai politik.
Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga mengatakan bahwa tidak ada yang salah dari pengajuan proposal menteri yang dilakukan parpol KIK. "Boleh saja. Itu kan masing-masing hak dari masing-masing partai kalau misalnya PKB minta 10 menteri atau ada NasDem minta 11 menteri, wajar saja. Tidak ada yang keliru dalam hal itu. Namanya juga permintaan. Tetapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing-masing partai dan keadaulatan dari masing-masing partai," ujar Eriko di sela acara Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Eriko mengatakan meski pengajuan nama menjadi hak masing-masing partai politik namun keputusan ada di tangan Jokowi. "Dan itu sudah kita sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak prerogatif. Apalagi kami sebagai partai yang mengusung. Apalagi seperti PDIP, beliau sebagai kader utama, kader terbaik, kami tentunya kami sangat men-support apa yang beliau putuskan," paparnya.
Menurutnya, Jokowi memiliki sikap sebagai negawaran yang mempunyai etika luar biasa karena selalu membicarakan soal posisi menteri dengan para ketua umum, termasuk dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Jika PKB akan mengajukan 10 menteri dan Nasdem siap menyodorkan 11 nama menteri. Bagaimana dengan PDIP sendiri? Eriko mengatakan bahwa dalam sejarahnya PDIP tidak pernah meminta jatah menteri.
"Belum pernah setahu saya, dari saya masuk di PDI Perjuangan, namanya PDI Perjuangan meminta, tetapi tidak harus namanya meminta, pasti akan diberikan yang terbaik. Kenapa? Karena memang beliau juga datang dari PDI Perjuangan."
"Sama juga seperti Ibu Ketua Umum kami punya satu sikap yang memang memberikan hak sepenuhnya kepada beliau. Biarlah nanti dua tokoh besar ini memutuskan siapapun atau berapa orang," sambungnya.
Namun, Eriko meyakini bahwa dalam memilih menterinya, Jokowi tidak akan mendikotomikan antara yang disebut profesional yang datang dari partai politik atau tidak datang dari partai politik.
(kri)
Explore More