PKB-Nasdem Minta Banyak Menteri, PDIP: Presiden Jokowi Punya Hak Sepenuhnya
PKB-Nasdem Minta Banyak Menteri, PDIP: Presiden Jokowi Punya Hak Sepenuhnya
A
A
A
JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasdem 'bersaing' untuk mendapatkan jatah banyak menteri di kabinet periode kedua Jokowi-KH. Ma'ruf Amin. PKB mengusulkan minimal dapat 10 menteri, sementara Nasdem menginginkan di atasnya yakni 11 menteri.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menganggap tidak ada yang salah dalam permintaan yang disampaikan oleh partai koalisi. Eriko menyebut tidak ada salahnya meminta menteri 10 sampai 11 orang.
"Wajar saja tidak ada yang keliru dalam hal itu. Namanya juga permintaan, tapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing-masing partai dan keadaulatan dari masing-masing partai," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Kendati begitu, Eriko menegaskan bahwa jatah kursi menteri merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogratif. Menurutnya, PDIP sebagai partai pengusung hanya mendukung apa yang akan diputuskan Jokowi dalam menentukan kabinet yang dibentuknya.
"Menurut kami beliau sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum termasuk dengan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri," tandasnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga menganggap tidak ada yang salah dalam permintaan yang disampaikan oleh partai koalisi. Eriko menyebut tidak ada salahnya meminta menteri 10 sampai 11 orang.
"Wajar saja tidak ada yang keliru dalam hal itu. Namanya juga permintaan, tapi sekali lagi bahwa kami tentu tidak ingin mencampuri hak masing-masing partai dan keadaulatan dari masing-masing partai," kata Eriko di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (4/7/2019).
Kendati begitu, Eriko menegaskan bahwa jatah kursi menteri merupakan kewenangan sepenuhnya Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogratif. Menurutnya, PDIP sebagai partai pengusung hanya mendukung apa yang akan diputuskan Jokowi dalam menentukan kabinet yang dibentuknya.
"Menurut kami beliau sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum termasuk dengan Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri," tandasnya.
(pur)
Explore More