Tak Hanya Prabowo, Keluarga Korban Juga Diminta Buka Suara Kasus 98
Rabu, 12 Juni 2019 - 10:24 WIB
Tak Hanya Prabowo, Keluarga Korban Juga Diminta Buka Suara Kasus 98
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Nasional Demokrat, Taufik Basari setuju dengan usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar Prabowo Subianto membuka semua informasi tentang kasus penculikan aktivis pada tahun 1998.
Menurut dia, publik juga patut mendengar versi Prabowo mengenai kasus dugaan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis saat itu.
Selain versi Prabowo, Taufik juga ingin para korban dan keluarga korban mendapatkan kesempatan menceritakan peristiwa tersebut.
"Para penyintas dan keluarga korban juga harus diberikan kesempatan dalam untuk menceritakan apa yang mereka alami," kata Taufik kepada SINDOnews, Rabu (12/6/2019).
Taufik juga ingin para saksi, termasuk para jenderal yang memeriksa kasus tersebut, Komnas HAM, aktivis yang mendengar testimoni korban mendapatkan kesempatan berbicara mengungkap pengalamannya.
Mantan advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menganggap, kesempatan tersebut sangat baik untuk memulai membuka semua dokumen yang berhubungan dengan peristiwa penghilangan paksa, mulai dari dokumen milik ABRI (sebelum berubah nama menjadi TNI), Badan Intelijen Strategis (Bais), dan dokumen-dokumen lain terkait peristiwa tersebut.
"Penjelasan Prabowo tidak boleh berdiri sendiri dan menggantung begitu saja, tapi harus ditindaklanjuti dengan membuka semua kesaksian dan dokumen agar semua tuntas," tutur mantan aktivis HAM itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan keinginannya agar Prabowo membuka semua tentang kasus penculikan aktivis 1998. Apalagi, media saat ini yang kembali mengangkat kisah Tim Mawar dari Kopassus yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut.
"Kalau saya jadi Pak Prabowo, ini waktunya bicara. Sudah cukup 21 tahun diam soal-soal yang dituduhkan kepadanya. Undang media, buka semua kejadian di masa lalu. Agar publik mendapat pencerahan dari prinsip liput kedua sisi (cover both side). Ini PR Pak prabowo," kata Fahri melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Selasa 11 Juni 2019.
Menurut dia, publik juga patut mendengar versi Prabowo mengenai kasus dugaan penghilangan paksa terhadap sejumlah aktivis saat itu.
Selain versi Prabowo, Taufik juga ingin para korban dan keluarga korban mendapatkan kesempatan menceritakan peristiwa tersebut.
"Para penyintas dan keluarga korban juga harus diberikan kesempatan dalam untuk menceritakan apa yang mereka alami," kata Taufik kepada SINDOnews, Rabu (12/6/2019).
Taufik juga ingin para saksi, termasuk para jenderal yang memeriksa kasus tersebut, Komnas HAM, aktivis yang mendengar testimoni korban mendapatkan kesempatan berbicara mengungkap pengalamannya.
Mantan advokat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) ini menganggap, kesempatan tersebut sangat baik untuk memulai membuka semua dokumen yang berhubungan dengan peristiwa penghilangan paksa, mulai dari dokumen milik ABRI (sebelum berubah nama menjadi TNI), Badan Intelijen Strategis (Bais), dan dokumen-dokumen lain terkait peristiwa tersebut.
"Penjelasan Prabowo tidak boleh berdiri sendiri dan menggantung begitu saja, tapi harus ditindaklanjuti dengan membuka semua kesaksian dan dokumen agar semua tuntas," tutur mantan aktivis HAM itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan keinginannya agar Prabowo membuka semua tentang kasus penculikan aktivis 1998. Apalagi, media saat ini yang kembali mengangkat kisah Tim Mawar dari Kopassus yang dikaitkan dengan peristiwa tersebut.
"Kalau saya jadi Pak Prabowo, ini waktunya bicara. Sudah cukup 21 tahun diam soal-soal yang dituduhkan kepadanya. Undang media, buka semua kejadian di masa lalu. Agar publik mendapat pencerahan dari prinsip liput kedua sisi (cover both side). Ini PR Pak prabowo," kata Fahri melalui akun Twitternya, @Fahrihamzah, Selasa 11 Juni 2019.
(dam)
