Sidang Sengketa Pilpres Dimulai, Jokowi: Hargai Proses Hukum
Jum'at, 14 Juni 2019 - 10:23 WIB
Sidang Sengketa Pilpres Dimulai, Jokowi: Hargai Proses Hukum
A
A
A
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini menggelar sidang perdana sengketa Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019 yang diajukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Menyikapi sidang perdana, Presiden Jokowi mengajak untuk menghargai proses hukum. “Ya, proses hukum harus kita hargai, harus kita hormati,” katanya kepada wartawan usai meninjau Pasar Umum Sukawati dan Lokasi Sementara Pasar Seni Sukawati, di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (14/6/2019) pagi, seperti dikutip dari setkab.go.id
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan, bahwa Majelis Hakim akan bersikap independen dan imparsial terhadap putusan yang dihasilkan dalam setiap perkara yang dimohonkan.
“Independensi dan integritas hakim menjadi hal yang utama. Sebab, jika hakim kehilangan independensinya, wibawa MK akan hilang,” kata Palguna saat melakukan pengecekan setiap detail fasilitas persidangan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.
Palguna bahkan mengajak masyarakat untuk mengecek hal tersebut dengan mengikuti persidangan dan putusan, membaca pertimbangan hukum serta mengaitkan amar putusannya.
Dia mengatakan, masyarakat dapat mengikuti proses persidangan di MK, di antaranya live streaming pada laman MK di media sosial di kanal youtube, video conference yang disiapkan tersebar pada 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta stasiun TV yang sudah terdaftar.
“Jadi, semua di bawah pengawasan publik sudah bisa diakses. Dan sesungguhnya kami telah memberlakukan hal ini sejak sidang pengujian undang-undang (PUU). Maka sama saja perlakuannya, termasuk pada PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) Presiden ini,” tutur Palguna.
Menyikapi sidang perdana, Presiden Jokowi mengajak untuk menghargai proses hukum. “Ya, proses hukum harus kita hargai, harus kita hormati,” katanya kepada wartawan usai meninjau Pasar Umum Sukawati dan Lokasi Sementara Pasar Seni Sukawati, di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali, Jumat (14/6/2019) pagi, seperti dikutip dari setkab.go.id
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sendiri melalui Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menegaskan, bahwa Majelis Hakim akan bersikap independen dan imparsial terhadap putusan yang dihasilkan dalam setiap perkara yang dimohonkan.
“Independensi dan integritas hakim menjadi hal yang utama. Sebab, jika hakim kehilangan independensinya, wibawa MK akan hilang,” kata Palguna saat melakukan pengecekan setiap detail fasilitas persidangan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis 13 Juni 2019.
Palguna bahkan mengajak masyarakat untuk mengecek hal tersebut dengan mengikuti persidangan dan putusan, membaca pertimbangan hukum serta mengaitkan amar putusannya.
Dia mengatakan, masyarakat dapat mengikuti proses persidangan di MK, di antaranya live streaming pada laman MK di media sosial di kanal youtube, video conference yang disiapkan tersebar pada 42 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, serta stasiun TV yang sudah terdaftar.
“Jadi, semua di bawah pengawasan publik sudah bisa diakses. Dan sesungguhnya kami telah memberlakukan hal ini sejak sidang pengujian undang-undang (PUU). Maka sama saja perlakuannya, termasuk pada PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) Presiden ini,” tutur Palguna.
(dam)
