Desain Pemilu Harus Dievaluasi, Pilpres dan Pileg Harus Dipisah

JAKARTA - Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 menyisakan banyak catatan. Mulai maraknya praktik money politics hingga berbagai permasalahan teknis pemilu. Karena itu, evaluasi desain pemilu dinilai mendesak dilakukan.

Peneliti Senior LIPI, Siti Zuhro, mengatakan, banyak sekali catatan yang tidak positif dalam pelaksanaan Pemilu 2019. Selain praktik politik uang yang sangat marak, kasus meninggalnya sekitar 700 orang dalam pelaksanaan pemilu juga menjadi catatan yang harus dipertanggungjawabkan.

”Luar biasa. Jadi ini memberikan satu pembelajaran yang sangat berharga untuk kita tidak terulang kembali,” kata Siti Zuhro dalam Dialog Kenegaraan bertajuk "Evaluasi Pemilu Serentak, Bisakah Pileg dan Pilpres Dipisah Lagi?" di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Solusi untuk pembenahan ke depan yaitu menata ulang desain pemilu. Menurutnya, desain pemilu apapun tidak akan aplikatif karena tidak tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang memadahi di partai politik. ”Perlu ada prakondisi reformasi parpol, reformasi hukum untuk menghadirkan suatu pemilu yang jauh lebih berkualitas,” tuturnya.

Ke depan, perlu untuk kembali kepada amanat amandemen konstitusi yaitu memperkuat sistem presidensial. Dalam praktiknya, pilpres harus digelar lebih dahulu sementara pileg digelar setelahnya. ”Kalau pilegnya didahulukan maka transaksional karena mereka tahu siapa menang dan sebagainya,” katanya.

”Pemerintah kurang memprediksi apa yang akan terjadi. Sebagai contoh soal kecil saja, di puskesmas itu waktu orang jatuh sakit dan meninggal, tidak ada dokter-dokter yang siap untuk 24 jam di situ. Kesiapan kelembagaan menurut saya itu nihil. Jadi mencari bentuk yang baru, tetapi mengatur strategi pemilu itu tidak mampu,” tuturnya.

Alasan kedua, dalam pemilu serentak ini, politik nasional hanya tercurahkan pada pilpres. Mulai dari perhatian media hingga perhatian partai politik sendiri. Di sisi lain, tidak ada ajang debat caleg sama sekali sehingga dalam pileg orang membeli atau menjual ”kucing dalam karung”.

Menurut dia, sistem politik yang ada saat ini merusak demokrasi karena hanya akan menguntungkan dinasti politik dan pemodal. ”Ini juga menguntungkan orang-orang yang memang bukan bidangnya di situ, tetapi mungkin dia artis, dia aktivis yang baru muncul, lalu itulah di-backing dengan uangnya cukup banyak, itulah yang dipilih. Saya kira ke depan tak akan seperti itu lagi,” katanya.