Menko Polhukam Soroti Isu Terorisme di Forum ASEAN
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, menyoroti isu terorisme di ASEAN Political-Security Community (APSC).
Wiranto mengatakan, masyarakat Indonesia telah melihat bagaimana para teroris ini terus mengembangkan strategi dan taktik mereka baik secara kelompok maupun individu.
Menurutnya, ini termasuk fenomena baru dengan keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam serangan mereka. "Kami senang mengetahui bahwa lembaga penegak hukum kami masing-masing telah berhasil melakukan beberapa operasi di wilayah kami," kata Wiranto dalam APSC Meeting di Thailand, Senin (24/6/2019).
"Mari kita tugaskan mereka untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi mereka termasuk, upaya bersama mereka untuk berbagi informasi yang efektif di jaringan teroris lintas batas," sambungnya.
Wiranto meminta, para aparat penegak hukum di semua negara ASEAN perlu bekerja sama untuk menghentikan aliran keuangan teroris, serta untuk menghentikan akses mereka ke berbagai platform di internet.
"Sementara itu, mari kita lanjutkan kolaborasi kita dalam melawan radikalisasi dan deradikalisasi," tegasnya.
Diketahui, terkait masalah terorisme ini telah dirumuskan Rencana Kerja Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Menangkal Bangkitnya Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan 2018-2025, yang juga fokus pada pencegahan dan deradikalisasi.
Untuk itu, dalam forum Wiranto mengajak seluruh pihak untuk letakkan lebih banyak pekerjaan praktis pada program ini, termasuk berbagi pengalaman yang melibatkan semua pihak, terutama perempuan dan remaja.
"Sebagai contoh, sejak 2016, Indonesia telah memprakarsai sebuah program yang disebut Duta Besar untuk Perdamaian di Ruang Maya di mana kami memberdayakan kaum muda kami termasuk kaum muda dari Negara-negara ASEAN. Pada April tahun ini di Jakarta, mereka berkumpul di sebuah lokakarya regional tentang komunikasi strategis untuk melawan radikalisme melalui internet," tandas Wiranto.
Wiranto mengatakan, masyarakat Indonesia telah melihat bagaimana para teroris ini terus mengembangkan strategi dan taktik mereka baik secara kelompok maupun individu.
Menurutnya, ini termasuk fenomena baru dengan keterlibatan perempuan dan anak-anak dalam serangan mereka. "Kami senang mengetahui bahwa lembaga penegak hukum kami masing-masing telah berhasil melakukan beberapa operasi di wilayah kami," kata Wiranto dalam APSC Meeting di Thailand, Senin (24/6/2019).
"Mari kita tugaskan mereka untuk melanjutkan dan memperkuat kolaborasi mereka termasuk, upaya bersama mereka untuk berbagi informasi yang efektif di jaringan teroris lintas batas," sambungnya.
Wiranto meminta, para aparat penegak hukum di semua negara ASEAN perlu bekerja sama untuk menghentikan aliran keuangan teroris, serta untuk menghentikan akses mereka ke berbagai platform di internet.
"Sementara itu, mari kita lanjutkan kolaborasi kita dalam melawan radikalisasi dan deradikalisasi," tegasnya.
Diketahui, terkait masalah terorisme ini telah dirumuskan Rencana Kerja Rencana Aksi ASEAN untuk Mencegah dan Menangkal Bangkitnya Radikalisasi dan Ekstremisme Kekerasan 2018-2025, yang juga fokus pada pencegahan dan deradikalisasi.
Untuk itu, dalam forum Wiranto mengajak seluruh pihak untuk letakkan lebih banyak pekerjaan praktis pada program ini, termasuk berbagi pengalaman yang melibatkan semua pihak, terutama perempuan dan remaja.
"Sebagai contoh, sejak 2016, Indonesia telah memprakarsai sebuah program yang disebut Duta Besar untuk Perdamaian di Ruang Maya di mana kami memberdayakan kaum muda kami termasuk kaum muda dari Negara-negara ASEAN. Pada April tahun ini di Jakarta, mereka berkumpul di sebuah lokakarya regional tentang komunikasi strategis untuk melawan radikalisme melalui internet," tandas Wiranto.
(maf)