Moeldoko Dukung Polisi Pantau Grup WhatsApp

JAKARTA - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI Purn Moeldoko mengklaim patroli siber yang dilakukan Polri terhadap berbagai grup layanan pesan instan WhatsApp (WA) untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara.

Menurut dia, patroli tersebut merupakan keputusan bersama antara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), KSP, Panglima TNI, Kapolri, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Jaksa Agung.

“Ya memang harus begitu (ada patroli siber-red), kita kemarin waktu di posko antara Menko Polhukam, ada KSP, ada panglima TNI, Kapolri, Menkominfo ada Jaksa Agung ada Mendagri kita bersepakat dalam kondisi di mana ada high intention yang pada akhinya itu akan mengacaukan situasi, bahkan akan memunculkan situasi semakin runyam. Maka, negara tidak boleh ragu-ragu untuk mengambil keputusan bahwa salah satu media sosial atau WhatsApp dan seterusnya apapun itu yang nyata-nyata akan mengganggu situasi keamanan nasional maka hasus ada upaya untuk mengurangi tensi itu,” tutur Moeldoko kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/6).

Mengenai terganggunya privasi para pengguna aplikasi, mantan Panglima TNI itu menegaskan pilihannya hanya privasi atau kemanan negara. Jika berpikir untuk keamanan negara, nyawa pun bisa diberikan apalagi sekadar privasi.

Jadi, sambung dia, harus dilihat dalam konteks yang kebih luas dan lebih baik karena, negara tentu memikirkan tentang keamanan nasional. “Keamanan nasional harus diberikan karena itu tanggung jawab presiden. Tanggung jawab pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Jadi, kalau nanti tidak dilindungi karena abai, mengutamakan privasi maka itu nanti presiden salah loh,” ujar Moeldoko.

Moeldoko memaparkan, patroli siber itu hanya mengenali siapa melakukan apa, berbicara apa dan menulis apa. Jadi, sepanjang itu dilakukan secara baik maka tidak akan menimbulkan masalah. Karena, yang menjadi masalah adalah penggunaan kata-kata yang pada ujungnya dapat menyinggung, menyakiti dan memfitnah orang lain.

“Sepanjang kita baik-baik saja enggak ada masalah,” tegasnya.

Terkait hasil Survei SMRC bahwa ada 43% masyarakat yang menyatakan polisi semena-mena pasca kerusuhan 22 Mei, Moeldoko menegaskan semua hal harus dilihat dari konteksnya.

Pada konteks aksi 21-22 Mei, posisinya dalam intensi yang medium bahkan mendekati high intention sehingga ada aksi-aksi kepolisian yang berujung pada pengurangan gerak privasi dan kebebasan dalam menyatakan pendapat.

“Karena apa? Karena situasinya sedang high intention, kondisinya harus dikontrol dengan baik. Saya selalu menyampaikan dalam konteks bagaimana menjaga stabilitas dan demokrasi. Sebuah negara yang ingin meloncat dari negara yang sentralisasi ke demokrasi banyak yang gagal. Untuk itu bagaimana mengelolanya? Demokrasi yang begitu lepas abai terhadap stabilitas maka kecenderungan negara itu akan anarkis. Oke? Tapi kalau negara yang kenceng dan abai terhadap demokrasi, maka negara itu jadi otoriter. Kita ingin mencari keseimbangan yang dinamis,” tegasnya.

Sebelumnya dalam pemberitaan sejumlah media, disebutkan Tim Cyber Polri akan memantau WhatsApp group yang terindikasi berisi informasi hoaks.

Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rickynaldo menegaskan Direktorat Siber melakuan patroli siber ke grup-grup WhatsApp yang sudah terindikasi menyebarkan konten-konten hoaks.