Partai Koalisi Jokowi-KMA Mulai Bicara Jatah Menteri

JAKARTA - Partai koalisi pasangan Joko Widodo (Jokowi)- KH Ma’ruf Amin mulai bicara pembagian jatah kursi kabinet. Mereka berharap distribusi kursi kabinet dilakukan secara adil dan memperhatikan aspek kualitas calon menteri.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto berharap porsi kabinet akan di tentukan berdasarkan perolehan suara partai yang senapas dengan kemenangan Jokowi-Ma’ruf.

Menurutnya PDIP telah menyiapkan banyak kader yang disiapkan untuk mengisi posisi dalam kabinet. Kendati demikian, itu semua bergantung kepada Jokowi. Selain itu dia tak ingin ada dikotomi calon menteri dari profesional maupun dari partai politik.

“Ya partai jangan dipisah dengan profesional. Di partai juga banyak profesional. Buktinya PDIP satu-satunya yang manajemennya ber-ISO,” kata Hasto, kemarin.

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf ini menilai masing-masing partai politik telah menetapkan standar pengelolaan organisasi untuk menyeleksi kader terbaik mereka.

Menurut dia, hal ini pun berlaku bagi kalangan profesional yang berkecimpung di bidang lain, termasuk per usahaan yang “go public “. “Kami tak membelah antara orang partai dan profesional karena orang partai juga kami terus tingkatkan profesionalismenya,” tutur Hasto.

Dia menandaskan kader PDIP yang ditugaskan duduk di kabinet akan diputuskan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sementara itu Ketua Fraksi PKB DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan, pada dasarnya PKB menyerahkan kepada Jokowi soal jatah menteri. Kapanpun Jokowi meminta untuk menyodorkan nama, partainya sudah menyiapkan nama-nama yang layak direkomendasikan.

Ketika ditanya pos kementerian apa yang diinginkan atau bakal disodorkan kepada Jokowi, sesuai dengan arah PKB bahwa saat ini hal yang diperjuangkan yaitu bagaimana kualitas pendidikan bisa terus ditingkatkan.

Hal ini sejalan dengan fokus yang diinginkan pemerintahan Jokowi ke depan yaitu pembangunan sumber daya manusia (SDM). “Sekarang kan setiap kmenterian/lembaga ini peningkatan sumber daya manusia menjadi prioritas di Kabinet Pak Jokowi yang sekarang, next (akan datang) ini,” ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Menurut Cucun, PKB memiliki konsentrasi pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mendorong peningatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

“Pendidikan yang lebih concern. Makanya kayak perguruan tinggi, itu bagaimana kita kan meng-counter perjalanan perguruan tinggi yang sekarang ini. Banyak para ahli meneliti jangan sampai perguruan tinggi ini salah arah, kemudian juga pembinaan kualitas ideologinya atau karakter buildingnya itu salah asuh,” katanya.

Selain kementerian pendidikan, pos kementerian yang juga diincar PKB yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang saat ini juga sudah menjadi jatah PKB. Menurut Cucun, urusan pedesaan juga menjadi fokus PKB karena basis pemilih PKB memang umumnya berada di wilayah pedesaan. Cucun mengatakan, semua parpol pasti menginginkan men dapatkan jatah kursi menteri sebanyak mungkin. Namun, hal itu diserahkan kepada Jokowi yang memiliki hak prerogatif.

Apalagi, saat ini parpol yang tergabung dalam KIK ada sepuluh parpol. Belum lagi jika PAN atau Partai Demokrat bergabung ke KIK. “Ya siapapun juga sama ya. Setiap partai kalau bicara keinginan pasti pingin banyak. Tapi Pak Jokowi juga punya pertimbangan mungkin kemarin keringat yang dikeluarkan kemungkinan juga faktor basis-basis suara yang PKB kuat itu kebetulan ya Pak Jokowi (menang). Apalagi kalau bicara, misalkan, di Jateng, Jatim basis PKB itu jadi pemenang,” tuturnya.

Bahkan, menurutnya, di Jawa Barat pun sebenarnya suara Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin terjadi kenaikan signifikan, meski tidak menang. “Kita lihat di basis-basis PKB yang kuat Pak Jokowi menang, terutama di Pantura,” urainya.

Partai Amanat Nasional (PAN) hingga kini belum memutuskan apakah akan bergabung dengan partai politik (parpol) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) pendukung Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin atau menjadi oposisi. Meski Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) sudah beberapa kalu bertemu Jokowi pasca pemungutan suara pada 17 April lalu, namun hingga kini belum ada pembicaraan soal bagi-bagi jabatan jika PAN merapat ke KIK.

Politikus PAN Saleh Daulay mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu perkembangan politik di Tanah Air parca putusan sidang sengketa hasil pemilu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dijadwalkan pada 28 Juni mendatang. Namun, diakuinya Jokowi hing ga kini belum memberikan tawaran apapun soal kemungkinan ikut berkoalisi.

”Kita tunggu dulu karena belum ditawarin sampai saat ini, belum ada tawaran, dan kita tidak minta untuk ditawarkan. Sampai sekarang Jokowi tidak ada yang menawarkan kepada kita apa-apa. Belum ada tawaran, catat itu…! Dan kita juga tidak pernah minta untuk d it awar kan sampai sekarang ini. Jadi komunikasi yang jalan komunikasi seperti itu saja,” ujar Saleh Daulay.

Jika mengacu hasil perhitungan suara oleh KPU, PAN yang mendukung pasangan Prabowo Subianto-SAndiaga Uno adalah pihak yang kalah, meski hingga saat ini masih berproses di MK. (Abdul Rochim)