Kontras Ungkap 643 Kasus Kekerasan oleh Oknum Polri
Senin, 01 Juli 2019 - 17:20 WIB
Kontras Ungkap 643 Kasus Kekerasan oleh Oknum Polri
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Adriyani mengungkapkan tercatat ada 643 peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri dari Juni 2018- Mei 2019. Temuan tersebut diungkap bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Bhayangkara.
"Sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian mulai dari tingkat polsek hingga polda dengan beragam tindakan, seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas," ujar Yati di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Laporan tersebut disusun berdasarkan pada pemantaun dan advokasi yang dilakukan oleh Kontras, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas Polri menjalankan tugas dan fungsinya. Yati menjelaskan dari laporan itu didapati tiga aspek. Pertama, kekerasan yang melibatkan Polri dari mulai penembakan hingga penangkapan secara sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas.
Kedua, penggunaan kewenangan dan diskresi oleh anggota Polri dengan menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus atau proses penegakan hukum. Ketiga, pengawasan yang lemah oleh pihak internal maupun eksternal kepolisian.
"Sedikitnya telah terjadi 643 peristiwa kekerasan oleh pihak kepolisian mulai dari tingkat polsek hingga polda dengan beragam tindakan, seperti penembakan, penyiksaan, penganiayaan, penangkapan sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas," ujar Yati di Kantor Kontras, Kwitang, Jakarta Pusat, Senin (1/7/2019).
Laporan tersebut disusun berdasarkan pada pemantaun dan advokasi yang dilakukan oleh Kontras, sebagai bagian dari partisipasi masyarakat sipil dalam mendorong akuntabilitas Polri menjalankan tugas dan fungsinya. Yati menjelaskan dari laporan itu didapati tiga aspek. Pertama, kekerasan yang melibatkan Polri dari mulai penembakan hingga penangkapan secara sewenang-wenang yang mengakibatkan korban luka dan tewas.
Kedua, penggunaan kewenangan dan diskresi oleh anggota Polri dengan menggunakan kekerasan dalam penanganan kasus atau proses penegakan hukum. Ketiga, pengawasan yang lemah oleh pihak internal maupun eksternal kepolisian.
(cip)
