TKN: Rekonsiliasi Tidak Dimaknai Membangun Kursi di Kabinet
Senin, 01 Juli 2019 - 08:42 WIB
TKN: Rekonsiliasi Tidak Dimaknai Membangun Kursi di Kabinet
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto berpendapat koalisi dibangun atas dasar kesadaran bahwa seluruh tahapan pemilu presiden telah berakhir dengan ditetapkannya Jokowi-Ma'ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Maka menurut Hasto, makna dari seluruh kerja sama atau koalisi ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi presiden di periode kedua mendatang. "Bagaimana sistem presidensial itu menjadi efektif berkerja ini yang menajdi skala prioritas kami," ujar Hasto di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Hasto menuturkan, komunikasi dengan partai politik di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf terus dilakukan seperti yang dilakukan fraksi partai politik di DPR. Sehingga, kerja sama bisa dilakukan di level MPR dan DPR.
Sekjen DPP PDIP ini menganggap dalam sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia tersebut, keberadaan partai yang berada di luar pemerintahan pun disebut akan menyehatkan kualitas demokrasi ke depan.
Dia berpendapat, setelah pilpres berakhir maka rekonsiliasi dianggap penting untuk membangun dialog dan membangun pengertian bersama terhadap tantangan yang dihadapi bangsa dan negara yang lebih efektif ke depan.
"Tetapi rekonsialiasi tidak dimaknai pembagian kursi di kabinet. Maka Pak Jokowi kami menyakini desain kabinet ke depan juga akan berbicara kualifikasi sosok menteri yang diperlukan," tandasnya.
Maka menurut Hasto, makna dari seluruh kerja sama atau koalisi ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi presiden di periode kedua mendatang. "Bagaimana sistem presidensial itu menjadi efektif berkerja ini yang menajdi skala prioritas kami," ujar Hasto di Jakarta, Senin (1/7/2019).
Hasto menuturkan, komunikasi dengan partai politik di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf terus dilakukan seperti yang dilakukan fraksi partai politik di DPR. Sehingga, kerja sama bisa dilakukan di level MPR dan DPR.
Sekjen DPP PDIP ini menganggap dalam sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia tersebut, keberadaan partai yang berada di luar pemerintahan pun disebut akan menyehatkan kualitas demokrasi ke depan.
Dia berpendapat, setelah pilpres berakhir maka rekonsiliasi dianggap penting untuk membangun dialog dan membangun pengertian bersama terhadap tantangan yang dihadapi bangsa dan negara yang lebih efektif ke depan.
"Tetapi rekonsialiasi tidak dimaknai pembagian kursi di kabinet. Maka Pak Jokowi kami menyakini desain kabinet ke depan juga akan berbicara kualifikasi sosok menteri yang diperlukan," tandasnya.
(kri)
