BPN Minta MK Berkaca pada Beberapa Negara Batalkan Hasil Pemilu
Jum'at, 14 Juni 2019 - 22:14 WIB
BPN Minta MK Berkaca pada Beberapa Negara Batalkan Hasil Pemilu
A
A
A
JAKARTA - Tim Hukum BPN, Teuku Nasrullah menyatakan Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam proses pemilihan presiden. Beberapa negara melakukan pembatalan hasil pemilihan presiden disebabkan bukan karena selisih jumlah suara saja.
Namun, sambungnya, yang lebih penting dari selisih jumlah suara adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilihan umum dalam konstitusi negara tersebut yang dilanggar.
"Dalam kasus negara Kenya 2017, meskipun dengan selisih hampir 10 persen dari seluruh perolehan suara, namun Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilihan presiden dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap prinsip pemilihan presiden yaitu bebas dan adil dalam Konstitusi Kenya," ucapnya di Gedung MK, Jumat (14/6/2019).
Begitupun di Austria 2016, pembatalan pemilihan presiden pada lantaran adanya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dalam menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Konstitusi Austria.
"Pun Maladewa, pelaksanaan pemilihan presiden diwajibkan untuk diulang dikarenakan pelanggaran terhadap prinsip bebas dan adil yang diatur dalam Konstitusi Maladewa. Begitu juga dengan Ukraina, pemilihan presiden Ukraina pada tahun 2004 harus diulang karena melanggar prinsip bebas dan adil yang diatur dalam Konstitusi Ukraina," tegasnya.
Namun, sambungnya, yang lebih penting dari selisih jumlah suara adalah ada atau tidaknya pelanggaran terhadap asas dan prinsip pemilihan umum dalam konstitusi negara tersebut yang dilanggar.
"Dalam kasus negara Kenya 2017, meskipun dengan selisih hampir 10 persen dari seluruh perolehan suara, namun Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilihan presiden dikarenakan terdapat pelanggaran terhadap prinsip pemilihan presiden yaitu bebas dan adil dalam Konstitusi Kenya," ucapnya di Gedung MK, Jumat (14/6/2019).
Begitupun di Austria 2016, pembatalan pemilihan presiden pada lantaran adanya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan dalam menyelenggarakan pemilu sebagaimana diatur dalam Konstitusi Austria.
"Pun Maladewa, pelaksanaan pemilihan presiden diwajibkan untuk diulang dikarenakan pelanggaran terhadap prinsip bebas dan adil yang diatur dalam Konstitusi Maladewa. Begitu juga dengan Ukraina, pemilihan presiden Ukraina pada tahun 2004 harus diulang karena melanggar prinsip bebas dan adil yang diatur dalam Konstitusi Ukraina," tegasnya.
(pur)
