Delegasi Indonesia Bahas Konektivitas dan Perkembangan Transportasi pada Sidang ASEAN STOM Ke-47 dan ASEAN-EU STOD Ke-3
Rabu, 19 Juni 2019 - 12:50 WIB
Delegasi Indonesia Bahas Konektivitas dan Perkembangan Transportasi pada Sidang ASEAN STOM Ke-47 dan ASEAN-EU STOD Ke-3
A
A
A
VIETNAM - Indonesia melalui Kementerian Perhubungan kembali menunjukkan peran aktifnya di dunia Internasional khususnya pada forum regional dengan menghadiri dua Sidang Association South East Asia Nation (ASEAN), yaitu 47th ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STOM) dan 3rd ASEAN and European Union Senior Transport Officials Dialogue (ASEAN-EU STOD) pada tanggal 18-20 Juni di Da Nang, Vietnam.
Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan seluruh sub sektor transportasi di Kementerian Perhubungan, yakni Sekretariat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Badang Litbang Perhubungan, serta dari Kementerian Luar Negeri.
Head of Delegation (HOD) Indonesia, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono menjelaskan bahwa ASEAN STOM adalah pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun untuk tingkat pejabat Eselon 1/Sekretaris Jenderal di bidang transportasi antar negara-negara ASEAN guna menindaklanjuti pembahasan kelompok kerja sub sektor transportasi darat, laut dan udara pada pertemuan ASEAN sebelumnya.
“Setelah ASEAN STOM, kita juga akan menghadiri ASEAN-EU STOD ke-3, yakni pertemuan pejabat tinggi ASEAN dan Uni Eropa untuk membahas kerjasama di bidang transportasi antara ASEAN dengan Uni Eropa,” kata Bambang.
Menurut Bambang, isu-isu terkait dengan konektivitas serta perkembangan transportasi akan menjadi isu utama yang akan dibahas pada pertemuan ASEAN STOM kali ini, khususnya dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian di ASEAN.
Beberapa hal yang dibahas, antara lain terkait parameter perkembangan Kuala Lumpur Strategic Transport Plan (KLSTP) 2016-2025, kerjasama dengan mitra wicara (China, Jepang, Republik Korea, Rusia, dan Uni Eropa), perkembangan ratifikasi perjanjian transportasi, persiapan Pertemuan ke-25 Menteri Transportasi ASEAN.
“Selain itu, kita juga akan membahas hasil laporan Working Group di semua sektor transportasi, baik Darat, Laut maupun Udara, yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2019,” ujar Bambang.
Pada kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan wakil dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Bagian Hukum sebagai anggota Delegasi Indonesia untuk membahas tindak lanjut atas laporan dari kelompok kerja maritim (ASEAN Maritime Transport Working Group, MTWG) ke-37 yang telah digelar pada tanggal 5-7 Maret 2019 yang lalu di Singapura.
Memimpin delegasi dari Perhubungan Laut, Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Lusi Andayani, menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini, pihaknya akan menyampaikan perkembangan-perkembangan di sektor transportasi laut, antara lain terkait operasional Kapal RoRo dengan rute Dumai-Melaka, serta persiapan pelaksanaan Baselines Survey terkait rencana pembentukan Same Risk Area (SRA) implementasi Ballast Water Management.
“Pada pertemuan ini, kita akan menyampaikan hasil pembahasan pada Joint Task Force Meeting RoRo Dumai-Melaka ke-3 yang diselenggarakan pada 4-5 April yang lalu di Putrajaya Malaysia,” ungkap Lusi.
Lusi menyampaikan, pada Joint Task Force Meeting tersebut, Indonesia dan Malaysia telah menyepakati bahwa yang menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan rute RoRo Dumai-Melaka adalah transportasi jalan.
Oleh karena itu, lanjut Lusi, telah disepakati untuk membentuk Sub-Komite guna membahas masalah tersebut dengan menunjuk Divisi Maritim Ministry of Transportation Malaysia sebagai Sekretariat untuk menyusun Term of Reference serta memantau perkembangan dari pertemuan-pertemuan Sub-Komite.
Lebih lanjut, di bawah payung Task Force Sub-Komite Roro Dumai-Melaka, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap transportasi jalan di Malaysia, akan mendiskusikan lebih lanjut permasalahan regulasi, spesifikasi dan jenis kendaraan, standar pengemudi, prosedur operasi, perizinan, serta pergerakan area kendaraan dan penanganan penumpang.
“Sub-Komite juga akan meninjau dampak penerapan rute RoRo Dumai-Melaka ini terhadap operator lokal. Dan yang terakhir, Sub-Komite akan membuat kesimpulan hasil diskusi terkait SOP dan perjanjian untuk dapat memungkinkan perpindahan kendaraan pribadi antara Malaysia dan Indonesia serta sebaliknya,” jelas Lusi.
Pertemuan pertama Sub-Committee of RoRo Melaka-Dumai Task Force Meeting ini, lanjut Lusi, akan diselenggarakan bulan Juli tahun 2019 dengan Indonesia sebagai tuan rumah.
“Kita berharap rute RoRo Dumai-Melaka ini dapat dioperasikan pada awal tahun 2020 mendatang,” pungkas Lusi.
Delegasi Indonesia terdiri dari perwakilan seluruh sub sektor transportasi di Kementerian Perhubungan, yakni Sekretariat Jenderal, Ditjen Perhubungan Darat, Ditjen Perhubungan Laut, Ditjen Perhubungan Udara, Ditjen Perkeretaapian, Badang Litbang Perhubungan, serta dari Kementerian Luar Negeri.
Head of Delegation (HOD) Indonesia, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, Bambang Prihartono menjelaskan bahwa ASEAN STOM adalah pertemuan rutin yang dilaksanakan setiap dua kali dalam setahun untuk tingkat pejabat Eselon 1/Sekretaris Jenderal di bidang transportasi antar negara-negara ASEAN guna menindaklanjuti pembahasan kelompok kerja sub sektor transportasi darat, laut dan udara pada pertemuan ASEAN sebelumnya.
“Setelah ASEAN STOM, kita juga akan menghadiri ASEAN-EU STOD ke-3, yakni pertemuan pejabat tinggi ASEAN dan Uni Eropa untuk membahas kerjasama di bidang transportasi antara ASEAN dengan Uni Eropa,” kata Bambang.
Menurut Bambang, isu-isu terkait dengan konektivitas serta perkembangan transportasi akan menjadi isu utama yang akan dibahas pada pertemuan ASEAN STOM kali ini, khususnya dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian di ASEAN.
Beberapa hal yang dibahas, antara lain terkait parameter perkembangan Kuala Lumpur Strategic Transport Plan (KLSTP) 2016-2025, kerjasama dengan mitra wicara (China, Jepang, Republik Korea, Rusia, dan Uni Eropa), perkembangan ratifikasi perjanjian transportasi, persiapan Pertemuan ke-25 Menteri Transportasi ASEAN.
“Selain itu, kita juga akan membahas hasil laporan Working Group di semua sektor transportasi, baik Darat, Laut maupun Udara, yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2019,” ujar Bambang.
Pada kesempatan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengirimkan wakil dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut serta Bagian Hukum sebagai anggota Delegasi Indonesia untuk membahas tindak lanjut atas laporan dari kelompok kerja maritim (ASEAN Maritime Transport Working Group, MTWG) ke-37 yang telah digelar pada tanggal 5-7 Maret 2019 yang lalu di Singapura.
Memimpin delegasi dari Perhubungan Laut, Kasubdit Angkutan Laut Luar Negeri, Lusi Andayani, menyampaikan bahwa pada pertemuan kali ini, pihaknya akan menyampaikan perkembangan-perkembangan di sektor transportasi laut, antara lain terkait operasional Kapal RoRo dengan rute Dumai-Melaka, serta persiapan pelaksanaan Baselines Survey terkait rencana pembentukan Same Risk Area (SRA) implementasi Ballast Water Management.
“Pada pertemuan ini, kita akan menyampaikan hasil pembahasan pada Joint Task Force Meeting RoRo Dumai-Melaka ke-3 yang diselenggarakan pada 4-5 April yang lalu di Putrajaya Malaysia,” ungkap Lusi.
Lusi menyampaikan, pada Joint Task Force Meeting tersebut, Indonesia dan Malaysia telah menyepakati bahwa yang menjadi masalah utama dalam penyelenggaraan rute RoRo Dumai-Melaka adalah transportasi jalan.
Oleh karena itu, lanjut Lusi, telah disepakati untuk membentuk Sub-Komite guna membahas masalah tersebut dengan menunjuk Divisi Maritim Ministry of Transportation Malaysia sebagai Sekretariat untuk menyusun Term of Reference serta memantau perkembangan dari pertemuan-pertemuan Sub-Komite.
Lebih lanjut, di bawah payung Task Force Sub-Komite Roro Dumai-Melaka, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab terhadap transportasi jalan di Malaysia, akan mendiskusikan lebih lanjut permasalahan regulasi, spesifikasi dan jenis kendaraan, standar pengemudi, prosedur operasi, perizinan, serta pergerakan area kendaraan dan penanganan penumpang.
“Sub-Komite juga akan meninjau dampak penerapan rute RoRo Dumai-Melaka ini terhadap operator lokal. Dan yang terakhir, Sub-Komite akan membuat kesimpulan hasil diskusi terkait SOP dan perjanjian untuk dapat memungkinkan perpindahan kendaraan pribadi antara Malaysia dan Indonesia serta sebaliknya,” jelas Lusi.
Pertemuan pertama Sub-Committee of RoRo Melaka-Dumai Task Force Meeting ini, lanjut Lusi, akan diselenggarakan bulan Juli tahun 2019 dengan Indonesia sebagai tuan rumah.
“Kita berharap rute RoRo Dumai-Melaka ini dapat dioperasikan pada awal tahun 2020 mendatang,” pungkas Lusi.
(alf)
