Dinilai Tak Sesuai Harapan, Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi
Selasa, 02 Juli 2019 - 10:21 WIB
Dinilai Tak Sesuai Harapan, Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi II DPR, Arief Wibowo mengaku pihaknya pasti akan menerima laporan pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu 2019 yang dilakukan oleh KPU, Bawaslu dan DKPP.
Menurut Arief, DPR pasti memiliki catatan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019, utamanya menyangkut kebijakan keserentakan pemilu.
"Memang gagasan yang berkembang uji kredibilitas terhadap keserentakan (pemilu) ini, ternyata belum sepenuhnya berhasil sesuai harapan yang ideal," tutur Arief di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Menurut Arief, catatan dan evaluasi perlu dilakukan karena faktanya banyak masalah terhadap kebijakan keserentakan pemilu yang sudah diketahui bersama.
Dalam hal ini, politikus PDI Perjuangan itu menganggap, pembahasan Undang-Undang (UU) Pemilu harus menjadi prioritas bersama antara DPR dan Pemerintah. Setidaknya, kata Arief, pembahasan itu sudah dimulai pada awal 2020.
"Menyangkut keserantakan kita tak lepas dari putusan MK yang memang menetapkan tentang keserentakan tersebut. Nah muncul gagasan dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal," ungkapnya.
Arief mengaku secara pribadi berpendapat, sebaiknya pemisahan pemilu dilakukan terhadap pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan dalam waktu yang berbeda. Metode ini dianggap hampir mirip dengan Pemilu 2014 lalu.
"Tetapi karena pilkada serentak sudah direncanakan pada 2024 dilakukan serentak, maka dia jadi bagian dari pemilu eksekutif. Jadi memilih presiden dan kepala daerah, lalu legislatifnya sendiri. Jadi ada dua kali pemilu dalam waktu yang sama (pemilihan legislatif dan di waktu lain ada pemilu presiden dan kepala daerah)," pungkasnya.
Menurut Arief, DPR pasti memiliki catatan sekaligus evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu 2019, utamanya menyangkut kebijakan keserentakan pemilu.
"Memang gagasan yang berkembang uji kredibilitas terhadap keserentakan (pemilu) ini, ternyata belum sepenuhnya berhasil sesuai harapan yang ideal," tutur Arief di Jakarta, Selasa (2/7/2019).
Menurut Arief, catatan dan evaluasi perlu dilakukan karena faktanya banyak masalah terhadap kebijakan keserentakan pemilu yang sudah diketahui bersama.
Dalam hal ini, politikus PDI Perjuangan itu menganggap, pembahasan Undang-Undang (UU) Pemilu harus menjadi prioritas bersama antara DPR dan Pemerintah. Setidaknya, kata Arief, pembahasan itu sudah dimulai pada awal 2020.
"Menyangkut keserantakan kita tak lepas dari putusan MK yang memang menetapkan tentang keserentakan tersebut. Nah muncul gagasan dengan memisahkan pemilu nasional dan lokal," ungkapnya.
Arief mengaku secara pribadi berpendapat, sebaiknya pemisahan pemilu dilakukan terhadap pemilu legislatif dan pemilu presiden dilakukan dalam waktu yang berbeda. Metode ini dianggap hampir mirip dengan Pemilu 2014 lalu.
"Tetapi karena pilkada serentak sudah direncanakan pada 2024 dilakukan serentak, maka dia jadi bagian dari pemilu eksekutif. Jadi memilih presiden dan kepala daerah, lalu legislatifnya sendiri. Jadi ada dua kali pemilu dalam waktu yang sama (pemilihan legislatif dan di waktu lain ada pemilu presiden dan kepala daerah)," pungkasnya.
(maf)
