Forum Da'i Muda Kecam Politisasi Agama
Forum Da'i Muda Kecam Politisasi Agama
A
A
A
JAKARTA - Aksi halalbihalal yang akan digelar jelang putusan Mahkmah Konstitusi (MK) oleh sejumlah ormas Islam dinilai sarat kepentingan politik.
Itu sebabnya, Forum Silaturahmi Da’i Muda Jakarta (FSDMJ) dengan tegas menolak segala bentuk politisasi kegiatan halalbihalal yang akan dilangsungkan di sekitar MK tersebut.
"Kami Forum Silaturahmi Da'i Muda Jakarta mengajak semua lapisan masyarakat untuk tidak menggubris atau mengikuti ajakan kegiatan aksi demonstrasi yang dibungkus dengan embel-embel acara halalbihalal,"ujar juru bicara Forum Silaturahmi Da'i Muda Jakarta, Rikal Dzikri, Rabu (26/6/2019).
Rikal juga meminta semua pihak tidak mengatasnamakan umat Islam termasuk membungkus agenda politik terselubung. "Kami meminta dan mengajak kepada semua pihak untuk mendorong dan menciptakan situasi damai dan memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa ini," katanya
Untuk itui, pihaknya mengajak semua masyarakat agar bersama-sama menolak dan melawan pihak-pihak manapun yang melakuka upaya-upaya anarkis dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami juga berharap agar semua pihak bisa menerima apapun keputusan hasil sidang PHPU 2019 oleh MK yang sudah berlangsung secara professional dan terbuka," ujarnya.
Sementara itu, Habib Salim Jindan meminta kepada aparat untuk bertindak tegas terhadap pembuat onar pada acara halalbihalal tersebut. Bahkan jika perlu aparat melakukan tembak di tempat pelaku rusuh.
"Seluruh elemen masyarakat tidak usah memenuhi undangan tersebut, Jika ada yang rusuh, kami minta supaya ditembak di tempat," ujar Habib Salim Jindan.
Menurutnya undangan halal bihalal di depan gedung MK menjelang putusan sidang gugatan Pilpres hanya merupakan kamuflase politik. "Tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana. Dan seandainya putusan MK tidak memuaskan, maka masyarakat yang hadir di lokasi akan dijadukan umpan untuk memancing pertikaian," kata Salim.
Menurutnya kegiatan berkedok halalbihalal akan cenderung rusuh. Dia mencontohkan, sebelum insiden 22 Mei lalu yang dikemas dalam Aksi Super Damai namun nyatanya rusuh juga. "Untuk itu kami minta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito untuk memperketat keamanan.,"tegasnya.
Dia menambahkan, FSDMJ dengan tegas menolak undangan yang mengatasnamakan kegiatan halalbihalal di depan Gedung MK. Undangan halalbihalal yang kemudian diganti dengan Tahlul Akbar, kata dia, menjadi keprihatinan karena rawan ditunggangi.
"Kami menilai kegiatan tersebut sebagai kamuflase politik. Untuk itu, FSDMJ menolak segala bentuk tindakan anarkis dan mendukung apapun putusan MK soal sengketa Pilpres 2019," tegasnya.
Itu sebabnya, Forum Silaturahmi Da’i Muda Jakarta (FSDMJ) dengan tegas menolak segala bentuk politisasi kegiatan halalbihalal yang akan dilangsungkan di sekitar MK tersebut.
"Kami Forum Silaturahmi Da'i Muda Jakarta mengajak semua lapisan masyarakat untuk tidak menggubris atau mengikuti ajakan kegiatan aksi demonstrasi yang dibungkus dengan embel-embel acara halalbihalal,"ujar juru bicara Forum Silaturahmi Da'i Muda Jakarta, Rikal Dzikri, Rabu (26/6/2019).
Rikal juga meminta semua pihak tidak mengatasnamakan umat Islam termasuk membungkus agenda politik terselubung. "Kami meminta dan mengajak kepada semua pihak untuk mendorong dan menciptakan situasi damai dan memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa ini," katanya
Untuk itui, pihaknya mengajak semua masyarakat agar bersama-sama menolak dan melawan pihak-pihak manapun yang melakuka upaya-upaya anarkis dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
"Kami juga berharap agar semua pihak bisa menerima apapun keputusan hasil sidang PHPU 2019 oleh MK yang sudah berlangsung secara professional dan terbuka," ujarnya.
Sementara itu, Habib Salim Jindan meminta kepada aparat untuk bertindak tegas terhadap pembuat onar pada acara halalbihalal tersebut. Bahkan jika perlu aparat melakukan tembak di tempat pelaku rusuh.
"Seluruh elemen masyarakat tidak usah memenuhi undangan tersebut, Jika ada yang rusuh, kami minta supaya ditembak di tempat," ujar Habib Salim Jindan.
Menurutnya undangan halal bihalal di depan gedung MK menjelang putusan sidang gugatan Pilpres hanya merupakan kamuflase politik. "Tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana. Dan seandainya putusan MK tidak memuaskan, maka masyarakat yang hadir di lokasi akan dijadukan umpan untuk memancing pertikaian," kata Salim.
Menurutnya kegiatan berkedok halalbihalal akan cenderung rusuh. Dia mencontohkan, sebelum insiden 22 Mei lalu yang dikemas dalam Aksi Super Damai namun nyatanya rusuh juga. "Untuk itu kami minta kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito untuk memperketat keamanan.,"tegasnya.
Dia menambahkan, FSDMJ dengan tegas menolak undangan yang mengatasnamakan kegiatan halalbihalal di depan Gedung MK. Undangan halalbihalal yang kemudian diganti dengan Tahlul Akbar, kata dia, menjadi keprihatinan karena rawan ditunggangi.
"Kami menilai kegiatan tersebut sebagai kamuflase politik. Untuk itu, FSDMJ menolak segala bentuk tindakan anarkis dan mendukung apapun putusan MK soal sengketa Pilpres 2019," tegasnya.
(cip)
Explore More