Pengamat: Terlalu Kuno Semangat Rekonsiliasi Dimaknai Bagi-bagi Kursi
Sabtu, 29 Juni 2019 - 18:06 WIB
Pengamat: Terlalu Kuno Semangat Rekonsiliasi Dimaknai Bagi-bagi Kursi
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Jakarta, Hendri Satrio menilai bahwa rekonsiliasi antar dua kubu itu memang penting dilakukan pascapenetapan pemenangan pemilu. Namun, dia menyayangkan bahwa rekonsiliasi politik ini seringkali dimaknai pemikiran lama yakni sebagai ajang bagi-bagi jatah kursi (power sharing). Jika demikian, maka rekonsiliasi justru akan semakin meniadakan parpol oposisi sebagai kontrol pemerintah.
“Cuma ada dua parpol di Indonesia yang enggak usah ngapa-ngapain tapi dapet kursi menteri yakni PKB dan PAN karena di belakangnya ada NU dan Muhammadiyah. Beda dengan Golkar, dia harus ganti ketua dulu, dukung, baru dapet kursi. Beda dengan Demokrat, selama tidak jadi penguasa elektabilitas turun terus, kalau enakan dimana ya pasti di pemerintahan,” kata Hendri dalam dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk “Endgame: Peta Politik Pasca Putusan MK” di d’Consulate Resto Menteng, Jakarta, Sabtu (29/6).
"Beda juga dengan PKS, dia berlawanana dengan pemerintahan, kalau gabung pemerintahan justru turun suaranya. Kalau Gerindra tidak ingin gabung pemerintahan berapa persen kadernya yang mau masuk dan tidak. Kalau gabung, saya sebagai pengamat inginnya tetap ada oposisi. Menurut saya, hanya tinggal PKS yang jadi oposisi dan Gerindra mungkin dapat kursi menteri," sambungnya.
Namun, Hendri menyayangkan bahwa rekonsiliasi ini seringkali dimaknai sebagai bagi-bagi jatah kursi. Seharusnya, Jokowi menerapkan ide inovatif terkait rekonsiliasi ini agar rekonsiliasi elite ini tidak dimaknai sebagai tujuan pragmatis semata. Caranya, Jokowi bisa mengakomodir sejumlah ide dari Prabowo-Sandi untuk diterapkan dalam pemerintahan.
“Kenapa saya mengatakan terlalu kuno kalau rekonsiliasi dimaknai bagi-bagi menteri? Kalau semua jadi menteri sama saja menghidupkan kembali lagu “Ya Setuju” jilid dua. Kalau semua masuk ke pemerintah enggak ada bedanya dengan Orde Baru jilid dua,” jelasnya.
Menurut Hendri, yang hampir pasti mendapatkan jatah kursi menteri adalah PDIP. Karena, bukan hanya parpol koalisi pengusung dan pendukung kemarin, banyak juga kelompok-kelompok tim sukses (timses) seperti yang di dalam TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf), Aktivis 98 dan kelompok lainnya yang mengharapkan juga, belum lagi parpol yang gagal masuk Senayan.
“Untuk itu, terlalu kuno kalau semangat rekonsiliasi diterjemahkan dalam konsep bagi-bagi kursi,” tegas Hendri.
“Cuma ada dua parpol di Indonesia yang enggak usah ngapa-ngapain tapi dapet kursi menteri yakni PKB dan PAN karena di belakangnya ada NU dan Muhammadiyah. Beda dengan Golkar, dia harus ganti ketua dulu, dukung, baru dapet kursi. Beda dengan Demokrat, selama tidak jadi penguasa elektabilitas turun terus, kalau enakan dimana ya pasti di pemerintahan,” kata Hendri dalam dalam Polemik Trijaya FM yang bertajuk “Endgame: Peta Politik Pasca Putusan MK” di d’Consulate Resto Menteng, Jakarta, Sabtu (29/6).
"Beda juga dengan PKS, dia berlawanana dengan pemerintahan, kalau gabung pemerintahan justru turun suaranya. Kalau Gerindra tidak ingin gabung pemerintahan berapa persen kadernya yang mau masuk dan tidak. Kalau gabung, saya sebagai pengamat inginnya tetap ada oposisi. Menurut saya, hanya tinggal PKS yang jadi oposisi dan Gerindra mungkin dapat kursi menteri," sambungnya.
Namun, Hendri menyayangkan bahwa rekonsiliasi ini seringkali dimaknai sebagai bagi-bagi jatah kursi. Seharusnya, Jokowi menerapkan ide inovatif terkait rekonsiliasi ini agar rekonsiliasi elite ini tidak dimaknai sebagai tujuan pragmatis semata. Caranya, Jokowi bisa mengakomodir sejumlah ide dari Prabowo-Sandi untuk diterapkan dalam pemerintahan.
“Kenapa saya mengatakan terlalu kuno kalau rekonsiliasi dimaknai bagi-bagi menteri? Kalau semua jadi menteri sama saja menghidupkan kembali lagu “Ya Setuju” jilid dua. Kalau semua masuk ke pemerintah enggak ada bedanya dengan Orde Baru jilid dua,” jelasnya.
Menurut Hendri, yang hampir pasti mendapatkan jatah kursi menteri adalah PDIP. Karena, bukan hanya parpol koalisi pengusung dan pendukung kemarin, banyak juga kelompok-kelompok tim sukses (timses) seperti yang di dalam TKN (Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf), Aktivis 98 dan kelompok lainnya yang mengharapkan juga, belum lagi parpol yang gagal masuk Senayan.
“Untuk itu, terlalu kuno kalau semangat rekonsiliasi diterjemahkan dalam konsep bagi-bagi kursi,” tegas Hendri.
(kri)
