Anies Baswedan: Media Harus Jadi Pemancar Trust

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta media massa mampu menjadi pemancar kepercayaan (trust) masyarakat. Itu penting mengingat saat ini kebebasan begitu luas dan pertumbuhan media yang luar biasa dengan dukungan teknologi yang semakin pesat. Termasuk keberadaan media sosial.

“Kehadiran wartawan sangat penting untuk rujukan berita faktual bagi masyarakat. Karena itu, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) harus memainkan peran dalam memperkuat trust di masyarakat kita. Adanya distrust tidak akan memunculkan kemajuan,” ujar Gubernur Anies saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus PWI DKI Jakarta Periode 2019-2024 pimpinan Ketua Sayid Iskandarsyah dan Sekretaris Kesit Budi Handoyo di Balai Agung Balaikota DKI Jakarta, Selasa (2/7/2019).

Orang nomor satu di DKI Jakarta ini pun mengajak dan berharap pengurus baru PWI DKI Jakarta bisa menghidupkan kembali dan membangun kepercayaan di masyarakat. Sehingga perkembangan teknologi yang salah satunya ditandai pertumbuhan media sosial, bisa berbuah positif dalam membangun Indonesia yang lebih baik.

Selain Gubernur, acara pelantikan pengurus PWI DKI Jakarta (Jaya) yang dilakukan Ketua Umum PWI Pusat Atal S Depari itu juga dihadiri sejumlah pejabat negara. Di antaranya Ketua DPR Bambang Soesatyo, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Agum Gumelar, dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono. Bahkan, mantan Ketua Umum PWI Pusat Margiono dan Wartawan Senior Muchlis Hasyim pun hadir dalam acara tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PWI Pusat Atas S Depari menyampaikan bahwa peran PWI Jaya sangat penting karena berada di ibu kota yang menjadi barometer wilayah lain. Karena itu, dia berharap organisasi profesi wartawan itu mampu menaungi anggotanya untuk memastikan mereka menyajikan berita secara profesional dan mengedepankan kode etik jurnalistik.

“Ini Ibu Kota, harus betul-betul wartawan yang profesional dan benar-benar memahami serta mempraktikkan kode etik jurnalistik. Menyajikan informasi yang cerdas, berisi, mendidik, dan bermartabat, itu intinya dan itu tidak gampang,” kata Atal.

Atal optimistis PWI Jaya di bawah kepemimpinan Sayid dan Kesit akan mampu menjadi ikon organisasi profesi wartawan di Indonesia.

Sementara Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan bahwa wartawan harus ikut andil dalam menjaga persatuan dan kesatuan, serta kondusifitas bangsa. Sebagai jurnalis yang berpihak kepada kepentingan publik, wartawan juga harus mampu mencerdaskan masyarakat melalui berita informasi yang disajikan.

”Jangan hanya terjebak adigium bahwa bad news is good news, sehingga lebih sering mementingkan bombastis ketimbang nilai berita. Apalagi sampai menyebarkan berita bohong atau hoaks. Wartawan harus menjadi pemersatu, bukan pemecah belah," ujar Bamsoet, panggilan akrab Ketua DPR.

Sebagai orang yang pernah berkecimpung di dunia jurnalistik, Bamsoet memahami betul beratnya tugas wartawan saat berburu berita di lapangan. Panas, terik, hujan, angin, serta berbagai kondisi selalu datang silih berganti. Belum lagi ditambah tekanan dari meja redaksi agar bisa cepat melaporkan berbagai kejadian secara akurat.

"Karena tugas di lapangan sudah berat, sebagai sesama wartawan harus saling tolong menolong. Jangan malah saling menjatuhkan satu sama lain. Melalui PWI Jaya, kawan-kawan wartawan bisa saling bersinergi dan bertukar informasi, sekaligus memperluas jaringan. Keunggulan lain dari profesi wartawan adalah jaringannya yang tanpa batasan," tutur Bamsoet.

Hal senada disampaikan Agum. Dia juga menyatakan bahwa wartawan harus mampu menjaga trust masyarakat. ”Kita ini memasuki alam kebebasan yang teramat bebas. Karena itu, wartawan harus punya tekad bahwa aku tidak akan mengecewakan kepercayaan masyarakat,” ujarnya di hadapan para pengurus PWI Jaya.

Pada periode 2019-2024 ini, PWI Jaya dipimpin Sayid Iskandarsyah yang terpilih secara aklamasi melalui Konferprov PWI Jaya di Balai Kota DKI Jakarta pada 27 April lalu. Saat bersamaan terpilih juga secara aklamasi Diapari Sibatangkayu sebagai Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP). Sedangkan Dewan Penasihat diketuai Indar Atmanto dan sekretaris Heru Pujihartono.