Pembangunan Infrastruktur di Enam Provinsi Terus Digenjot

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah menteri untuk membahas perkembangan pembangunan infrastruktur di enam provinsi yakni Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Sulawesi Utara (Sulut), Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

“Beliau ingin memonitor apa saja yang dulu diusulkan oleh para gubernur bupati dan wali kota sudah ditindaklanjuti oleh para menteri. Nah kalau saya, di bidang infrastruktur sudah saya sampaikan, misalnya Jateng bidang SDA apa saja, bidang bina marga apa saja. Ini usulan Gubernur dulu. kemudian Jatim sama. Program prioritas Jatim, SDA apa saja, binamarga apa saja, ciptakarya apa saja. Jadi beliau memonitor itu,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Komplek Istana Negara, Senin 17/06/2019.

Basuki mengatakan, misalnya untuk di Papua pembangunan infrastruktur difokuskan terkait dengan penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON), seperti fasilitas veneu sport. Sementara itu untuk Jateng dan Jatim difokuskan untuk infrastruktur penunjang investasi. Misalnya saja akan dibangun exit-exit tol baru di Magetan dan Ngawi yang terdapat kawasan industri baru.

“Kemudian bangun jalan tol misalnya Semarang-Demak itu juga diarahkan untuk bisa mendukung pengembangan kawasan-kawasan industri. Kalau yang bounded zone. Juga pembangunan dari Kendal, karena di sana sudah ada Kendal Industrial Park. Kami mendukung itu membuat akses dari Kendal ke pelabuhan langsung sehingga peti kemas bisa lebih lancar. Intinya Jateng dan Jabar jadi contoh untuk bisa kita kembangkan secara fokus di investasi untuk ekspor,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Basuki membantah jika pembangunan infrastruktur hanya difokuskan pada provinsi lumbung suara Jokowi. Dia mengatakan pertemuan dengan kepala daerahyang lain akan dijadwalkan. “Engga. Semua sama. tadi Pak Setkab langsung diminta bikin jadwal undang lagi,” tegasnya.

Dia pun memastikan bahwa pembangunan Tol Riau-Sumatera Barat (Sumbar) terus berlanjut. Pihaknya pun terus meminta masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan tol tersebut.

“Saya dapat surat dari gubernur untuk trasenya, masyarakatnya untuk minta dipindah. Supaya PUPR mengakomodasi itu. Sekarang saya balik, karena memang khas budaya Minang, saya minta Pemda yang di depan. Mau trase mana? Daripada saya tentukan didebat lagi. Saya serahkan kepada Pemda mau trase yang mana. Saya ikuti,” jelasnya.

Meski begitu dia mengaku pembangunan Tol Riau-Sumbar belum ada perkembangan signifikan. Salah satunya yang memakan waktu yang cukup lama adalah persoalan pembebasan lahan.