Jokowi Susun Kabinet, Demokrat Tunggu Permintaan, PAN Tahu Diri

JAKARTA - Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan, partainya masih akan menunggu “demand” atau permintaan yang tinggi dari pihak pemerintah sebelum memutuskan masuk Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Dengan demikian, Demokrat siap menyediakan “supply” atau penawaran yang sesuai.

“Berbicara kans (masuk koalisi), itu tergantung supply and demand, kalau ada demand yang bagus, kita cocok dengan baik dan betul-betul sangat menjajikan, itu akan kita supply,” tandas Syarief di Jakarta, kemarin. Soal jatah kursi menteri, Syarief mengaku bahwa pihaknya enggan berandai-andai karena kursi menteri adalah hak prerogatif presiden.

Menurut dia, yang penting bagi Demokrat adalah bagaimana 14 poin prioritas Partai Demokrat yang telah ditawarkan kepada Presiden Jokowi oleh Ketua Kogasma Demokrat Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) dapat diakomodasi. Dan Demokrat juga saat ini tengah menggencarkan komunikasi politik dengan koalisi pemerintah. “Itu kebutuhan dasar yang bisa melihat bahwa dengan hubungan personal yang bagus, maka program yang diwacanakan akan bisa dilaksanakan bersama,” paparnya.

Karena itu, menurut mantan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah itu, akan lebih baik jika pemerintah berjuang bersama namun dengan kesamaan visi. Terlebih, Demokrat berpengalaman baik di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Demokrat juga masih memiliki waktu untuk berdiskusi dan memutuskan secara resmi perihal arah kebijakan politik untuk 2019-2024.

“Kita akan diskusi dan kita akan melihat sejauh mana demand-nya. Demand cukup tinggi atau tidak. Atau demand hanya biasa-biasa saja. Kalau demand tinggi dengan visi yang sama, kenapa tidak?. Sekali lagi untuk kepentingan rakyat tahun 2024, rakyat perlu prioritas yang tinggi,” ujarnya.

Terpisah, Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan tidak akan memaksakan diri untuk masuk dalam koalisi pemerintah. Politikus PAN Faldo Maldini menyatakan, PAN cukup tahu diri atas perolehan suara dalam Pemilu 2019 lalu yang hanya mengumpulkan 6,9% suara di DPR.

“Sebenarnya, partai di BPN (Badan Pemenangan Nasional) sudah menentukan jalan hidup masing-masing dan kita saling menghormati. Kita memahami kami mempunyai angka yang relatif kecil. Memang, di internal PAN sendiri banyak yang ingin tetap di oposisi, tapi yang ingin bergabung (koalisi pemeritah) juga tidak sedikit,” ungkapnya.

Faldo menjelaskan bahwa PAN merupakan partai yang demokratis, sehingga setiap kader PAN bebas bersuara asalkan tidak melanggar garis besar kebijakan partai. Karena itu, menurut dia, apapun pendapat kader maka hal itu akan diputuskan bersama sesuai mekanisme dan itu akan dibahas dalam Rakernas (Rapat Kerja Nasional) PAN.

Yang jelas, pihaknya tidak mau terlalu percaya diri untuk diajak Jokowi masuk KIK. “Sebenarnya kami di PAN enggak mau kegeeran juga dengan angka yang 6,9% kursi bisa ada pengurangan sedikit tapi suara bertambah. Kami akan selalu fokus pada hal yang menginginkan konstituen PAN,” ungkapnya.

Namun, menurut Faldo, PAN juga masih menunggu inisiatif dari Prabowo soal melanjutkan koalisi oposisi. Jadi, apakah Prabowo akan tetap bersama dengan koalisi yang sama-sama tidak menyukai Jokowi atau membuat keputusan yang tidak populer dengan bergabung bersama dengan koalisi pemerintahan. PAN sendiri siap menjadi oposisi bila itu memang diputuskan dalam rakernas.

Karena itu, lanjutnya, PAN masih menungu realisasi dari forum komunikasi atau kaukus BPN yang akan mendiskusikan arah politik pihak-pihak yang pernah ada dalam BPN sebelumnya. “PAN itu mengedepankan musyawarah, ada mekanisme dari ranting. PAN nggak mau kegeeran, diajak syukur, nggak diajak juga PAN tahu diri. Kalau jadi oposisi kalau itu diputuskan di mekanisme internal kami siap,” tandasnya.